Ahok Akan Melegalkan Prostitusi di Jakarta?

Ahok

Lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai kritik, kali ini adalah karena soal idenya melokalisasi pelacuran. Menanggapi itu, Ahok mengatakan agar masyarakat jangan hanya bisa mengkritik, namun juga memberi solusi.

"Saya katakan Anda hanya bilang melarang, solusi Anda apa? Saya punya solusi, tinggal Anda mau terima atau enggak," ujar Ahok.

“Kita sama-sama saja, enggak usah caci maki. Anda jangan cuma ngomong, solusi Anda apa? Kalau Anda nggak setuju solusi saya, ya sudah nggak apa-apa, silakan Anda berpolemik. Saya juga enggak mungkin maksa kok," tegas Ahok.

Ahok sebelumnya melontarkan ide untuk melegalkan prostitusi di Jakarta dengan cara dilokalisasi di satu tempat. Ide itu dilontarkannya untuk membenahi masalah prostitusi di Ibu Kota yang kian marak dan tidak terkontrol.

Dengan prostitusi dilokalisasi di satu tempat, Ahok mengatakan hal itu akan mempermudah menyelesaikan masalah prostitusi. Para PSK akan bisa dikontrol dengan mudah oleh pemerintah daerah.

‎"Kalau udah di satu tempat akan mudah kita kontrol. Kita bisa kenali dengan baik siapa mereka, dan kita bisa selalu tahu dia ada di mana," ucap Ahok.

Jika pelacuran dilokalisasi di satu daerah, lanjut Ahok, Pemda bisa perlahan-lahan menyadarkan dengan mengirim rohaniawan saat para PSK sedang tak bekerja. ‎"Siangnya bisa datang pendeta, pastur, kyai, atau guru vihara untuk membantu dia melakukan pertobatan," kata Ahok.

Sebenarnya, Dinas Sosial Pemprov DKI sudah kerap memberikan pelatihan keterampilan bagi para PSK yang terjaring. Namun, cara ini dinilai Ahok belum tepat karena tak menyentuh kejiwaan dan spiritual para PSK.

"Mereka biasa layani tamu dapat Rp 2 juta. Sekarang kita cuma latih mereka menjahit sama memasak, ya lari lagi mereka," tandasnya.

Menurut Ahok, jika sisi spritualnya yang disentuh, maka penghasilan tak lagi menjadi masalah. Jika bukan keinginan sendiri, maka mereka akan kembali bekerja sebagai PSK.

"Saya percaya profesi PSK itu baru bisa sadar saat mereka sudah ada pertobatan. Harus ada gerakan rohani yang membantu mereka bertobat," pungkas Ahok.

Menurutnya, praktek prostitusi di Jakarta bisa diselesaikan dengan pendekatan spiritualitas.

"Kita bisa berdebat. Makanya ini tergantung pilihan kita saja bagaimana mau menyelesaikan masalahnya," ujar Ahok.

Ya memang mending diatur saja dilegalkan daripada sembunyi-sembunyi malah keamanan tidak terjamin. Kesehatan reproduksi para PSK pun akan lebih terjamin kalau dilegalkan. PSK seringkali terancam bahaya karena prostitusi tidak legal, padahal kita sama-sama tahu bahwa PSK adalah profesi paling tua di dunia, sampai akhir jaman juga akan tetap ada.

Anggota DPRD itu Tai, Menurut Ahok

Ahok

Lagi-lagi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bikin heboh karena melontarkan kata-kata kasar pada saat wawancara live di televisi. Dia memang sudah dikenal sebagai figur kepala daerah yang‎ ceplas ceplos bahkan kerap mengeluarkan kata-kata makian seperti 'bajingan', 'brengsek', 'kurang ajar'. Ia pun sudah menerima kritikan dari banyak pihak terkait ucapannya.

Wawancara yang dipandu presenter Aiman Witjaksono itu terkait kisruh anggaran APBD DKI. Ahok berulang kali menyebut kata 'tai' untuk menggambarkan kelakuan para anggota DPRD DKI.

Berikut ini adalah potongan wawancara Ahok tersebut:

Aiman: Ada anggaran siluman Rp12,7 triliun yang mau dimasukan dalam APBD? Bagaimana menurut Anda?

Ahok: (DPRD mau) Mau beli tanah, mau beli alat berat, mau beli truk sampah, itu dimasukkan

Aiman: Itu yang anda dibilang suap?

Ahok: Ya, gua bilang itu nggak guna. Ganti sama ups-ups, itu nggak guna bos.

Ahok: Kita sudah punya nih (peralatan yang dianggarkan). Lu jangan buat ini dong, eh dibalikin ini yang buat suap, sialan gak tuh.

Ahok: Makanya gua bilang, panggil gua ke angket. Biar gua jelasin semua. Biar gua bukain tai-tai semua dia seperti apa.

Aiman: Pak Ahok, kita sedang live nih pak.

Ahok: Gak apa-apa, biar orang tau emang tai. Gua bilang tai itu apa, kotoran, ya silahkan.

Aiman: Mungkin bisa lebih diperhalus Pak Gubernur DKI Jakarta, dengan segala hormat.

