Selain Krisis BBM, Indonesia Juga Akan Krisis Listrik!

krisis listrik

Ya krisis BBM, ya krisis minyak, ya krisis listrik. Tampaknya Indonesia memang sedang mengalami krisis energi. Untungnya Deputi Tim Transisi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Hasto Kristiyanto sudah berhasil mengidentifikasi penyebab krisis, setidaknya perihal krisis listrik.

Adanya masalah serius terhadap ancaman krisis listrik dalam lima tahun mendatang, yang diakibatkan cadangan kapasitas kritis yaitu berkisar hanya 14%-26%. Angka tersebut ada di bawah dari cadangan aman minimal sebesar 30%.

Padahal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 7% yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK, diperlukan tambahan pasokan listrik 34.000 MW sampai tahun 2019. Untuk itu kebutuhan investasi diperkirakan mencapai USD 87 miliar.

Untuk itu, peran IPP swasta akan dimaksimalkan. Namun tetap dituntut untuk menjamin keandalan pasokan yang sekarang masih rendah yaitu 50%-60%. Penerapan performance base regulatory di sektor kelistrikan menjadi parameter kunci perbaikan.

Menurut temuan Pokja Energi, akar masalah krisis listrik saat ini ada beberapa hal. Yaitu di antaranya adalah adanya keterlambatan pembangunan pembangkit dan transmisi dalam lima tahun terakhir, permasalahan tarif pembangkit listrik geothermal, persoalan pembebasan lahan, hak guna lahan kehutanan dan jalur transmisi, serta kemampuan keuangan PLN lemah.

"Ratusan izin prinsip pembangkit mikrohidro berhenti. Rasio elektrifikasi saat ini masih berkisar 80% tidak mampu menyokong pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Hasto menjelaskan bahwa pemanfaatan ketersediaan aneka energi lokal akan dioptimalisasikan untuk ke depannya. Hal tersebut penting karena ketersediaan listrik merupakan syarat mutlak untuk kemajuan daerah.

Sedangkan perihal restrukturisasi PLN, akan mengarah pada otonomisasi organisasi PLN di wilayah dalam rangka mewujudkan efisiensi organisasi. Sehingga ke depannya persoalan listrik yang asimetris antar wilayah di Indonesia tidak harus diputuskan terpusat di kantor Pusat PLN di Trunojoyo.

"Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengatasi krisis listrik harus dioptimalkan sebagai bentuk tanggungj awab pemerintahan bersama," pungkasnya.

Selain itu, Pokja Energi juga mendorong agar industri padat energi harus menempati kawasan industri di daerah lumbung energi. Contohnya seperti di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan. Wilayah tersebut akan didorong sekali untuk mengembangkan aneka energi terbarukan.

Selain berbagai hal tersebut, pemerintahan Jokowi-JK juga akan menyiasati krisis listrik dengan menjadikan batu bara sebagai andalan utama yang diolah sebagai salah satu sumber energi primer murah.

"Kita tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu sebagai pengekspor minyak, namun sekarang sebagai net importer. Maka ekspor batu bara akan dikurangi dan domestic market obligation akan diperbesar," ujar Hasto.

"PLTU batu bara dibangun untuk memanfaatkan batu bara kalori rendah sehingga menggerakkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan," tuturnya.

Kita sih cuma bisa berharap agar benar langkah-langkah tersebut diterapkan dan berhasil. Percuma juga kalau kemudian diterapkan namun meleset juga hasilnya. Yah kok bisa ya Indonesia yang kaya sumber daya alam begini malah jadi kena krisis berbagai macam. Terbukti bahwa ini semua terjadi karena salah kelola dan sistem yang korup.