Ini Komentar Konyol Anggota DPR Soal Blok Mahakam

Kurtubi

Lagi-lagi komentar konyol keluar dari mulut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adalah Komisi VII DPR yang mendesak pemerintah untuk memberikan participating interest (PI) atau pemberian hak partisipasi atas pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Masalahnya, selama ini hak tersebut diberikan ke pihak asing atau operator lamanya

Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, mengatakan Blok Mahakam sudah seharusnya diserahkan ke PT Pertamina (Persero) secara penuh 100 persen. Dirinya juga menilai bahwa Pertamina memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengelola blok tersebut.

"Jangan lagi berikan hak partisipasi 15 persen atau segala macamnya ke operator lama," ketus Kurtubi.

Kurtubi juga menganggap bahwa melalui penyerahan hak partisipasi penuh 100 persen Blok Mahakam ke Pertamina, maka akan memberikan dukungan kinerja perusahaan secara korporasi. "Ini juga menjadi salah satu cara meningkatkan produksi dan penerimaan negara," tandas Kurtubi.

Dia berpendapat bahwa pihak asing sudah cukup mengelola Blok Mahakam sampai 50 tahun. Maka perusahaan asing tidak boleh lagi menikmati hasil sumber daya alam Indonesia yang seharusnya bisa digunakan dan dioptimalkan oleh negara. "Di Blok itu cadangannya sangat luar biasa besar," tegas dia.

Saat ini blok yang akan habis kontrak pada 2017 dan terletak di Kalimantan Timur tersebut masih dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.

Pemerintah sebelumnya telah memutuskan bahwa mayoritas hak partisipasi Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina. Namun Pertamina tetap disarankan untuk menggandeng operator lama yakni Total dan Inpex.

Sangat disayangkan bahwa anggota DPR bisa mengeluarkan pernyataan bodoh tersebut. Nasionalisme buta bisa membuat kita tidak realistis dalam mempertimbangkan keadaan. Kemampuan dan kondisi keuangan Pertamina belum siap untuk mengelola blok migas sesulit blok Mahakam sendirian.

Pertamina sedang sibuk untuk cari pinjaman supaya bisa mengelola blok Mahakam, Total E&P Indonesie sudah menyatakan siap untuk investasi triliunan di blok Mahakam. Kan sayang sekali kalau karena gengsi kemudian Pertamina menyia-nyiakan ini.

Pertamina juga bisa belajar banyak dari perusahaan sekelas Total. Semoga saja pemerintah bisa bijak dalam memutuskan nasib blok Mahakam.

Blok Mahakam Akan Segera DIputuskan oleh Menteri ESDM

Blok Mahakam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bergerak dengan cepat dan lincah! Setelah memecat dirjen migas, kini dia mulai menyelesaikan pe-ernya satu per satu. Dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini akan segera memutuskan nasib pengelolaan blok Mahakam yang berakhir masa kontraknya pada 2017.

Seperti yang sudah kita ketahui, Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun aturan tentang perpanjangan kontrak blok minyak dan gas bumi. Saat ini, setidaknya terdapat 6-7 blok migas skala besar, seperti Mahakam dan blok milik ExxonMobil, yang akan segera habis masa kontraknya, dan perlu untuk segera diputuskan perpanjangannya.

"Dalam waktu dekat akan diputuskan soal Blok Mahakam," ucap Sudirman.

Menurut Sudirman, prinsip pengelolaan blok migas sebaiknya dijalankan berlandaskan sinergisitas. Menurut dia, pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam memutuskan kelanjutan kontrak pengelolaan blok migas termasuk Mahakam.

"Saat ini proses tersebut sedang direview, dan tim ahli dan SKK Migas. Akan diputuskan yang terbaik, bukan hanya ke Pertamina saja, tapi value added. kita harus incorporated sehingga tumbuh bersama demi kepentingan nasional," pungkasnya.

Ia mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan keputusan tentang kelanjutan pengelolaan blok migas termasuk Mahakam yang terbaik bagi negara.

