Pembangunan Infrastruktur dari Alih Fungsi Subsidi BBM

infrastruktur

Akhirnya ada juga kejelasan dari dana yang digunakan setelah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) mengajukan usul program prioritas pengalihan subsidi BBM yang akan dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 33,31 triliun.

Adapun dana tersebut akan dibagi untuk 4 prioritas infrastruktur. Yang pertama bakal ditujukan untuk infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi seperti program kedaulatan pangan akan diusulkan mendapatkan anggaran sebesar Rp 8,45 triliun.

"Anggaran ini digunakan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, pembangunan dan rehabilitasi waduk, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta pengembangan air baku untuk penyediaan air bersih," terang Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.

Sementara itu untuk pemenuhan infrastruktur dasar, Kementerian PU-Pera mengalokasikan Rp 3,71 untuk proyek pembangunan rumah dan Rp 5,40 triliun untuk permukiman termasuk untuk pengembangan kawasan perbatasan.

"Ketiga, anggaran Rp 10 triliun untuk kesenjangan antar wilayah. Seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan jalan wilayah perbatasan, baik menuju perbatasan dan sejajaran dengan perbatasan," jelas Basuki.

Untuk program konektivitas dianggarkan sebesar Rp 5,75 triliun untuk pembangunan jalan bebas hambatan (Tol). "Termasuk pembangunan jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok dan jalan akses pelabuhan di Sorong (Papua), Kuala Tanjung (Sumatera Utara), dan Maloy (Kalimantan Timur)," tambahnya.

Rakyat memang sangat membutuhkan detail-detail tersebut karena rakyat sempat marah ketika subsidi BBM dicabut. Dengan keyakinan bahwa ternyata subsidi BBM tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, tentunya rakyat yang marah akan menjadi lebih mendukung kebijakan pemerintah.

Infrastruktur memang sangat penting karena perekonomian bergantung pada infrastruktur. Semakin tinggi tingkat infrastruktur, roda perekonomian akan makin berputar.

Semoga saja dengan berhasilnya program ini, subsidi BBM ke depannya bisa dihapus secara keseluruhan dan digunakan untuk kepentingan infrastruktur yang lebih nyata.

Apindo Mendukung Kenaikan Harga BBM Indonesia Secepatnya

Kenaikan BBM Subsidi

Sebentar lagi kita akan sampai ke penghujung Oktober namun kepastian akan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang akan dijadwalkan untuk naik pada bulan November belum ada. Baik rakyat, dunia usaha, maupun para investor sangat menunggu-nunggu sekali kabar tersebut.

Kalangan pengusaha sudah sejak awal menyatakan bahwa mereka akan mendukung langkah pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga BBM subsidi tersebut. Kenaikan harga diperkirakan bisa berkisar Rp 2.000-Rp 3.000/liter. Bahkan pengusaha ingin kenaikan dilakukan secepatnya

"Saya sampaikan lebih cepat lebih baik. Kalau menunggu-nunggu orang akan berspekulasi macam-macam, sehingga barang sudah kita naikkan juga biar tidak rugi kan?" ungkap Sofjan.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Pengusaha yang tergabung dalam Apindo mendukung rencana kenaikan harga BBM subsidi ini. Subsidi BBM yang nilainya sudah mencapai hingga Rp 1 triliun per hari dinilai sangat tinggi.

"Kami toleransi kenaikan sampai Rp 2.000 atau Rp 3.000 pasti bisa. Kami sudah hitung itu karena sudah dari 3 tahun ketidakpastian. (Jadi dengan kenaikan itu) memberi ketenangan pada kami dan pengeluaran kami memperbaiki diri lagi," ujar Sofjan.

Lebih baik, ujar Sofjan, anggaran subsidi BBM ini dialihkan untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan lainnya. Infrastruktur yang buruk otomatis menyebabkan ongkos logistik di Indonesia mahal, dan berpengaruh kepada tingginya harga barang.

Subsidi BBM juga membuat konsumsi menjadi tinggi, sehingga kebutuhan BBM harus dipenuhi melalui impor. Sedangkan efek dari impor BBM yang tinggi membuat anggaran perdagangan defisit dan akhirnya rupiah melemah. "Pengusaha juga harus bayar bunga tinggi. Ini makin membuat ketidakpastian. Pemerintah harus perbaiki anggaran, bangun infrastruktur," keluh Sofjan.

Sedangkan untuk masyarakat miskin, menurut Sofjan mereka bisa diberikan tambahan uang seperti yang selama ini dilakukan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Meskipun pemerintah sekarang berinisiatif untuk menggantinya dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.

"Rakyat bisa diberi dengan tambahan uang itu. Dia beli barang kita dan kita untung lagi. Kita palingan susahnya 6 bulan," pungkas Sofjan.

Dia juga sebagai wakil dari kalangan pengusaha berani menjamin bahwa tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kenaikan harga BBM subsidi ini. Walaupun ongkos transportasi yang memang menjadi beban pengusaha pasti jadi besar.

