Ahok Akan Melegalkan Prostitusi di Jakarta?

Ahok

Lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai kritik, kali ini adalah karena soal idenya melokalisasi pelacuran. Menanggapi itu, Ahok mengatakan agar masyarakat jangan hanya bisa mengkritik, namun juga memberi solusi.

"Saya katakan Anda hanya bilang melarang, solusi Anda apa? Saya punya solusi, tinggal Anda mau terima atau enggak," ujar Ahok.

“Kita sama-sama saja, enggak usah caci maki. Anda jangan cuma ngomong, solusi Anda apa? Kalau Anda nggak setuju solusi saya, ya sudah nggak apa-apa, silakan Anda berpolemik. Saya juga enggak mungkin maksa kok," tegas Ahok.

Ahok sebelumnya melontarkan ide untuk melegalkan prostitusi di Jakarta dengan cara dilokalisasi di satu tempat. Ide itu dilontarkannya untuk membenahi masalah prostitusi di Ibu Kota yang kian marak dan tidak terkontrol.

Dengan prostitusi dilokalisasi di satu tempat, Ahok mengatakan hal itu akan mempermudah menyelesaikan masalah prostitusi. Para PSK akan bisa dikontrol dengan mudah oleh pemerintah daerah.

‎"Kalau udah di satu tempat akan mudah kita kontrol. Kita bisa kenali dengan baik siapa mereka, dan kita bisa selalu tahu dia ada di mana," ucap Ahok.

Jika pelacuran dilokalisasi di satu daerah, lanjut Ahok, Pemda bisa perlahan-lahan menyadarkan dengan mengirim rohaniawan saat para PSK sedang tak bekerja. ‎"Siangnya bisa datang pendeta, pastur, kyai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," kata Ahok.

Sebenarnya, Dinas Sosial Pemprov DKI sudah kerap memberikan pelatihan keterampilan bagi para PSK yang terjaring. Namun, cara ini dinilai Ahok belum tepat karena tak menyentuh kejiwaan dan spiritual para PSK.

"Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka," tandasnya.

Menurut Ahok, jika sisi spritualnya yang disentuh, maka penghasilan tak lagi menjadi masalah. Jika bukan keinginan sendiri, maka mereka akan kembali bekerja sebagai PSK.

"Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," pungkas Ahok.

Menurutnya, praktek prostitusi di Jakarta bisa diselesaikan dengan pendekatan spiritualitas.

"Kita bisa berdebat. Makanya ini tergantung pilihan kita saja bagaimana mau menyelesaikan masalahnya," ujar Ahok.

Ya memang mending diatur saja dilegalkan daripada sembunyi-sembunyi malah keamanan tidak terjamin. Kesehatan reproduksi para PSK pun akan lebih terjamin kalau dilegalkan. PSK seringkali terancam bahaya karena prostitusi tidak legal, padahal kita sama-sama tahu bahwa PSK adalah profesi paling tua di dunia, sampai akhir jaman juga akan tetap ada.

Heboh, Ada Penumpang Gelap di Roda Pesawat Garuda

Garuda Indonesia

Indonesia memang tidak ada habis-habisnya dibanjiri dengan berita aneh bin ajaib! Pria bernama Mario Steven Ambarita (21) diketahui ke celah roda pesawat Garuda Indonesia GA 177 rute Pekanbaru-Jakarta.

Menurut pemberitaan, Mario mengendap-endap melompati pagar bandara, kemudian mengendap-endap di pinggir landas pacu dan naik ke bagian tempat roda pesawat. Nah, bagaimana Mario bisa lolos mengendap-endap?

Pihak Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru juga sudah membenarkan adanya penumpang gelap di pesawat Garuda dari Pekanbaru ke Jakarta dan masih mencari tahu.

"Nanti saja ya. Kita juga belum tahu bagaimana kronologinya soal penumpang tersebut. Karenakan penumpang sendiri dilakukan pemeriksaan di sana, bukan di sini. Kita masih menunggu keterangan lebih lanjut. Karena penumpang pria itu saat ini lagi diintrograsi di sana (bandara Cengkareng)," ujar Kadiv Operasional Bandara SSK II Pekanbaru.

Adapun informasi mengenai adanya penyusup di pesawat Garuda GA 177 itu dibenarkan oleh VP Corporate Communication Garuda Indonesia, Pujobroto. Dia mengatakan, kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak Otoritas Bandara Kemenhub. Kepolisian sejauh ini hanya memantau perkembangan kasus tersebut.