Ahok: Kalau gua mau ngomong tai, terus mau apa. Wawancara live gua, ya resikonya gitu. KompasTV jangan pernah wawancara gua live kalau gak suka kata gua tai segala macam. Itu bodohnya anda mau live, lain kali rekaman aja biar bisa anda potong.

Kehebohan tersebut mengakibatkan dia ditegur langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Ahok langsung menyampaikan permintaan maaf untuk ucapannya tersebut. "Saya minta maaf, Pak. Saya pikir pakai bahasa toilet itu sudah halus, Pak," ujarnya menirukan pembicaraan dengan JK.

Menurut Ahok, JK menilai dirinya bisa melampaui Gubernur DKI Ali Sadikin yang juga terkena sangat keras. Caranya yakni dengan mengutamakan pembangunan Jakarta dan kesejahteraan warga.

Beginilah bangsa yang lebih mengutamakan kesopanan, padahal munafik. Para anggota DPRD kurang ajar itu memang patut diberi segala jenis umpatan yang ada, termasuk kebun binatang dan segala isinya. Para koruptor kalap itu memang harus diberi pelajaran.

Rakyat akan berada di belakang Ahok yang dengan lantangnya melawan para koruptor!

Jakarta Banjir Lagi!

Banjir Jakarta

Lagi-lagi Jakarta tidak lolos dari banjir tahunan, setelah 12 bulan yang lalu sejak banjir besar menerjang Jakarta.

Ada lebih dari 49 titik lokasi banjir di Jakarta, dan semakin bertambah. Bahkan, kali ini Istana Negara dan Museum Nasional pun terkena imbasnya.

Dalam satu dekade ke belakang ini, banjir bagaikan sebuah tradisi yang mau tidak mau, terima tidak terima melanda Jakarta setiap tahunnya.

Ahok boleh saja berkata bahwa ia sudah bekerja sepenuh tenaga untuk mengantisipasi banjir.

Tapi buktinya apa? Banjir tetap melanda meski seluruh sungai telah dinormalisasi, saluran air dikeruk, sendimentasi diangkat dan pompa-pompa raksasa beoperasi.

Ketika mengetahui bahwa kantornya di Balai Kota Jakarta juga terendam bersama Istana, Ahok langsung meminta pertanggungjawaban atas gagalnya misi mitigasi yang telah dirancang untuk menangkal banjir.

Seharusnya, kata Ahok, Jakarta, khususnya kawasan Istana Negara, steril dari banjir karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana seperti memperbaiki saluran-saluran air di Pluit, meningkatkan kapasitas pompa air Pasar Ikan, serta terus membuka pintu air Istiqlal dan Manggarai agar banjir tidak menggenangi daerah tersebut.

Apa yang dikatakan Ahok sebagai kegagalan mitigasi ternyata tidak seluruhnya tepat.  Karena perlahan saat banjir mulai meninggi dan para ahli mulai dikumpulkan, barulah diketahui, bahwa sesungguhnya Ahok tidak akan mampu melawan kehendak alam atas banjir yang merendam Jakarta dan Istana.

Banjir di Jakarta kali ini disebabkan oleh dua faktor alam yang tak akan mungkin diredam. Yakni naiknya air laut ke darat dan curah hujan yang terjadi dalam jumlah luar biasa.

Sementara Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Agus Priyono membela diri dengan menyatakan bahwa banjir kali ini bukan kiriman dari Bogor. Melainkan air laut yang naik hingga ke darat. 

Dia juga menjelaskan bahwa penyebab banjirnya di Istana Negara akibat buangan air dari Jalan Abdul Muis yang tinggi, sehingga pompa air di Istana tidak dapat menyurutkan genangan.

Pompa air yang telah dimaksimalkan fungsinya masih tidak kuat menampung intensitas air yang semakin tinggi.

Apapun sebabnya, Jakarta lagi-lagi lumpuh karena kebanjiran! Ahok pasti malu karena janjinya selama ini ternyata nihil. Ahok harus mengevaluasi lagi mitigasi banjir di Jakarta yang selama ini sudah dicanangkan. Semoga untuk kali berikutnya, tidak ada lagi cerita bahwa Jakarta kebanjiran!

Ahok Tidak Keberatan Dipanggil Kafir, Yang Penting Tidak Korupsi

kutipan Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap dipanggil Ahok, menganggap selalu ada saja riuh perlawanan dan fitnah-fitnah yang ditujukan kepadanya terkait program dan kebijakan yang ia kerjakan ataupun yang baru akan ia kerjakan. Tetapi untungnya ia mengaku tidak peduli dengan penilaian apapun selama masih dalam koridor yang benar.

"Orang DKI dari dulu miras dijual, kok gara-gara saya. Kalijodo, lokalisasi, saya mau beresin ributnya ke yang lain," keluh Ahok.

Selain itu, banyak orang yang menyerangnya, mengaitkan program atau kebijakan yang dilakukannya dengan isu politik sampai isu rasisme. "Kalau saya paling gampang cari kelemahan saya. Udah Cina, kafir. Komplit," tuturnya.