Lalu, lanjutnya, mesti pula dipertimbangkan faktor risiko dan kemampuan perusahaan nasional secara keseluruhan, tidak hanya Pertamina.

"Kita harus memikirkan 'Indonesia incorporated' yakni semua perusahaan nasional harus diberi ruang yang baik untuk tumbuh bersama-sama demi kepentingan nasional," tuturnya.

Sedangkan Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin berpendapat bahwa sinergi tersebut bisa berarti ada kolaborasi antara Pertamina dengan pengelola Mahakam sebelumnya, Total E&P Indonesia.

"Pak Menteri sudah menyampaikan intinya sinergi dan kepentingan nasional," katanya.

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah bisa saja memutuskan hanya Pertamina sebagai pengelola Mahakam.

Total sudah mengajukan perpanjangan kontrak blok tersebut.

Pertamina juga sudah menyampaikan permintaan mengelola Mahakam.

"Saat ini, ada tiga blok yang sudah mengajukan perpanjangan kontrak yakni ONWJ, Mahakam, dan Gebang," jelasnya.

Blok Gebang yang dikelola JOB Pertamina-Energi Mega Persada akan habis kontrak pada November 2015.

Lalu, Blok ONWJ dengan operator PT Pertamina Hulu Energi akan berakhir Januari 2017.

Sedang, Blok Mahakam yang dikelola Total akan berakhir kontraknya Maret 2017.

Sepertinya jalan terbaik memang seperti yang telah diajukan oleh Total sendiri yang mana ternyata sama seperti yang diusulkan oleh Naryanto. Yakni, Pertamina mengelola Blok Mahakam bersama-sama dengan Total. Tidak ada ruginya kok, malahan itu berarti Pertamina bisa mendapatkan ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh Total. Jangan sampai produksi anjlok karena sentimen nasionalisme buta dan tidak melihat fakta riilnya di lapangan. 

Prabowo Anti Asing atau Antek Asing?

"Jangan biarkan asing menguasai seluruh sumber daya alam Indonesia. Sudah saatnya direbut kembali dan dinikmati oleh rakyat. Sudahlah asing mendapatkan kesempatan untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, rakyat juga tidak mendapatkan apa-apa," ucap Prabowo di salah satu kampanyenya.

Memang tidak jarang kita mendengar ucapan-ucapan bernuansa nasionalis dan anti asing yang keluar dari mulut Prabowo di kampanye-kampanyenya. Prabowo menganggap bahwa rakyat Indonesia yang miskin adalah orang-orang ‘goblok’, hingga dia harus mengklarifikasi pernyataannya tersebut karena menuai banyak kecaman. Selain militerisme, aroma nasionalisme sangat kental terlihat di atribut-atribut yang digunakan Prabowo.

Namun belakangan muncul jurnalis kawakan dari Amerika Serikat, Allan Nairn, yang mempublikasikan dua buah postingan di blognya yang berisi tentang pengalamannya mewawancarai Prabowo. Allan mengakui bahwa perbincangannya dengan Prabowo memang seharusnya off-the-record, namun karena sekarang Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden dan bahaya sudah berada di depan mata. Menurut pengakuannya, Prabowo adalah kaki tangan kepercayaan Amerika selama Prabowo masih di Kopassus. Prabowo bahkan membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk menginvasi Indonesia apabila benar diperlukan! Gila! Prabowo selalu menggadang-gadang diri sebagai seorang nasionalis dan anti asing, ternyata dialah si antek asing yang sebenarnya!

Prabowo anti asing?