"Benar ada kejadian itu. Jadi GA 177 dari Pekanbaru-Jakarta mendarat pukul 15.15 WIB, ada orang jalan terhuyung-huyung terlihat petugas pemandu pesawat parkir," terang Pujo. Konfirmasi tersebut didapatkan Pujobroto dari staf darat Garuda dan petugas Ground Handling.

Kondisi pria tersebut tampak lemah, dengan telinga kiri berdarah. Maka pria tersebut, dibantu dengan staf darat Garuda dan petugas ground handling Garuda, Gapura Angkasa, langsung dibawa ke Pos Kesehatan Bandara.

"Kondisinya terlihat kekurangan oksigen. Terlihat jari-jarinya yang membiru, telinga kiri juga berdarah," tukas Pujo.

Pujo menganalogikan, ketinggian terbang pesawat rute Pekanbaru-Jakarta maksimal adalah 34 ribu kaki. Suhu di ketinggian 16 ribu kaki biasanya sudah mencapai nol derajat Celcius. Bisa dibayangkan kondisi yang dialami Steven saat meringkuk di wadah roda utama pesawat.

Di Pos Kesehatan Bandara, pria itu diinfus hingga kondisinya normal. Kini Mario diserahkan pihak Garuda kepada otoritas Bandara. Sumber detikcom menambahkan, Mario kini masih dirawat di Pos Kesehatan Pelabuhan Udara Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

Ada-ada saja! Untung selamat! Mungkin sepanjang perjalanan di udara sana, Steven mengira dirinya akan mati ya. Bagusnya lagi dia sadar dan turun sehingga tidak terseret ke penerbangan berikutnya lagi.

Jakarta Banjir Lagi!

Banjir Jakarta

Lagi-lagi Jakarta tidak lolos dari banjir tahunan, setelah 12 bulan yang lalu sejak banjir besar menerjang Jakarta.

Ada lebih dari 49 titik lokasi banjir di Jakarta, dan semakin bertambah. Bahkan, kali ini Istana Negara dan Museum Nasional pun terkena imbasnya.

Dalam satu dekade ke belakang ini, banjir bagaikan sebuah tradisi yang mau tidak mau, terima tidak terima melanda Jakarta setiap tahunnya.

Ahok boleh saja berkata bahwa ia sudah bekerja sepenuh tenaga untuk mengantisipasi banjir.

Tapi buktinya apa? Banjir tetap melanda meski seluruh sungai telah dinormalisasi, saluran air dikeruk, sendimentasi diangkat dan pompa-pompa raksasa beoperasi.

Ketika mengetahui bahwa kantornya di Balai Kota Jakarta juga terendam bersama Istana, Ahok langsung meminta pertanggungjawaban atas gagalnya misi mitigasi yang telah dirancang untuk menangkal banjir.

Seharusnya, kata Ahok, Jakarta, khususnya kawasan Istana Negara, steril dari banjir karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana seperti memperbaiki saluran-saluran air di Pluit, meningkatkan kapasitas pompa air Pasar Ikan, serta terus membuka pintu air Istiqlal dan Manggarai agar banjir tidak menggenangi daerah tersebut.

Apa yang dikatakan Ahok sebagai kegagalan mitigasi ternyata tidak seluruhnya tepat.  Karena perlahan saat banjir mulai meninggi dan para ahli mulai dikumpulkan, barulah diketahui, bahwa sesungguhnya Ahok tidak akan mampu melawan kehendak alam atas banjir yang merendam Jakarta dan Istana.

Banjir di Jakarta kali ini disebabkan oleh dua faktor alam yang tak akan mungkin diredam. Yakni naiknya air laut ke darat dan curah hujan yang terjadi dalam jumlah luar biasa.

Sementara Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono membela diri dengan menyatakan bahwa banjir kali ini bukan kiriman dari Bogor. Melainkan air laut yang naik hingga ke darat. 

Dia juga menjelaskan bahwa penyebab banjirnya di Istana Negara akibat buangan air dari Jalan Abdul Muis yang tinggi, sehingga pompa air di Istana tidak dapat menyurutkan genangan.

Pompa air yang telah dimaksimalkan fungsinya masih tidak kuat menampung intensitas air yang semakin tinggi.

