Pernikahan Sederhana Anak Jokowi

Pernikahan Gibran

Kesederhanaan dalam prosesi pernikahan Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda baik acara adat, akad nikah, maupun resepsi dinilai bisa dijadikan contoh untuk para pejabat negara lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.

"Ini merupakan sebuah fenomena baru dan menjadi contoh buat para pejabat-pejabat negara untuk bisa melakukan pernikahan dengan tidak wah, dalam artian banyak rakyat jelata yang melihat pernikahan dari putra Presiden," katanya.

Luhut berpendapat bahwa rangkaian acara yang digelar mulai dari siraman, seserahan, midodareni, akad nikah, upacara adat, hingga resepsi digelar sangat sederhana untuk ukuran anak orang nomor satu di negeri ini. Hal tersebut juga sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang memang selalu mengedepankan kesederhanaan.

"Kita lihat tadi malam (saat midodareni), ribuan orang yang datang dari semua penjuru Tanah Air, semua di-manage dengan baik," ujarnya.

Kesederhanaan itu juga tercermin dalam pemilihan saksi pernikahan Gibran dan Selvi yang merupakan Ketua RT di kediaman kedua mempelai. Pemilihan Ketua RT bernama Achmad Yani tersebut sebagai saksi juga dilakukan oleh Jokowi sendiri atas permintaan Gibran.

Sebagai salah satu orang yang cukup dekat dengan Presiden, Luhut mengaku ia bisa merasakan apa yang Jokowi rasakan dalam tahapan-tahapan mantu ini. Apalagi ini merupakan mantu pertama bagi Jokowi.

"Saya lihat Bapak Presiden dan Ibu, ya ada momen tersendiri (keharuan) lah ya dari tadi malam (seserahan dan midodareni)," ucapnya.

Termasuk juga saat tahapan sungkeman yang dilakukan usai akad nikah digelar dan setelah tahapan upacara adat Jawa panggih seperti menginjak telur dan membasuh kaki mempelai pria.

Luhut pun melihat sisi cemerlang dari pernikahan Gibran dan Selvi ini. Ia melihat dari manajemen pesta, katering, dan hal-hal detail lainnya yang dilakukan Gibran sendiri. Ia pun meyakini bahwa Gibran bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab.

Memang pernikahan anak Hokowi ini bisa dibilang jauh lebih sederhana dibanding pernikahan anak mantan presiden SBY dulu. Pernikahaan anak SBY dulu memang sangat mewah dan bertentangan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Nyawa Pegawai KPK dan Keluarga Diancam

Bambang Widjojanto

Serangan bertubi-tubi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlanjut. KPK membenarkan telah mendapatkan ancaman, bahkan sampai mengancam nyawa beberapa penyidik dan pegawai KPK beserta keluarganya. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, ancaman yang didapat sudah bersifat nasional karena telah mengganggu proses penegakan hukum.

Menurut Bambang, kalau sebuah lembaga penegak hukum dan para penegak hukumnya dalam kondisi diancam, itu sudah terjadi ancaman yang bersifat nasional karena dia bisa menggangu semua upaya pemberantasan hukum yang seyogyanya dilakukan optimal oleh lembaga penegak hukum seperti KPK.

Bambang menjelaskan bahwa ancaman yang diarahkan ke pihak KPK sudah sampai kepada taraf mengancam nyawa. Bahkan, ancaman itu sudah merembet ke pihak keluarga para penyidik dan pegawai KPK.

Dalam rangka menangkal hal tersebut, KPK telah be‎rkomunikasi dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Selain itu, KPK juga telah memberitahukan soal ancaman ini kepada Presiden Joko Widodo. KPK berharap agar presiden bisa segera mengambil sikap.

Dengar-dengar sih bukan saja KPK-nya yang diancam, bahkan pihak-pihak di luar KPK yang ikut bersimpati dan membantu KPK juga sudah diancam. Apa lagi ini kalau bukan penghancuran KPK secara sistematis?

Jokowi juga absen ketika justru negara sangat membutuhkanya. Ada yang bilang, kalau saja ini terjadi di jaman SBY, tentunya Istana Negara saat ini sudah dibakar. Cuma karena rakyat yang terlalu terlena dengan ilusi Jokowi, maka masih menaruh harapan dan sabar terhadap Jokowi. Tapi, mau sampai kapan? Sampai nanti sudah terlambat, ketika KPK sudah dihancurkan?