Terkait isu rasisme yang sering dilontarkan padanya, ia pun bercanda dengan mengatakan bahwa dia akan membuat sebuah kaos yang melambangkan dirinya. "Saya pikir saya musti cetak kaos juga, tulisannya, saya bangga jadi kafir yang penting tidak korupsi," ujar Ahok.

Ahok menganggap bahwa sebenarnya inti masalah dari birokrasi atau apapun adalah korupsi. Tetapi hal itu dicoba untuk diputarbalikkan oleh orang yang punya kepentingan.

Masalah yang kerap terjadi di DKI pun akibat adanya korupsi. Baik macet, banjir, dan lain sebagainya, akar masalahnya adalah korupsi.

"Kalau dibereskan mudah-mudah semua program di DKI, semua pelayanan terpadu, kesehatan, bertahap akan kita penuhi," pungkas Ahok.

"Saya dari dulu selalu berkeyakinan kenapa demokrasi bisa diikuti korupsi, harusnya tanpa korupsi. Saya katakan sistem kita dikebiri," ujarnya.

Ahok juga menilai bahwa banyaknya tangan-tangan oknum yang bermain di balik pelayanan terpadu di Jakarta membuatnya harus berbuat nekad untuk memecat sebagian besar karyawan di DKI bulan ini. Resiko penolakan tentu akan besar tetapi dia tidak pernah bisa mengetahui keefektifan langkah tersebut kalau tidak dicoba lebih dulu.

"Sekarang gimana caranya anak muda jujur mau jadi PNS di DKI, makanya saya mau stafkan pejabat DKI yang nggak bagus. Kalau coba mecat orang nggak apa-apa, kalau salah ya balikin. Daripada kita sangka dia baik tapi ternyata nggak, program ketinggalan," tegasnya.

"Kelihatannya Desember banyak pentolan DKI mau saya stafkan. Stress juga nih, tapi kalau nggak pernah dilakukan nggak pernah kita coba. Kita bisa lihat perlawanan mereka sampai mana," tukasnya.

Tindakan-tindakan Ahok melawan korupsi yang sudah akut di Indonesia terutama Jakarta ini harus didukung penuh. Karena apabila dia berjalan sendirian tentu akan lebih sulit. Kira-kira butuh waktu berapa tahun ya untuk memberantas korupsi yang sudah akut ini dengan jurus-jurus pamungkas Ahok?

FPI dan KMP Menggonggong, Ahok Berlalu!

Pelantikan Ahok

Terlepas dari gonggongan Front Pembela Islam (FPI) dan hantaman sana sini dari Koalisi Merah Putih (KMP), akhirnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilantik juga.

Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah tindakan yang ilegal dan inkonstitusional. Pelantikan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 pasal 174 dan pasal 203.

"Pelantikan Ahok harus dibatalkan," kata Fadli Zon

Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak menganggap polemik DPRD terkait dasar hukum pelantikan Ahok menjadi gubernur sebagai hambatan. Tjahjo menyebutkan bahwa Ahok telah resmi menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.

"Saya kira paripurna sore tadi hasilnya sudah 'clear' ya," kata Tjahjo.

Dasar hukum Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah keluar. Demikian pula Keppres soal penunjukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta sudah keluar.

"Ya sudah semua. Kepentingan Kemendagri, Plt (Pelaksana Tugas) ini jangan lama-lama," sebut Tjahjo.

Sementara itu, soal polemik yang terjadi di DPRD DKI Jakarta, Tjahjo menganggapnya tidak bisa memengaruhi proses Ahok menjadi gubernur. Meskipun demikian, pihaknya akan tetap menghormati proses di parlemen Jakarta tersebut.

Tjahjo akan menantikan surat keputusan rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta selambat-lambatnya dikirimkan pada Selasa mendatang.

"Kalau perlu rembug, silahkan rembug dulu enggak apa-apa. Kami akan menunggu sampai Selasa (depan)," tutur Tjahjo.

Diberitakan bahwa rapat paripurna istimewa pengumuman Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta berlangsung pada hari Jumat (14/11/2014) pukul 10.50 WIB. Namun sebanyak lima fraksi, yakni Gerindra, PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Demokrat-Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar, tidak hadir dalam paripurna.

"Ada yang dilanggar, itu yang menyebabkan kami dari pimpinan DPRD lainnya dan lima fraksi di DPRD tidak hadir," ujar Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS, Triwisaksana.

Triwisaksana menyebutkan bahwa ada dua pelanggaran dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam sidang paripurna tersebut. Dua hal itu adalah tata tertib yang telah disetujui dan disepakati bersama serta kesepakatan dan komitmen dari rapat gabungan yang berlangsung pada pekan lalu. Penandatanganan surat Kementerian Dalam Negeri oleh Prasetyo terkait pelantikan Basuki menjadi Gubernur DKI juga dianggap sepihak. Maka menurutnya rapat paripurna istimewa itu cacat prosedural.

Yah sudahlah. Semoga orang-orang ini semua bisa move-on dan menerima kenyataan bahwa Ahok adalah Gubernur DKI Jakarta. Mulailah bekerja dan berhenti berpolitik tidak jelas yang lebih banyak mudharatnya.