Ini Komentar Konyol Anggota DPR Soal Blok Mahakam

Kurtubi

Lagi-lagi komentar konyol keluar dari mulut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adalah Komisi VII DPR yang mendesak pemerintah untuk memberikan participating interest (PI) atau pemberian hak partisipasi atas pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Masalahnya, selama ini hak tersebut diberikan ke pihak asing atau operator lamanya

Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, mengatakan Blok Mahakam sudah seharusnya diserahkan ke PT Pertamina (Persero) secara penuh 100 persen. Dirinya juga menilai bahwa Pertamina memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengelola blok tersebut.

"Jangan lagi berikan hak partisipasi 15 persen atau segala macamnya ke operator lama," ketus Kurtubi.

Kurtubi juga menganggap bahwa melalui penyerahan hak partisipasi penuh 100 persen Blok Mahakam ke Pertamina, maka akan memberikan dukungan kinerja perusahaan secara korporasi. "Ini juga menjadi salah satu cara meningkatkan produksi dan penerimaan negara," tandas Kurtubi.

Dia berpendapat bahwa pihak asing sudah cukup mengelola Blok Mahakam sampai 50 tahun. Maka perusahaan asing tidak boleh lagi menikmati hasil sumber daya alam Indonesia yang seharusnya bisa digunakan dan dioptimalkan oleh negara. "Di Blok itu cadangannya sangat luar biasa besar," tegas dia.

Saat ini blok yang akan habis kontrak pada 2017 dan terletak di Kalimantan Timur tersebut masih dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.

Pemerintah sebelumnya telah memutuskan bahwa mayoritas hak partisipasi Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina. Namun Pertamina tetap disarankan untuk menggandeng operator lama yakni Total dan Inpex.

Sangat disayangkan bahwa anggota DPR bisa mengeluarkan pernyataan bodoh tersebut. Nasionalisme buta bisa membuat kita tidak realistis dalam mempertimbangkan keadaan. Kemampuan dan kondisi keuangan Pertamina belum siap untuk mengelola blok migas sesulit blok Mahakam sendirian.

Pertamina sedang sibuk untuk cari pinjaman supaya bisa mengelola blok Mahakam, Total E&P Indonesie sudah menyatakan siap untuk investasi triliunan di blok Mahakam. Kan sayang sekali kalau karena gengsi kemudian Pertamina menyia-nyiakan ini.

Pertamina juga bisa belajar banyak dari perusahaan sekelas Total. Semoga saja pemerintah bisa bijak dalam memutuskan nasib blok Mahakam.

Pembangunan Infrastruktur dari Alih Fungsi Subsidi BBM

infrastruktur

Akhirnya ada juga kejelasan dari dana yang digunakan setelah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) mengajukan usul program prioritas pengalihan subsidi BBM yang akan dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 33,31 triliun.

Adapun dana tersebut akan dibagi untuk 4 prioritas infrastruktur. Yang pertama bakal ditujukan untuk infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi seperti program kedaulatan pangan akan diusulkan mendapatkan anggaran sebesar Rp 8,45 triliun.

"Anggaran ini digunakan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, pembangunan dan rehabilitasi waduk, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta pengembangan air baku untuk penyediaan air bersih," terang Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.

Sementara itu untuk pemenuhan infrastruktur dasar, Kementerian PU-Pera mengalokasikan Rp 3,71 untuk proyek pembangunan rumah dan Rp 5,40 triliun untuk permukiman termasuk untuk pengembangan kawasan perbatasan.

"Ketiga, anggaran Rp 10 triliun untuk kesenjangan antar wilayah. Seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan jalan wilayah perbatasan, baik menuju perbatasan dan sejajaran dengan perbatasan," jelas Basuki.

Untuk program konektivitas dianggarkan sebesar Rp 5,75 triliun untuk pembangunan jalan bebas hambatan (Tol). "Termasuk pembangunan jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok dan jalan akses pelabuhan di Sorong (Papua), Kuala Tanjung (Sumatera Utara), dan Maloy (Kalimantan Timur)," tambahnya.

Rakyat memang sangat membutuhkan detail-detail tersebut karena rakyat sempat marah ketika subsidi BBM dicabut. Dengan keyakinan bahwa ternyata subsidi BBM tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, tentunya rakyat yang marah akan menjadi lebih mendukung kebijakan pemerintah.

Infrastruktur memang sangat penting karena perekonomian bergantung pada infrastruktur. Semakin tinggi tingkat infrastruktur, roda perekonomian akan makin berputar.

Semoga saja dengan berhasilnya program ini, subsidi BBM ke depannya bisa dihapus secara keseluruhan dan digunakan untuk kepentingan infrastruktur yang lebih nyata.

Heboh Foto Mesra Ketua KPK Bersama Puteri Indonesia

Foto Skandal Ketua KPK

Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya foto mirip Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abraham Samad bersama Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira Wirayanti. KPK sudah dengan tegas menyatakan bahwa foto tersebut adalah rekayasa semata.