"Tapi (ongkos transportasi) efeknya tidak banyak, paling 1-2%," tutur Sofjan.

Ya memang sebaiknya BBM segera dinaikkan karena toh sudah ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Kepastian tersebut tentunya juga akan sangat dinantikan oleh kalangan pengusaha serta para investor. Iklim investasi niscaya akan membaik pasca kenaikan BBM nanti.

Pesta Rakyat Menyambut Presiden Baru Indonesia Jokowi

Syukuran Rakyat

Akhirnya pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berhasil dilaksanakan dengan damai juga. Gembiranya rakyat atas pelantikan Jokowi tersebut ditumpahkan dalam Pesta Syukuran Rakyat #Salam 3 Jari yang akan digelar seusai pelantikan.

Tim relawan presiden baru tidak hanya akan menggelar pawai budaya, pesta kuliner, namun juga konser musik. Sekitar 1.600 orang akan melakukan pawai budaya dari Bundaran Hotel Indonesia ke Istana Negara mengiringi Jokowi. Presiden dan wakilnya akan diarak bersama mereka. Relawan juga menyediakan 124.500 porsi makanan serta 700 ribu minuman untuk dinikmati masyarakat secara gratis. Selain itu, dijadwalkan pula akan ada sekitar 30 pengisi acara konser rakyat yang diadakan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Konser tersebut memang mengundang rasa penasaran publik karena konser tersebut akan melibatkan puluhan artis baik dari dalam dan luar negeri.

Konser ini rencananya akan dimulai pada pukul 11.00 WIB, sedangkan acara pesta rakyat hingga jajakan kulinernya akan dimulai sejak pukul 15.00 WIB.

Seluruh rangkaian acara ini akan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB dengan puncak acara pelepasan 7.000 lampion yang akan turut disaksikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK.

Berdasarkan rundown konser rakyat Salam 3 Jari yang dibuat oleh panitia, konser ini akan diisi oleh penampilan dari B'Fresh, Wong Pitu, Sigit Wardana, The Salt, Tri Voice, Pop Out, Simponi, D'Bandits, Popo The Disco, Omni, dan Yacko.

Selain itu, tampil pula penampilan dari Soul ID, Jflow, Fitri Carlina, Killing Me Inside, Delon, FOS Band, dan Vidi Aldiano. Setelah itu, pertunjukan musik akan berhenti dan diselingi oleh sambutan oleh Jokowi. Setelah itu, konser akan dilanjutkan dengan penampilan dari Syahrini, Vicky Shu, Samsons, dan Robi Navicula.

Rangkaian acara masuk pada puncak acara yakni prosesi pelepasan tujuh ribu lampion di Monumen seluas 82 hektare ini. Selanjutnya, sejumlah artis Ibu Kota kembali beraksi di atas panggung, yakni Kikan Namara, The Titans, Anji, Nidji, Gigi, dan Deadsquat. Kemudian, sebagai penutup, akan hadir band Arkarna, Michael, Aura Kasih dan Slank featuring Oppie.

Memang luar biasa antusiasme rakyat yang menyambut kepemimpinan Jokowi. Namun banyak juga tugas-tugas yang sudah menanti Jokowi. Misalkan saja keputusan mengenai naik tidaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), nasib Blok Mahakam, konflik keagamaan, konflik agraria dan sebagainya. SBY yang apatis dan mencari jalan aman mewariskan banyak keputusan yang seharusnya segera diambil tersebut kepada Jokowi. Kita berharap saja pada Jokowi supaya segera dibereskan.

Jokowi Akan Mencabut BBM Bersubsidi Indonesia

Jokowi

Meski Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) pernah menolak kenaikan BBM ketika Presiden SBY hendak menaikan BBM tahun lalu, namun Jokowi tidak mau ambil pusing.

Jokowi telah memastikan akan menaikkan harga BBM bersubsidi setelah nanti resmi dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut akan berkisar antara Rp 500 sampai Rp 3000.

Kenaikan harga BBM tersebut memang sudah direncanakannya setelah memenangi Pilpres 2014 lalu. Hal tersebut dilakukannya lkarenaantaran separuh dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) selama ini dialokasikan untuk membeli BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Sebab, mayoritas penikmat subsidi justru dari masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas.

Ia mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut untuk menekan difisit anggaran negara tahun 2015. "Kan bolak-balik saya sampaikan, bahwa untuk menekan defisit negara di 2015 itu memang jalan satu-satunya disitu. Harus ngerti dong, subsidi BBM gede banget lho. (Anggaran negara) tahun ini 400-an. Subsidi 433 untuk tahun depan,” ujarnya.