Pesta Rakyat Menyambut Presiden Baru Indonesia Jokowi

Syukuran Rakyat

Akhirnya pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berhasil dilaksanakan dengan damai juga. Gembiranya rakyat atas pelantikan Jokowi tersebut ditumpahkan dalam Pesta Syukuran Rakyat #Salam 3 Jari yang akan digelar seusai pelantikan.

Tim relawan presiden baru tidak hanya akan menggelar pawai budaya, pesta kuliner, namun juga konser musik. Sekitar 1.600 orang akan melakukan pawai budaya dari Bundaran Hotel Indonesia ke Istana Negara mengiringi Jokowi. Presiden dan wakilnya akan diarak bersama mereka. Relawan juga menyediakan 124.500 porsi makanan serta 700 ribu minuman untuk dinikmati masyarakat secara gratis. Selain itu, dijadwalkan pula akan ada sekitar 30 pengisi acara konser rakyat yang diadakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Konser tersebut memang mengundang rasa penasaran publik karena konser tersebut akan melibatkan puluhan artis baik dari dalam dan luar negeri.

Konser ini rencananya akan dimulai pada pukul 11.00 WIB, sedangkan acara pesta rakyat hingga jajakan kulinernya akan dimulai sejak pukul 15.00 WIB.

Seluruh rangkaian acara ini akan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB dengan puncak acara pelepasan 7.000 lampion yang akan turut disaksikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK.

Berdasarkan rundown konser rakyat Salam 3 Jari yang dibuat oleh panitia, konser ini akan diisi oleh penampilan dari B'Fresh, Wong Pitu, Sigit Wardana, The Salt, Tri Voice, Pop Out, Simponi, D'Bandits, Popo The Disco, Omni, dan Yacko.

Selain itu, tampil pula penampilan dari Soul ID, Jflow, Fitri Carlina, Killing Me Inside, Delon, FOS Band, dan Vidi Aldiano. Setelah itu, pertunjukan musik akan berhenti dan diselingi oleh sambutan oleh Jokowi. Setelah itu, konser akan dilanjutkan dengan penampilan dari Syahrini, Vicky Shu, Samsons, dan Robi Navicula.

Rangkaian acara masuk pada puncak acara yakni prosesi pelepasan tujuh ribu lampion di Monumen seluas 82 hektare ini. Selanjutnya, sejumlah artis Ibu Kota kembali beraksi di atas panggung, yakni Kikan Namara, The Titans, Anji, Nidji, Gigi, dan Deadsquat. Kemudian, sebagai penutup, akan hadir band Arkarna, Michael, Aura Kasih dan Slank featuring Oppie.

Memang luar biasa antusiasme rakyat yang menyambut kepemimpinan Jokowi. Namun banyak juga tugas-tugas yang sudah menanti Jokowi. Misalkan saja keputusan mengenai naik tidaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), nasib Blok Mahakam, konflik keagamaan, konflik agraria dan sebagainya. SBY yang apatis dan mencari jalan aman mewariskan banyak keputusan yang seharusnya segera diambil tersebut kepada Jokowi. Kita berharap saja pada Jokowi supaya segera dibereskan.

Jokowi Akan Mencabut BBM Bersubsidi Indonesia

Jokowi

Meski Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) pernah menolak kenaikan BBM ketika Presiden SBY hendak menaikan BBM tahun lalu, namun Jokowi tidak mau ambil pusing.

Jokowi telah memastikan akan menaikkan harga BBM bersubsidi setelah nanti resmi dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut akan berkisar antara Rp 500 sampai Rp 3000.

Kenaikan harga BBM tersebut memang sudah direncanakannya setelah memenangi Pilpres 2014 lalu. Hal tersebut dilakukannya lkarenaantaran separuh dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) selama ini dialokasikan untuk membeli BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Sebab, mayoritas penikmat subsidi justru dari masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas.

Ia mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut untuk menekan difisit anggaran negara tahun 2015. "Kan bolak-balik saya sampaikan, bahwa untuk menekan defisit negara di 2015 itu memang jalan satu-satunya disitu. Harus ngerti dong, subsidi BBM gede banget lho. (Anggaran negara) tahun ini 400-an. Subsidi 433 untuk tahun depan,” ujarnya.

"Setelah saya dilantik baru kenaikan itu akan dilakukan. Ini merupakan hak prerogratif kepala negara. Hampir setengah dari anggaran APBN kita hilang, dan programnya tidak tepat sasaran. Sudah ada pembicaraan dengan tim dan beberapa menteri terkait formasi kenaikan BBM," ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan yang dianggap tidak populer itu pasti mengandung pro dan kontra. "Ya pasti adalah, kebijakan yang enggak populer itu ada yang pro ada yang kontra. Pasti ada alasannya kenapa saya ingin naikan BBM. Biar jangan boros uang negara yang digunakan. Sudah cukup banyak negara dirugikan karena programnya tidak tepat sasaran. Dialihkan BBM yang bersubsi untuk kenikmatan-kenikmatan, ke hal-hal yang produktif. Toh ini harus dipecahkan agar semua sejahtera. Makanya saya yakin masyarakat akan mengerti kenapa harus dinaikan BBM," jelas Jokowi.

