Krisis Air, Warga Dibantu Total E&P Indonesie

krisis air

Tak minyak, tak energi, tak listrik, tak air, semua krisis! Parah betul Indonesia ini. Kali ini coba kita soroti soal krisis air bersih di satu dari berbagai wilayah Nusantara yang  mengalami krisis air bersih, yakni Balikpapan. Meskipun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manggar Balikpapan belum mengurangi distribusi debit air bersih, namun kesulitan sudah dirasakan warga setempat.

Warga Kelurahan Sepinggan antre air bersih hasil pengolahan perusahaan Total E&P Indonesie hingga terpaksa begadang supaya bisa mendapatkan jatah.

Warga yang bermukim di Kelurahan Sepinggan diperbolehkan untuk menampung air sebanyak apapun yang warga inginkan asalkan penampugannya tidak menggunakan mobil pengangkut tendon air. Penampungan air tersebut pun tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadwal pengambilan air dilakukan dua kali dalam sehari. Yakni, pukul 22.00-24.00 Wita, dan pada pagi hari, pukul 05.00-06.00 Wita.

“Air yang kami ambil di sini gratis. Asalkan warga Kelurahan Sepinggan. Mengambilnya juga tidak boleh menggunakan mobil,” ucap Farhan, seorang warga.

Warga Sepinggan sering mengalami krisis air padahal letak tempat tinggal masih terhitung di tengah kota. Status sebagai pelanggan PDAM tidak otomatis menjamin mereka bebas untuk menikmati air bersih setiap saat. Bahkan, tidak jarang air produksi PDAM sampai berminggu-minggu tidak mengalir sama sekali di rumah mereka.

Sementara Saono mengatakan bahwa dirinya sudah memanfaatkan air bersih gratisan tersebut sejak tiga bulan yang lalu. Hal itu disebabkan lantaran air bersih hasil pengolahan PDAM tidak bisa lagi diandalkan. Apalagi, belakangan ini jadwal mengalirnya air PDAM tak jelas --bahkan tidak jarang hingga tidak mengalir sama-sekali dalam sebulan terakhir.

Saat ini antrean warga sudah semakin bertambah panjang lagi seiring dampak krisis air yang kian meluas. “Entah kapan, tapi kami sangat berharap, suatu hari nanti air di tempat kami bisa mengalir lancar,” keluh Saono.

PDAM mengaku masih akan mematangkan rencana pengurangan distribusi air bersih, menyusul kian susutnya cadangan air baku Waduk Manggar. Air yang dialirkan kepada pelanggan yang biasanya mencapai 900 liter per detik, rencananya akan dipangkas hingga menjadi hanya 450 liter per detik.

Air bersih adalah hak asasi manusia karena tanpa air tentunya manusia tidak akan bisa hidup. Dan ternyata negara gagal untuk menyediakan pemenuhan akan kebutuhan yang paling dasar dari manusia tersebut. Untung saja ada Total yang cukup peduli untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan tersebut. Memang ketika pemerintah sudah tidak bisa diharapkan, masyarakat yang harus bisa berdaya sendiri.

Selain Krisis BBM, Indonesia Juga Akan Krisis Listrik!

krisis listrik

Ya krisis BBM, ya krisis minyak, ya krisis listrik. Tampaknya Indonesia memang sedang mengalami krisis energi. Untungnya Deputi Tim Transisi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) Hasto Kristiyanto sudah berhasil mengidentifikasi penyebab krisis, setidaknya perihal krisis listrik.

Adanya masalah serius terhadap ancaman krisis listrik dalam lima tahun mendatang, yang diakibatkan cadangan kapasitas kritis yaitu berkisar hanya 14%-26%. Angka tersebut ada di bawah dari cadangan aman minimal sebesar 30%.

Padahal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 7% yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK, diperlukan tambahan pasokan listrik 34.000 MW sampai tahun 2019. Untuk itu kebutuhan investasi diperkirakan mencapai USD 87 miliar.

Untuk itu, peran IPP swasta akan dimaksimalkan. Namun tetap dituntut untuk menjamin keandalan pasokan yang sekarang masih rendah yaitu 50%-60%. Penerapan performance base regulatory di sektor kelistrikan menjadi parameter kunci perbaikan.

Menurut temuan Pokja Energi, akar masalah krisis listrik saat ini ada beberapa hal. Yaitu di antaranya adalah adanya keterlambatan pembangunan pembangkit dan transmisi dalam lima tahun terakhir, permasalahan tarif pembangkit listrik geothermal, persoalan pembebasan lahan, hak guna lahan kehutanan dan jalur transmisi, serta kemampuan keuangan PLN lemah.

"Ratusan izin prinsip pembangkit mikrohidro berhenti. Rasio elektrifikasi saat ini masih berkisar 80% tidak mampu menyokong pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Hasto menjelaskan bahwa pemanfaatan ketersediaan aneka energi lokal akan dioptimalisasikan untuk ke depannya. Hal tersebut penting karena ketersediaan listrik merupakan syarat mutlak untuk kemajuan daerah.

Sedangkan perihal restrukturisasi PLN, akan mengarah pada otonomisasi organisasi PLN di wilayah dalam rangka mewujudkan efisiensi organisasi. Sehingga ke depannya persoalan listrik yang asimetris antar wilayah di Indonesia tidak harus diputuskan terpusat di kantor Pusat PLN di Trunojoyo.

"Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengatasi krisis listrik harus dioptimalkan sebagai bentuk tanggungj awab pemerintahan bersama," pungkasnya.

Selain itu, Pokja Energi juga mendorong agar industri padat energi harus menempati kawasan industri di daerah lumbung energi. Contohnya seperti di Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kalimantan. Wilayah tersebut akan didorong sekali untuk mengembangkan aneka energi terbarukan.

Selain berbagai hal tersebut, pemerintahan Jokowi-JK juga akan menyiasati krisis listrik dengan menjadikan batu bara sebagai andalan utama yang diolah sebagai salah satu sumber energi primer murah.

"Kita tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu sebagai pengekspor minyak, namun sekarang sebagai net importer. Maka ekspor batu bara akan dikurangi dan domestic market obligation akan diperbesar," ujar Hasto.

"PLTU batu bara dibangun untuk memanfaatkan batu bara kalori rendah sehingga menggerakkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan," tuturnya.

Kita sih cuma bisa berharap agar benar langkah-langkah tersebut diterapkan dan berhasil. Percuma juga kalau kemudian diterapkan namun meleset juga hasilnya. Yah kok bisa ya Indonesia yang kaya sumber daya alam begini malah jadi kena krisis berbagai macam. Terbukti bahwa ini semua terjadi karena salah kelola dan sistem yang korup.