Infrastruktur di Daerah Akan Ditingkatkan

pembangunan infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur di sejumlah daerah masih menjadi pesoalan yang menghambat proses percepatan pembangunan ekonomi, salah satunya adalah terkait minimnya pasokan listrik di beberapa daerah.

Berkaitan dengan itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, pemenuhan ketersediaan infrastruktur menjadi prasyarat utama yang harus dilakukan demi mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

“Yang dimaksud pembangunan berkualitas adalah membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklulsif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antara golongan dan antara wilayah,” kata Menteri Marwan.

Selain itu, Menteri Marwan menambahkan aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem agar menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

“Pembangunan harus mempertimbangkan lingkungan dan ekosistem di sekitarnya, sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pembangunan infrastuktur, imbuh Menteri Marwan, diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pemerintah pusat yaitu untuk mendukung agenda kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, dan industri. “Dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan,” katanya.

Untuk memenuhi program tersebut, berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bapppenas dan Menteri Keuangan Tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2016, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 8 triliun.

Kesadaran demikian adalah langkah awal dari perubahan. Memang sebaiknya program untuk memajukan infrastruktur di daerah diutamakan sehingga roda perekonomian di daerah bisa maju. Dari sana, maka pemerataan pembangunan pun akan bisa muncul dan berkembang.

Mari kita dukung pembangunan infrastruktur di daerah-daerah!

Jepang Sasar Investasi Infrastruktur Indonesia

Bambang Brodjonegoro

Tidak percuma Jokowi menghabiskan waktu yang cukup lama di Jepang beberapa minggu lalu. Hasilnya luar biasa besar bagi Indonesia. Pemerintah Jepang sudah menyatakan komitmentnya untuk menyasar investasi pada proyek infrastruktur pembangkit listrik batubara di Indonesia.

"Pemerintahnya (Jepang) sudah menegaskan bahwa mereka tetap mendukung pembangkit listrik batubara," terang Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Ditambahkannya pula bahwa pihak Jepang pula bisa meyakinkan bahwa pembangkit listrik tenaga batubara tersebut merupakan teknologi ramah lingkungan.

Oleh karena itu pemerintah optimistis bahwa arus investasi dari Jepang makin lancar apalagi pemerintah rencananya akan menerbitkan Samurai Bond, obligasi dengan mata uang Yen yang diharapkan bisa menguntungkan pemerintah dalam hal finansial.

"Sifatnya clean technology atau yang sudah ramah lingkungan," ujarnya.

Samurai Bond sendiri terakhir diterbitkan pada tahun 2012. Obligasi ini diharapkan bisa meningkatkan minat para investor khususnya dari Jepang dan mempermudah masuknya arus investasi.

"Kami optimistis transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang menguntungkan buat pemerintah dalam konteks financing," terangnya.

Ia mengatakan, Indonesia di mata Jepang merupakan negara peringkat pertama dalam segi potensi investasi.

Bambang mengatakan, saat ini tugas pemerintah merealisasikan minat investasi itu untuk dapat segera membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jepang masuk dalam lima besar negara dengan investasi terbanyak di Indonesia sejak 2010. Bahkan, Jepang merupakan negara dengan investasi terbesar di Indonesia senilai US$ 4,7 miliar pada 2013. Sementara itu, investasi Jepang di Indonesia turun menjadi US$ 2,7 miliar pada 2014.

Infrastruktur memang adalah salah satu sektor yang paling penting yang perlu dikembangkan di Indonesia saat ini. Dengan infrastruktur yang maju, otomatis akan menggulirkan roda perekonomian yang lebih maju lagi.