Lagipula kalau dipikir-pikir lagi, untuk apa sih kita anti asing segala? Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa berkat investasi asing dan para ahli dari berbagai negara, perekonomian dan pendidikan kita bisa maju seperti ini. Misalkan saja bidang energi. Kalau perusahaan-perusahaan minyak dan gas asing tidak berkiprah di Indonesia, memangnya Pertamina mampu mengolah itu semua? Pertamina sudah korup sejak dulu dan hanya dikuasai oleh para elite yang kebanyakan hasil perbiakan Orde Baru. Hasil kelola kebanyakan masuk ke kantong para elite. Sedangkan perusahaan asing yang notabene-nya malapetaka malah menyumbang jutaan dollar bagi pendapatan negara kita tiap tahunnya, belum lagi pembangunan dan sumbangan yang diberikan kepada masyarakat sekitarnya.

Ngomong-ngomong soal anti asing dan energi, ini mengingatkan kita perihal Blok Mahakam yang akan segera berakhir kontraknya pada tahun 2017. Isu anti asing juga digadang-gadang di sini. Pertamina mau mengambil alih dan mengusir Total E&P dan Inpex yang saat ini mengelola Blok Mahakam. Padahal kita tahu bahwa Blok Mahakam adalah blok yang sulit, sedangkan Pertamina masih belum memiliki teknologi dan orang-orang yang ahli. Seharusnya, kontrak Total kembali diperpanjang selama lima tahun, bekerjasama dengan Pertamina. Selama itu pula Total sembari mentransfer teknologi dan skill yang dibutuhkan kepada Pertamina.

Tapi kalau Prabowo yang jadi presiden sih kayaknya Blok Mahakam diambil alih oleh Pertamina ya. Walaupun masih ada kemungkinan tidak, karena Prabowo ternyata sebenarnya adalah antek asing, jadi mungkin dia tidak akan keberatan apabila Blok Mahakam dikelola asing. Kita lihat saja nanti bagaimana. Semoga saja yang mengelola Blok Mahakam nanti memang yang kompeten agar tidak sia-sia.

Maneuver Dahlan Iskan Menggabungkan PGN dan Pertagas Menuai Protes

Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN seharusnya berfungsi sebagai wasit dengan membuat regulasi yang jelas, tidak malah membuat kekacauan. Dengan adanya regulasi yang jelas, maka pelaku usaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Pemerintah bertugas untuk menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat sehingga kedua perusahaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan kapasitasnya, tanpa harus ‘memakan’ yang lain. 

 ===================

Beberapa bulan lalu Menteri BUMN Dahlan Iskan mendorong anak usaha Pertamina, Pertagas untuk mengakuisisi perusahaan distribusi gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Rencana tersebut menuai protes dari berbagai pihak dengan berbagai alasan, diantaranya rencana tersebut hanya akan menciptakan monopoli Pertamina dari hulu hingga hilir. Rencana itu juga bakal menghambat rencana PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas di tanah air, serta berbagai alasan lain. Saham PGN ikut tergerus karena pasar mengkhawatirkan rencana tersebut. 

Setelah diprotes berbagai pihak dan menyusul pernyataan istana untuk tidak melakukan keputusan-keputusan strategis jelang Pemilihan Presiden, maka rencana tersebut untuk sementara didinginkan. Banyak pengamat yang menilai Dahlan Iskan yang juga merupakan salah satu bakal calon Presiden dari Partai Demokrat yang sedang berjuang di Konvensi Partai Demokrat punya agenda tersembunyi untuk terus dan ngotot menggabungkan kedua perusahaan tersebut dengan cara Pertagas mengakuisisi PGN.

Setelah beberapa waktu isu tersebut menghilang, beberapa hari belakangan muncul lagi soal penggabungan kedua BUMN distribusi gas tersebut. Namun, sedikit berbeda. Diberitakan oleh berbagai media bahwa Dahlan Iskan telah mengirimkan surat ke Pertamina dan PGN agar Pertagas bersedia diakusisi oleh PGN. Jadi Pertagas yang didorong masuk ke PGN, dengan alasan demi efisiensi. Alasan lain, Pertagas punya core business yang sama dengan PGN, sehingga Pertamina bisa lebih fokus di bisnis migas hulu.