"Setelah saya dilantik baru kenaikan itu akan dilakukan. Ini merupakan hak prerogratif kepala negara. Hampir setengah dari anggaran APBN kita hilang, dan programnya tidak tepat sasaran. Sudah ada pembicaraan dengan tim dan beberapa menteri terkait formasi kenaikan BBM," ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan yang dianggap tidak populer itu pasti mengandung pro dan kontra. "Ya pasti adalah, kebijakan yang enggak populer itu ada yang pro ada yang kontra. Pasti ada alasannya kenapa saya ingin naikan BBM. Biar jangan boros uang negara yang digunakan. Sudah cukup banyak negara dirugikan karena programnya tidak tepat sasaran. Dialihkan BBM yang bersubsi untuk kenikmatan-kenikmatan, ke hal-hal yang produktif. Toh ini harus dipecahkan agar semua sejahtera. Makanya saya yakin masyarakat akan mengerti kenapa harus dinaikan BBM," jelas Jokowi.

Lebih jauh lagi dia menjelaskan bahwa apabila kebijakan kenaikan BBM itu harus dilakukannya, namun tidak serta merta merugikan rakyat. Karena masih ada opsi-opsi yang masih di kalkulasi oleh dirinya.

"Tapi saya enggak mau bicara sekarang yang jelas ada opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang harus Kita kalkulasi, atau kita hitung. Jadi buat saya, misalnya itu kita putuskan tidak populer itu risiko (menaikan BBM)," pungkasnya.

Ia menambahkan dana sebanyak itu bisa dialokasikan untuk yang lebih tepat sasaran. Misalnya, bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, serta usaha kecil menengah. Hal itu akan dilakukan supaya bisa mengembalikan kondisi Indonesia yang dulu dikenal dengan negara agraris, serta demi meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin ditanah air yang semakin hari terus bertambah.

Pemerintah Indonesia Tidak Serius Untuk Konversi BBM ke BBG

Perusahaan Gas Negara

Para ahli di bidang energi dan migas sudah menyatakan bahwa Indonesia tengah menuju ke krisis energi. Begitu juga dengan para ahli ekonomi telah menyatakan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat memberatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebenarnya ada satu solusi yang bisa menyelesaikan kedua permasalahan tersebut, yakni konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) sudah menyatakan bahwa mereka akan mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menyuplai energi berbasis gas bumi di kawasan DKI Jakarta.

PGN akan bersedia membangun infrastruktur baik dalam bentuk pipa gas untuk sektor rumah tangga, komersial dan industri serta SPBG dan Mobile Refueling Unit (MRU) bagi sektor transportasi, PGN memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi akibat tingginya ketergantungan terhadap BBM.

"Kami memiliki kerjasama dan dukungan yang sangat baik dari pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan ibukota ini sebagai kota berbasis gas bumi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Dukungan dari pak Jokowi dan pak Ahok yang luarbiasa terhadap penggunaan gas bumi di Jakarta, memungkinkan PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas di Jakarta seperti yang sudah kami lakukan saat ini," papar Assistant Vice President Komunikasi Korporat PGN, Irwan Atmanto.

Ia juga mengklarifikasi rumor yang beredar bahwa terjadi perselisihan antara PGN dengan pihak Pemprov. "Kami tidak pernah menantang ataupun memaksa siapapun untuk menggunakan BBG. Komitmen PGN dan pak Ahok sama, yaitu bagaimana agar Jakarta tidak tergantung pada BBM subsidi yang semakin menjadi beban pemerintah. Sebagai bukti komitmen dan konsistensi PGN mewujudkan konversi ke gas bumi, sebagian besar kendaraan operasional PGN telah menggunakan gas bumi. SPBG mini di kantor pusat PGN di Jakarta juga telah beroperasi bulan lalu," jelasnya.

Di sektor rumah tangga, tahun ini ada penambahan sambungan baru gas bumi sebanyak 5.200 pelanggan, dari yang sudah ada saat ini sebanyak 13.600 rumah tangga. Di sektor transportasi, PGN sudah menambah pembangunan SPBG dan MRU untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan BBG. Saat ini di Jakarta PGN menyuplai gas bumi untuk 14 SPBG. Selain itu PGN juga mengoperasikan sendiri SPBG dan MRU. MRU itu antara lain ada di Monas dan Pangkalan Bus Trans Jakarta di Cawang.

Selain PGN, Pelindo juga menyatakan dukungannya untuk menyediakan BBG. Pelindo III di kawasan Teluk Lamong, pengusaha angkutan yang tergabung Organda Tanjung Perak akan mendatangkan 100 unit truck bahan gas sampai dengan akhir September.

Namun langkah dari pengusaha ini ternyata belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Pasalnya, sampai dengan saat ini, SPBG penunjang yang seharusnya disediakan oleh pemerintah namun belum terwujud.

 “Jadi kami saat ini sudah siap, unit kami sudah datang untuk menunjang pelabuhan Teluk Lamong yang akan diuji minggu depan. Keinginan kami supaya para pengusaha di Tanjung Perak ini mau berinvestasi ke BBG. Kalau dari pemerintah harga BBG ini jauh lebih murah dibanding BBM,” tutur ketua Organda Tanjung Perak Jawa Timur, Cody Lamahayu.

Dari beberapa contoh di atas bisa terlihat bahwa sebenarnya sudah banyak pihak yang bersedia mendukung konversi BBM ke BBG. Namun pemerintah tampaknya memang belum berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita terwujud.