Tampilkan postingan dengan label Menteri Dalam Negeri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Menteri Dalam Negeri. Tampilkan semua postingan

Kamis, 12 Maret 2015

Ide Gila Satu Trilyun Untuk Satu Partai Politik dari Dana APBN

Tjahjo Kumolo
Lagi-lagi politisi kita mengajukan ide yang membuat rakyat marah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo baru saja melontarkan wacana supaya partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPR akan dapat kucuran dana sebesar Rp1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Banyak pihak yang merasa ide tersebut janggal. Seperti juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menanggapi dengan menyampaikan keberatan dengan usulan Tjahjo tersebut. Menurutnya, wacana pembiayaan parpol harus melihat keterwakilan kursi di DPR. Jadi bisa dibilang bahwa tidak bisa semua parpol mendapatkan kucuran dana yang sama dari pemerintah, dan Mendagri harus memperhitungkan terlebih dahulu wacana tersebut.

Kesimpulannya, harus tetap dihitung dulu besarnya suatu partai itu. Berapa kursi di DPR nya di hitung sekian tetapi itu tidak besar. Waktu JK menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar hanya satu tahun kira-kira terima Rp2 miliar. Padahal, anggota DPR Golkar paling banyak waktu itu 126. Jadi besaran tersebut bisa dibilang kecil itu. Apalagi untuk partai kecil, masa sama.
JK juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum membahas wacana tersebut dengan Tjahjo.

Sebelumnya seperti yang sudah kita ketahui bersama, Mendagri Tjahjo Kumolo menggulirkan wacana pembiayaan untuk parpol Rp1 triliun yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan transparansi dan demokrasi. Tjahjo berharap wacana itu mendapat dukungan dari DPR dan elemen masyarakat pro demokrasi.

Menurut Tjahjo, parpol memerlukan dana untuk melakukan persiapan dan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) serta melakukan pendidikan kaderisasi dan program operasional.

Namun pengawasan ketat terhadap penggunaan APBN untuk parpol juga harus diikuti dengan sanksi keras bila ada yang melakukan pelanggaran, termasuk pembubaran parpol.


Salah satu yang harus diperhatikan juga adalah banyaknya jumlah parpol di Indonesia karena Indonesia memang menganut sistem multi partai. Wah jadi berapa dana yang harus dikucurkan untuk mengakomodir kesemua parpol itu? Mungkin Tjahjo melihat dari negara yang hanya bipartai. Orang-orang pun akan berlomba-lomba bikin parpol, toh dibiayai negara kan, jadi apa salahnya mencoba! Gawat!