Dahlan Iskan diberitakan menulis surat rencana akuisisi Pertagas oleh PGN tersebu pada tanggal 7 Mei 2014. Rupanya surat tersebut diprotes keras oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Beberapa pengamat juga meragukan efektifitas rencana tersebut karena tidak dilakukan melalui studi mendalam. Disamping itu, mengingat PGN telah go publik, rencana penggabungan tanpa melaporkan ke Bursa dapat mendistorsi informasi yang dapat menjungkirbalikkan harga saham PGN. Harga saham PGN bisa naik dan turun oleh isu yang belum matang atau tidak jelas. Boleh jadi ada pihak-pihak yang diuntungkan atau dirugikan dengan penggorengan isu akusisi PGN oleh Pertagas atau sebaliknya akuisisi Pertagas oleh PGN ini.

Menyadari rencananya ditolak berbagai pihak, Dahlan Iskan pada tanggal 12 Mei mengatakan bahwa dia hanya ingin menggertak kedua perusahaan itu. Tapi kemudian, pada salah satu hotel bintang V di kawasan kuningan, Dahlan mengatakan bahwa surat itu tidak ada. Nah, lho. Patut dicurigai dan dipertanyakan ada apa dibalik rencana penggabungan kedua perusahaan tersebut?

Tidak lama kemudian, Dahlan mengatakan bahwa dia hanya mau menggertak kedua perusahaan itu agar dapat bekerjasama. Buktinya, keduanya telah saling mengalah dan bahu membahu membangun infrastruktur gas. Tampaknya, Dahlan hanya mencari-cara alasan dan ngeles, tatkala rencananya menggabungkan kedua perusahaan itu ditolak.

Sofyano Zakaria, seorang pengamat Migas, mengatakan Dahlan Iskan seharusnya  menjelaskan dengan lugas ke publik terkait adanya  surat MBUMN nomor SR-295/MBU/2014 tanggal 07 Mei 2014 perihal Pengambilalihan saham PT Pertamina Gas (PT Pertagas) kepada Direksi Pertamina, mengingat bahwa surat tersebut sudah diketahui masyarakat luas (karena telah dipublikasikan oleh media).
Jika Dahlan Iskan menyatakan bahwa surat itu tidak ada, ini bisa dinilai publik bahwa surat itu surat palsu dan seharusnya Kementerian BUMN melaporkannya secara resmi ke Kepolisian untuk diusut tuntas.

Persoalan ada atau tidak adanya surat itu harusnya tidak cukup dianggap selesai hanya dengan keterangan lisan seorang Menteri BUMN saja, karena surat itu telah menimbulkan "persoalan" di kalangan Pekerja Pertamina. Ini hal yang serius yang harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dan bukannya hanya bagi MBUMN saja.

Keterangan Dahlan Iskan bahwa surat tersebut "tidak ada" juga jelas bertolak-belakangan dengan adanya keterangan Dahlan Iskan yang mengatakan ke para wartawan bahwa rencana itu (Pengalihan saham Pertagas ke PGN) adalah  untuk menggertak pihak Pertagas dan PGN yang tidak akur dalam berbisnis gas. Ini artinya surat itu benar ada karena dari surat tersebutlah muncul reaksi dari Serikat Pekerja Pertamina yang akhirnya menjadi bahan pemberitaan media secara nasional.

Hulu dan Distribusi Gas

Terlepas dari kisruh PGN-Pertagas sebenarnya menunjukkan memang ada permasalah di pendistribusian gas bumi di Tanah Air. Masalah utama adalah kurangnya infrastruktur gas sehingga gas yang ada di lapangan-lapangan yang jauh dari pusat-pusat industri tidak sampai ke pelanggan. Gas berbeda dengan minyak. Karena sifatnya yang cepat menguap, gas membutuhkan infrastruktur khusus, seperti fasilitas regasifikasi (FSRU) agar gas bisa diubah bentuknya ke cair (liquid) agar dapat ditransportasikan, dan kemudian diubah lagi ke gas melalui proses regasifikasi setelah sampai ditempat tujuan.