Apapun sebabnya, Jakarta lagi-lagi lumpuh karena kebanjiran! Ahok pasti malu karena janjinya selama ini ternyata nihil. Ahok harus mengevaluasi lagi mitigasi banjir di Jakarta yang selama ini sudah dicanangkan. Semoga untuk kali berikutnya, tidak ada lagi cerita bahwa Jakarta kebanjiran!

FPI dan KMP Menggonggong, Ahok Berlalu!

Pelantikan Ahok

Terlepas dari gonggongan Front Pembela Islam (FPI) dan hantaman sana sini dari Koalisi Merah Putih (KMP), akhirnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilantik juga.

Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah tindakan yang ilegal dan inkonstitusional. Pelantikan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pasal 174 dan pasal 203.

"Pelantikan Ahok harus dibatalkan," kata Fadli Zon

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak menganggap polemik DPRD terkait dasar hukum pelantikan Ahok menjadi gubernur sebagai hambatan. Tjahjo menyebutkan bahwa Ahok telah resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

"Saya kira paripurna sore tadi hasilnya sudah 'clear' ya," kata Tjahjo.

Dasar hukum Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah keluar. Demikian pula Keppres soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta sudah keluar.

"Ya sudah semua. Kepentingan Kemendagri, Plt (Pelaksana Tugas) ini jangan lama-lama," sebut Tjahjo.

Sementara itu, soal polemik yang terjadi di DPRD DKI Jakarta, Tjahjo menganggapnya tidak bisa memengaruhi proses Ahok menjadi gubernur. Meskipun demikian, pihaknya akan tetap menghormati proses di parlemen Jakarta tersebut.

Tjahjo akan menantikan surat keputusan rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta selambat-lambatnya dikirimkan pada Selasa mendatang.

"Kalau perlu rembug, silahkan rembug dulu enggak apa-apa. Kami akan menunggu sampai Selasa (depan)," tutur Tjahjo.

Diberitakan bahwa rapat paripurna istimewa pengumuman Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta berlangsung pada hari Jumat (14/11/2014) pukul 10.50 WIB. Namun sebanyak lima fraksi, yakni Gerindra, PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar, tidak hadir dalam paripurna.

"Ada yang dilanggar, itu yang menyebabkan kami dari pimpinan DPRD lainnya dan lima fraksi di DPRD tidak hadir," ujar Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS, Triwisaksana.

Triwisaksana menyebutkan bahwa ada dua pelanggaran dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam sidang paripurna tersebut. Dua hal itu adalah tata tertib yang telah disetujui dan disepakati bersama serta kesepakatan dan komitmen dari rapat gabungan yang berlangsung pada pekan lalu. Penandatanganan surat Kementerian Dalam Negeri oleh Prasetyo terkait pelantikan Basuki menjadi Gubernur DKI juga dianggap sepihak. Maka menurutnya rapat paripurna istimewa itu cacat prosedural.

Yah sudahlah. Semoga orang-orang ini semua bisa move-on dan menerima kenyataan bahwa Ahok adalah Gubernur DKI Jakarta. Mulailah bekerja dan berhenti berpolitik tidak jelas yang lebih banyak mudharatnya.

Banjir Jakarta, Bukan Cuma Masalah Pemda DKI, Tapi Juga Pusat

Jakarta banjir lagi!!!

Setiap awal tahun, Jakarta bergelut dan berjuang mengatasi banjir. Dulu siklus banjir biasanya 5 tahun sekali, tapi kini siklus banjir semakin pendek menjadi 2-3 tahun sekali, dan bahkan kini terjadi setiap tahun.  Menarik melihat bagaimana sikap para politisi, masyarakat umum maupun pemerintah dalam menghadapi banjir di kota metropolitan Jakarta. Ada yang saling menyalahkan, ada yang bekerja dan bekerja  mengatasi banjir, ada yang menonton orang lain bekerja. Sikap yang tepat saat menghadapi banjir seperti ini adalah tidak saling menyalahkan, tapi mencari solusi. 

Di tengah perdebatan dan silang pendapat dalam mencari kambing hitam, yang jelas, siapapun yang tinggal di Jakarta hari ini merasakan dampak buruk dari banjir atau lebih tepatnya air tergenang dimana-mana. Entah itu pejabat pemerintah, politisi, pengusaha, diplomat asing, pelajar, karyawan kantor, dan lainnya. Yang pasti, aktivitas terganggu. Banyak kegiatan masyarakat tertunda atau dibatalkan.  Mereka yang membawa kendaraan di jalan menderita kelelahan akibat macet yang terjadi dimana-mana, belum lagi bahan bakar minyak yang terbuang percuma. Jarak tempuh yang tadinya setengah jam, bisa menjadi tiga-empat jam. Ujung-ujungnya konsumsi BBM masyarakat melonjak.

