 |
| Kurtubi |
Lagi-lagi komentar konyol keluar dari mulut anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Adalah Komisi VII DPR yang mendesak pemerintah untuk
memberikan participating interest (PI) atau pemberian hak partisipasi atas
pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Masalahnya, selama ini hak tersebut
diberikan ke pihak asing atau operator lamanya
Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, mengatakan Blok Mahakam
sudah seharusnya diserahkan ke PT Pertamina (Persero) secara penuh 100 persen.
Dirinya juga menilai bahwa Pertamina memiliki kemampuan dan kapasitas untuk
mengelola blok tersebut.
"Jangan lagi berikan hak partisipasi 15 persen atau
segala macamnya ke operator lama," ketus Kurtubi.
Kurtubi juga menganggap bahwa melalui penyerahan hak
partisipasi penuh 100 persen Blok Mahakam ke Pertamina, maka akan memberikan
dukungan kinerja perusahaan secara korporasi. "Ini juga menjadi salah satu
cara meningkatkan produksi dan penerimaan negara," tandas Kurtubi.
Dia berpendapat bahwa pihak asing sudah cukup mengelola Blok
Mahakam sampai 50 tahun. Maka perusahaan asing tidak boleh lagi menikmati hasil
sumber daya alam Indonesia yang seharusnya bisa digunakan dan dioptimalkan oleh
negara. "Di Blok itu cadangannya sangat luar biasa besar," tegas dia.
Saat ini blok yang akan habis kontrak pada 2017 dan terletak
di Kalimantan Timur tersebut masih dikelola oleh Total E&P Indonesie dan
Inpex Corporation.
Pemerintah sebelumnya telah memutuskan bahwa mayoritas hak
partisipasi Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina. Namun Pertamina tetap
disarankan untuk menggandeng operator lama yakni Total dan Inpex.
Sangat disayangkan bahwa anggota DPR bisa mengeluarkan
pernyataan bodoh tersebut. Nasionalisme buta bisa membuat kita tidak realistis
dalam mempertimbangkan keadaan. Kemampuan dan kondisi keuangan Pertamina belum
siap untuk mengelola blok migas sesulit blok Mahakam sendirian.
Pertamina sedang sibuk untuk cari pinjaman supaya bisa
mengelola blok Mahakam, Total E&P Indonesie sudah menyatakan siap untuk
investasi triliunan di blok Mahakam. Kan sayang sekali kalau karena gengsi
kemudian Pertamina menyia-nyiakan ini.
Pertamina juga bisa belajar banyak dari perusahaan sekelas
Total. Semoga saja pemerintah bisa bijak dalam memutuskan nasib blok Mahakam.