Saat ini, baru ada satu fasilitas regasifikasi yaitu floating storage regasification unit (FSRU) di lepas pantai Jakarta. FSRU Lampung baru masuk tahap finalisasi dan diperkirakan baru beroperasi Juli nanti. Disamping itu, dibutuhkan jaringan pipa gas yang memadai agar gas dapat sampai ke konsumen. Nah, jaringan gas ini yang sedang dikembangkan oleh PGN maupun Pertagas. Namun, di banyak tempat, jaringan gas kedua perusahaan ini bertabrakan atau terjadi persaingan yang tidak sehat, sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan jaringan pipa.

Seharusnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, berfungsi sebagai wasit dengan membuat regulasi yang jelas, tidak malah membuat kekacauan. Dengan adanya regulasi yang jelas, maka pemain dapat menjalankan usahanya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Pemerintah bertugas untuk menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat sehingga kedua perusahaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan kapasitasnya, tanpa harus ‘memakan’ yang lain.

Disamping membereskan jaringan atau infrastruktur gas, pemerintah juga perlu fokus mengembangkan gas bumi di sektor hulu. Pertamina, perlu didorong untuk lebih fokus mencari (eksplorasi) maupun mengembangkan atau memproduksi gas bumi. Saat ini, BUMN Migas itu menguasai kurang lebih 47 persen blok Migas, tapi masih banyak blok migas yang belum dikembangkan. Pertamina dapat mengembangkan sendiri atau dapat menggandeng perusahaan-perusahaan migas global yang telah beroperasi di Indonesia. Saat ini, produksi gas bumi di tanah air masih dikontribusi oleh blok-blok migas lama, seperti Blok Mahakam, yang mengkontribusi 80% kebutuhan gas Bontang, Kaltim.

Tugas pemerintah saat ini dan yang akan datang adalah memastikan produksi gas bumi di Mahakam tetap berjalan dan pada saat yang sama mendorong pengembangan blok-blok migas lain untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri yang terus meningkat. (*)

Kisruh Harga LPG, Cermin Buruknya Sistem Komunikasi Pemerintah Indonesia

Tabung LPG 12 kg

Sebagian besar masyarakat Indonesia larut dalam merayakan kegembiraan merayakan tahun baru 2014. Beberapa jam kemudian, masyarakat dihebohkan oleh fakta naiknya harga LPG 12 kg menjadi Rp117.708 dari sebelumnya Rp70.200 per tabung, atau melonjak 67,7 persen. Fantastis!! Ini merupakan kado terpahit yang dialami masyarakat, menambah kado-kado pahit lainnya, seperti naiknya tarif listrik, tarif tol dan harga-harga lainnya akibat kenaikan tarif tersebut. Keputusan tersebut membuat kehebohan dan kekisruhan dalam 5 hari terakhir. Masyarakat menumpahkan kekesalan mereka melalui media mainstream maupun media sosial seperti di twitter, facebook, dan media sosial lainnya. 

Keputusan Pertamina tersebut menyuguhkan dagelan dan panggung sandiwara baru. Menteri-menteri terkait membuat pernyataan-pernyataan yang membingungkan yang memprovokasi komentar pedas dari masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun turun tangan dengan mengadakan rapat mendadak pada akhir pekan lalu. Presiden SBY meminta Wakil Presiden Budiono untuk memanggil Pertamina agar mengevaluasi keputusan tersebut. Beberapa menteri mencoba mencuci tangan dengan mengatakan tidak tahu menahu dengan keputusan pemerintah tersebut. Keputusan tersebut merupakan tanggung jawab korporasi, Pertamina.

Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Jero Wacik mengatakan tidak mengetahui keputusan Pertamina tersebut. Aneh bin ajaib, seorang menteri ESDM kok tidak mengetahui keputusan kenaikan yang fantastis itu, padahal LPG (Elpiji) merupakan produk yang merupakan hajat hidup orang banyak. 