Untuk mencari solusi, maka kita perlu memahami persoalan banjir di Jakarta, penyebabnya apa, lalu baru mencari solusi, baik solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang.  Ada beberapa fakta penting yang menarik bila kita melihat banjir di ibu kota.

Pertama, banjir di Jakarta tidak hanya terjadi dalam 10 tahun terakhir, tapi sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Bila kita membaca berbagai lembaran sejarah, saat Jakarta masih bernama Batavia, banjir sudah terjadi.  Misalnya tahun 1878, banjir melanda hebat di Jakarta akibat hujan yang terus terjadi salama 40 hari. Setelah Indonesia merdeka, banjir besar juga sering terjadi, misalnya pada Januari 1952, 1953, 1954, 1956, 1950-60.

Sungai Ciliwung tempo doeloe

Sejarah juga mencatat terjadi banjir hebat tahun 1960-1970. Berbeda dengan banjir periode-periode sebelumnya, banjir di Jakarta semakin meluas. Yang terkena banjir kini tak lagi hanya daerah bantaran sungai-sungai yang saling silang (criss-cross) di Jakarta, tapi juga daerah pemukiman yang sebelumnya tidak terkena banjir. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi kecenderungan baru, wilayah yang terkena banjir meluas dan siklus banjir semakin pendek dan bahkan hampir terjadi setiap 1-2 tahun. 

Kedua, terjadi pendangkalan sungai-sungai yang melintas di Ibu Kota. Lihat saja sungai Ciliwung atau sungai-sungai yang ada di Jakarta. Dasar sungai semakin dangkal akibat sedimentasi serta sampah. Sebagian masyarakat yang tinggal di bantaran sungai menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan. Akibatnya, volume air yang melintasi jalur sungai semakin sempit dan akibatnya meluap ke rumah-rumah warga. Ulah masyarakat sendiri menjadi salah satu penyebab banjir.

Ketiga, hilangnya daerah resapan air. Ini tidak hanya terjadi di kawasan Puncak-Bogor tapi juga di daerah Ibu Kota. Ruang hijau semakin mengecil karena telah berubah jadi pemukiman. Daerah rawa-rawa seperti Kelapa Gading telah berubah menjadi pemukiman. Air hujan tidak bisa meresap ke dalam tanah, akibatnya mengalir di atas permukaan dan menenggelamkan sebagian wilayah Jakarta.

Keempat, bencana banjir. Yang menarik dari pemberitaan belakangan ini, sebagian masyarakat dan media menganggap banjir di Jakarta sebagai bencana alam. Istilah bencana alam itu sendiri sebetulnya tidak tepat. Para praktisi kebencanaan telah menghindari penggunaan kata bencana alam, tapi fenomena alam. Bencana terjadi ketika fenomena alam menyebabkan kerusakan dan memakan korban. Gunung api yang meletus adalah fenomena alam. Yang menyebabkan terjadi bencana adalah manusia sendiri. Bila masyarakat tahu gunung api akan meletus, maka tindakan yang tepat adalah menjauh dari sumber potensi bencana.

Demikian juga banjir. Banjir adalah fenomena alam. Bila air meluap dan tidak ada masyarakat yang tinggal di pinggir sungai maka tidak terjadi bencana. Setiap tahun sungai-sungai di Kalimantan misalnya meluap. Tapi masyarakat sudah mengantisipasinya dengan membangun rumah panggung. Banjir ini juga terjadi akibat ulah manusia, yang membabat hutan-hutan di Kalimantan. Banjir yang terjadi di Jakarta juga akibat ulah manusia. 

Masalah banjir dan air yang tergenang dimana di Jakarta bukan cuma masalah Pemerintah DKI Jakarta tapi juga pemerintah pusat. Jakarta adalah juga Ibu Kota Negara. Maka pemerintah pusat berkepentingan mencari solusi penyebab banjir di Jakarta. Saatnya, para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di negeri ini bersatu mencari solusi. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang tegas sehingga bila terjadi perbedaan pendapat, ada yang mengambil keputusan tegas, termasuk pemindahan ibu kota misalnya. Mengatasi banjir Jakarta bukan cuma dilakukan oleh Jokowi tapi juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin negara. (*)