Lebih jauh lagi dia menjelaskan bahwa apabila kebijakan kenaikan BBM itu harus dilakukannya, namun tidak serta merta merugikan rakyat. Karena masih ada opsi-opsi yang masih di kalkulasi oleh dirinya.

"Tapi saya enggak mau bicara sekarang yang jelas ada opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang harus Kita kalkulasi, atau kita hitung. Jadi buat saya, misalnya itu kita putuskan tidak populer itu risiko (menaikan BBM)," pungkasnya.

Ia menambahkan dana sebanyak itu bisa dialokasikan untuk yang lebih tepat sasaran. Misalnya, bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, serta usaha kecil menengah. Hal itu akan dilakukan supaya bisa mengembalikan kondisi Indonesia yang dulu dikenal dengan negara agraris, serta demi meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin ditanah air yang semakin hari terus bertambah.

Apakah Jokowi Akan Mencabut Subsidi BBM Indonesia?

BBM subsidi

Presiden terpilih Indonesia periode 2014-2019 Jokowi tampaknya akan segera diuji dengan bola panas pencabutan subsidi BBM. Bola panas yang sudah mulai digulirkan sejak jaman pemerintahan Megawati ini memang seperti bom waktu. Cepat lambat memang sepertinya subsidi BBM perlu dicabut karena terlalu membebani anggaran negara. Isu ini telah menjadi salah satu isu panas padahal Jokowi belum lagi menjabat. Ahli dari berbagai kalangan sudah penasaran apa yang akan menjadi keputusan Jokowi terkait isu ini nantinya.

Baru-baru ini BPH Migas mengeluarkan beberapa ketentuan terkait pengendalian BBM subsidi yakni pengaturan waktu penjualan solar subsidi di tiap SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan daerah lainnya yang hanya boleh pada pukul 08.00-18.00 WIB, meniadakan premium di SPBU yang berada di rest area jalan tol dan diganti dengan pertamax serta meniadakan penjualan solar di Jakarta Pusat.

Menurut Jokowi, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut tidak mengambil keputusan yang tegas terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pembatasan penjualan BBM bersubsidi akhirnya hanya akan membuat pembeli beralih mencari SPBU yang masih menjual BBM bersubsidi. Seperti jika wilayah SPBU di Jakarta Pusat tidak menjual BBM bersubsidi, maka pembeli pasti akan mencari ke tempat lain, yang akhirnya membuat SPBU yang ada di kota menjadi sepi. "Kalau saya tegas-tegas saja. Mau naik (harga BBM bersubsidi), naik semuanya. Kalau saat ini, kan, di lokasi-lokasi tertentu saja (pembatasan), ya akhirnya gini, yang dibatasin di SPBU tengah kota, ya teriak," ungkapnya.

Jokowi mendukung pencabutan subsidi BBM, apabila sudah melalui dikalkulasi dengan cermat, salah satunya yaitu dampaknya terhadap APBN. "Tentu saja kalau mau menaikkan harus ada kalkulasi hitungannya. Ya itungan semuanya, ekonomi, dampak sosial, politik semuanya," katanya.

Meski demikian Jokowi ogah menjawab apakah ia akan menaikkan harga BBM nanti jika resmi dilantik sebagai presiden. Ia hanya mengatakan yang terpenting adalah bagaimana mencari cara untuk mengurangi defisit BBM. "Harus dilihat efisiensinya ada atau enggak. Kalau nggak ada ya udah. Tapi kalau nggak ada dan harus BBM naik ya gimana," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) menganggap penyesuaian harga bukanlah satu-satunya jalan untuk menyehatkan fiskal Indonesia. “Menurunkan subsidi BBM, jangan langsung dengan kenaikan. Yang kita harus bicarakan adalah penurunan subsidi BBM. Kenaikan harga BBM wajib dilakukan oleh pemerintah baru karena jumlah subsidinya sudah terlalu besar dan persentase terhadap pengeluaran pemerintah sudah besar. Daripada ini dibuang untuk suatu yang tak bermanfaat, lebih baik uangnya untuk mengurangi angka kemiskinan yang menjadi permasalahan sekarang,” pungkasnya.