Dibanding BBM, LPG kini menjadi kebutuhan pokok masyarakat, tidak hanya kelas menengah tapi juga masyarakat golongan bawah dan UKM. Dulu minyak tanah menjadi kebutuhan utama karena tanpa minyak tanah, masyarakat tidak bisa masak. Kini, masyarakat tidak bisa memasak tanpa ada gas LPG (3 kg dan 12 kg). Masyarakat menengah ke bawah masih bisa hidup tanpa BBM, tapi tidak bisa (susah) hidup tanpa gas Elpiji. Jadi pantas bila masyarakat umum bereaksi begitu keras dan membahana, meresponse keputusan Pertamina tersebut.

Menteri Jero Wacik kemudian meralat pernyataannya bahwa ia bukan tidak tahu. Ia baru mendapat pemberitahuan melalui surat yang ia terima tanggal 2 Januari, sementara keputusan Pertamina dibuat 2-3 hari sebelumnya. Tetap saja, tidak mungkin seorang Menteri ESDM tidak mengetahui keputusan Pertamina. 

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mencoba mencuci tangan dengan mengatakan kenaikan harga BBM bukan keputusan dan tanggungjawab pemerintah, tapi keputusan korporat Pertamina, setelah disetujui dalam RUPS. Nah, pada RUPS tersebut tentu ada wakil pemerintah, baik Meneg BUMN, wakil dari Departemen Keuangan. Jadi, hampir pasti pemerintah sudah mengetahui keputusan Pertamina tersebut. Pernyataan Hatta terlihat ingin mengalihkan beban tanggung jawab pada Pertamina semata. 

Dahlan Iskan sebagai Meneg BUMN seharusnya berpikir rasional juga dengan meloloskan keputusan Pertamina tersebut. Berbeda dengan menteri-menteri yang lain, Dahlan mencoba bertanggung jawab, “Itu salah saya”. Ya, salahnya Dahlan Iskan karena tidak melakukan koordinasi yang baik dengan menteri-menteri terkait. Mengapa Dahlan menyetujui keputusan tersebut? Ini menunjukkan DI tidak sensitif dengan kondisi masyarakat.

Dahlan pun membela diri bahwa kenaikan tersebut terpaksa dilakukan atas dasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa bisnis Elpiji Pertamina terus merugi. Dan Pertamina membiarkan itu terus terjadi. Dahlan Iskan mencoba membela diri dengan berargumen bahwa bila gas LPG 12 kg tidak naik, direksi Pertamina bisa dipenjara. 

Lagi-lagi kisruh harga LPG 12 kg tersebut menunjukkan betapa buruknya manajemen komunikasi pemerintah. Tidak ada komunikasi yang baik antara Presiden SBY, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri ESDM Jero Wacik dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Sepertinya anti-klimaks, pemerintah sore ini memutuskan untuk menurunkan kembali harga LPG 12 kg dari Rp117.708 menjadi Rp82.200 per tabung mulai besok pukul 00.00. Sebuah keputusan jungkir balik (flip-flop decision) dalam kurun waktu 6 hari. Yang jelas, pedagang yang membeli mahal beberapa hari terakhir akan menderita rugi, karena membeli dari Pertamina dengan harga mahal lalu menjual dengan harga rendah. Bila tidak, masyarakat akan protes. Ini salah satu harga yang dibayar akibat kegagalan Pertamina mengantisipasi reaksi masyarakat. 

Bagaimanapun menaikkan harga LPG hampir 68 persen tidak masuk akal. Mudah-mudahan Pertamina dan pemerintah belajar dari kisruh harga tabung gas LPG 12 kg tersebut. Mudah-mudah pemerintah berpikir matang sebelum membuat keputusan yang begitu strategis. Ini juga nanti berlaku pada keputusan-keputusan strategis lainnya, termasuk keputusan blok-blok migas yang kontraknya segera berakhir (seperti Blok Mahakam dan lainnya). Pemerintah perlu berpikir matang-matang dan bijak sebelum mengambil keputusan strategis. (*)