Pemerintah Harus Cepat Selesaikan Skandal Beras Plastik

Beras Plastik

Hasil tes yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia saat ini akhirnya keluar juga. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah mengumumkan hasil tes laboratorium beras yang diduga mengandung plastik. Beras yang ditemukan di Bekasi, Jawa Barat, dipastikan bukan beras plastik. Hasil ini berbeda dari uji laboratorium Sucofindo.

Lantas bagaimana kelanjutan penyelidikan kasus dugaan beras plastik?

"Kami belum menerima arahan dari Kapolri untuk tindaklanjuti kasus beras plastik ini," ucap Kabag Humas Polresta Bekasi AKP Siswo.

Kemarin Kapolri mengumumkan hasil uji laboratorium Puslabfor Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, laboratorium Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Dari sampel beras yang sama dengan Sucofindo, Kapolri memastikan tidak ada kandungan plastik.

Pekan lalu, Sucofindo memastikan beras di Bekasi itu mengandung polynivyl chloride, bahan pembuat pipa dan pembalut kabel.

"Dari dua sampling 250 gram bahan yang dites di Sucofindo ditemukan karakteristik fisik yang identik. Kedua sampel dilihat menggunakan alat spectrum. Dalam beras ditemukan senyawa polyvinyl chloride, bahan baku pipa plastik," ucap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Dari hasil pembacaan sampel ditemukan juga positif mengandung senyawa BBP (Benzyl Butyl Phtalate), DEHP (Bis 2-ethylhexy phtalate), DINP (diisonony phtalate). Senyawa tersebut identik dengan pelentur bahan polyvinyl.

"Secara alamiah bukan berasal dari beras alami. Seharusnya beras tersebut tidak boleh mengandung unsur kimia," terang Effendi.

Pemerintah harusnya memprioritaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya karena bisa mencelakakan orang banyak. Harusnya pemerintah juga malu akan adanya skandal ini. Kok bisa-bisanya beras yang adalah makanan pokok Indonesia malah disusupi dengan produk berbahaya seperti itu.

Jokowi Pilih Koruptor Sebagai Kapolri

Budi Gunawan

Hari ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan foto yang banyak beredar di media sosial maupun pesan singkat yang isinya surat pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Sutarman dan pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon penggantinya.

Sekilas tentang latar belakang Budi. Ketika masih berpangkat Komisaris Besar (Kombes), Budi pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI di masa pemerintahan Megawati, tahun 2001 hingga 2004.

Usai masa pemerintahan Mega, karir Budi semakin meningkat. Budi tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Binkar) Mabes Polri.

Dari Binkar, dirinya naik menjadi Kepala Selapa Polri, lembaga yang dibawahi Lemdikpol selama 2 tahun. Dirinya juga pernah mengecap pengalaman menjadi Kapolda Jambi.

Selain itu, Budi juga pernah menjabat sebagai Kapolda Bali. Gelar Komisaris Jenderal (Komjen) pun berhasil diterimanya saat didapuk menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) pada tahun 2012, yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), Akademi Kepolisian (Akpol) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan penilaian atas penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Pemilihan Budi sebagai calon Kapolri dianggap sepenuhnya berada dalam kewenangan Jokowi sebagai Presiden. Padahal Jokowi bilang bahwa sebenarnya penunjukan Budi itu atas usul dari Kompolnas.

"Penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri, menurut Kompolnas, itu sepenuhnya adalah kewenangan Bapak Presiden. Dan itu bagian dari pertimbangan dan rekomendasi Kompolnas kepada Presiden," kata komisioner Kompolnas, Edisaputra Hasibuan.

Edisaputra berujar bahwa Kompolnas mengaku akan mendukung keputusan Presiden terkait pemilihan Kapolri pengganti Jendral Sutarman ini. Rekam jejak Budi Gunawan selama menjabat di kepolisian dianggap sebagai salah satu nilai plus pria 55 tahun tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi putusan bapak Presiden. Dalam catatan kompolnas, Budi Gunawan adalah pati senior Polri yang memiliki rekam jejak dan memiliki kinerja yang bagus. Prestasinya juga banyak," ujar Edi.

Nah permasalahannya, yang mana malah tidak diungkit-ungkit sama sekali, Budi Gunawan pernah terjerat kasus rekening gendut. Kasus tersebut sempat heboh karena diekspos oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Salah satu staf ICW pun dibacok kepalanya karena mengulik-ulik kasus tersebut.

Banyak orang kecewa atas pemilihan tersebut. Jokowi dinilai belum bisa melepaskan diri dari pengaruh Megawati. Jelas pun bahwa berarti pemberantasan korupsi bukanlah prioritas Jokowi. Lagi-lagi rapor merah untuk Jokowi.