"KPK sudah mengkaji foto yang sudah beredar dan dipastikan hasil editan dan rekayasa," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Bambang berujar bahwa kondisi sekarang, khususnya pasca penetapan tersangka Komjen Polisi Budi Gunawan. Pihak-pihak tertentu akan mencoba menyebar fitnah untuk KPK dengan memanfaatkan kondisi.

"KPK paham situasi seperti ini. KPK dapat dan selalu jadi sasaran fitnah, didelegitimasi dan mencoba dikorbankan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Tentu KPK tak segan mengambil langkah hukum bila kelak diperlukan," tandasnya.

Abraham Samad sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa penyebaran foto tersebut merupakan gosip yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan dan mengkriminalisasi dirinya.

Sedangkan anggota komisi III DPR dari PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menyarankan agar ada klarifikasi terhadap kebenaran foto tersebut. Jika terbukti, maka majelis etik KPK harus memberikan sanksi tegas terhadap Samad.

"Pertanyaannya itu asli apa tidak (foto mirip Abraham Samad dan Elvira Devinamira). Kalau asli, baru diusut Majelis Etik," tegas Trimedya.

Menurutnya pula, tak cukup dengan sanksi etik tapi jika benar maka penyebar foto tersebut pun layak mendapatkan sangsi pidana. Hal itu masuk usaha pencemaran nama baik.

"Harus diusut oleh penegak hukum siapa penyebarnya. Kan itu bisa lewat cybercrime (tuntutannya)," terang dia.

"Pertanyaannya itu asli apa tidak. Kalau asli, baru diusut Majelis Etik."

Ya masa Abraham Samad tidak sadar kalau punya banyak musuh jadi mengambil foto seperti itu sih.  Besar kemungkinan ini adalah balasan dari kubu Budi Gunawan yang dendam terhadapnya. Tapi kalaupun memang misalkan ternyata foto itu benar dan Samad benar dicekal, ya tidak apa-apa juga sih. Walaupun kepemimpinan berganti, namun KPK sebagai institusi akan tetap hidup!

Jokowi Pilih Koruptor Sebagai Kapolri

Budi Gunawan

Hari ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan foto yang banyak beredar di media sosial maupun pesan singkat yang isinya surat pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Sutarman dan pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon penggantinya.

Sekilas tentang latar belakang Budi. Ketika masih berpangkat Komisaris Besar (Kombes), Budi pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI di masa pemerintahan Megawati, tahun 2001 hingga 2004.

Usai masa pemerintahan Mega, karir Budi semakin meningkat. Budi tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Binkar) Mabes Polri.

Dari Binkar, dirinya naik menjadi Kepala Selapa Polri, lembaga yang dibawahi Lemdikpol selama 2 tahun. Dirinya juga pernah mengecap pengalaman menjadi Kapolda Jambi.

Selain itu, Budi juga pernah menjabat sebagai Kapolda Bali. Gelar Komisaris Jenderal (Komjen) pun berhasil diterimanya saat didapuk menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) pada tahun 2012, yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), Akademi Kepolisian (Akpol) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan penilaian atas penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Pemilihan Budi sebagai calon Kapolri dianggap sepenuhnya berada dalam kewenangan Jokowi sebagai Presiden. Padahal Jokowi bilang bahwa sebenarnya penunjukan Budi itu atas usul dari Kompolnas.

"Penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri, menurut Kompolnas, itu sepenuhnya adalah kewenangan Bapak Presiden. Dan itu bagian dari pertimbangan dan rekomendasi Kompolnas kepada Presiden," kata komisioner Kompolnas, Edisaputra Hasibuan.

Edisaputra berujar bahwa Kompolnas mengaku akan mendukung keputusan Presiden terkait pemilihan Kapolri pengganti Jendral Sutarman ini. Rekam jejak Budi Gunawan selama menjabat di kepolisian dianggap sebagai salah satu nilai plus pria 55 tahun tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi putusan bapak Presiden. Dalam catatan kompolnas, Budi Gunawan adalah pati senior Polri yang memiliki rekam jejak dan memiliki kinerja yang bagus. Prestasinya juga banyak," ujar Edi.

Nah permasalahannya, yang mana malah tidak diungkit-ungkit sama sekali, Budi Gunawan pernah terjerat kasus rekening gendut. Kasus tersebut sempat heboh karena diekspos oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Salah satu staf ICW pun dibacok kepalanya karena mengulik-ulik kasus tersebut.

Banyak orang kecewa atas pemilihan tersebut. Jokowi dinilai belum bisa melepaskan diri dari pengaruh Megawati. Jelas pun bahwa berarti pemberantasan korupsi bukanlah prioritas Jokowi. Lagi-lagi rapor merah untuk Jokowi.