Ketahanan Energi Indonesia dan Pandangan Para Calon Presiden

Sebuah Platform Migas Lepas Pantai

Isu mengenai ketahanan energi (energy security) menjadi salah satu agenda dalam pertemuan puncak para kepala negara yang tergabung dalam forum APEC 2013 di Bali awal minggu ini. Para kepala negara menyadari ketahanan energi, disamping ketahanan pangan, menjadi salah satu isu penting yang perlu diatasi. Isu ketahanan energi seharusnya menjadi salah satu isu penting yang perlu diagendakan oleh para calon presiden yang akan bertempur pada pemilihan umum tahun 2014.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengakui ketahanan energi Indonesia masih lemah. Ia menuturkan Indonesia mengidap ‘penyakit’ tiga L, lemah karena ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) sehingga menyebabkan transaksi berjalan defisit. Kedua, lemah dalam ketahanan fiskal. Akibat konsumsi BBM bersubsidi yang tinggi, ketahanan fiskal digerogoti. Ketiga, terkait ketergantungan pada harga internasional.

Di Indonesia sendiri, ketahanan energi masih rentan. Pasokan bahan bakar minyak (BBM) saja hanya rata-rata 21 hari. Gangguan distribusi dan suplai serta harga minyak dunia yang melonjak mengancam ketahanan energi Indonesia dari waktu ke waktu. Persoalan ketahanan energi kita tak hanya pada sisi hilir, tapi juga pada sisi hulu. Bahkan masalah di sisi hulu menuntut keseriusan pemerintah untuk mengatasi persoalan di sektor hulu migas.

Persoalan mendasar pada sisi hulu migas adalah produksi minyak yang terus terun dalam dekade terakhir. Produksi gas cenderung stabil tapi terancama menurun pada tahun-tahun mendatang bila tak ada upaya keras dari pemerintha untuk meningkatkan investasi, khususnya pada aktivitas pencarian cadangan minyak dan gas baru. Investasi untuk eksplorasi dalam beberapa tahun terakhir tidak menggembirakan. Dan ini sudah diakui oleh pemerintah dan pelaku industri. Salah satu masalah yang sering mengemuka adalah iklim investasi yang tidak mendukung serta birokrasi yang njelimet sehingga terkadang menyurutkan niat dan langkah investor migas untuk berinvestasi.

Disamping itu, investasi untuk eksplorasi migas kian mahal dan berisiko karena sebagian besar blok Migas Indonesia saat ini berlokasi di lepas pantai dan berada di daerah yang terpencil (remote areas). Dibutuhkan nyali besar para investor migas untuk berinvestasi dan keberanian untuk mengambil risiko. Risiko investasi untuk eksplorasi memang terbilang tinggi karena tingkat keberhasilannya Cuma sekitar 10-20 percent. Bila menemukan cadangan minyak dan gas maka akan untung, bila tidak menemukan cadangan atau potensi cadangan, maka uang yang telah diinvestasikan menguap a.k.a. hilang, tidak bisa diganti atau diklaim ke pemerintah melalui skema cost recovery.

Lalu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah hasil Pemilu 2014? Kita belum banyak mendengar pandangan para calon Presiden terkait program ketahanan energi ataupun pandangan atau rencana mereka terhadap industri energi, khususnya minyak dan gas. Publik sejauh ini hanya meraba-raba atau mengira-ngira kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah baru hasil pemilu?

Apa pandangan Partai Demokrat terkait ketahanan energi? Sebagai partai incumbent, sebetulnya tidak sulit kita membaca arah kebijakan Partai Demokrat. Di atas kertas, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menyadari pentingnya ketahanan energi bagi Indonesia. SBY, dalam beberapa kesempatan, termasuk dalam forum APEC di Bali menyatakan komitmen Indonesia terhadap masuknya investasi asing ke Indonesia, termasuk investasi untuk mengembangkan sektor energi tentunya.

Kenyataannya, masih banyak persoalan energi yang dihadapi Indonesia dibawah pemerintahan SBY, mulai dari masih tingginya ketergantungan pada impor, investasi migas yang cenderung melambat khususnya eksplorasi, produksi minyak yang menurun, program-program pengembangan infrastruktur energi yang lamban. Intinya, masih ada jurang antara rencana, komitmen, program dan kebijakan dengan kenyataan atau realitas di lapangan. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintah baru nanti, khususnya untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia.

PDIP sebagai partai yang pernah berkuasa belum banyak bicara soal ketahanan energi. Bila Megawati Soekarnoputri yang akan dicalonkan menjadi presiden dari PDIP, publik paling tidak punya gambaran terkait kebijakan energi partai itu. Sebagai partai yang pernah berkuasa publik punya catatan negatif terkait energi. Indonesia menjual LNG dari Tangguh proyek ke China dengan harga murah saat Presiden Megawati berkuasa. Bisa jadi ini akan diungkit oleh lawan-lawan politik PDIP untuk menyerang kebijakan energi partai tersebut. Namun, bila PDIP mendorong Jokowi menjadi calon Presiden, persepsi publik mungkin akan berubah dan ingin mengetahui lebih jauh kebijakan energi Jokowi.

Publik juga belum banyak mendengar mengenai program terkait energy (energy policy) partai-partai lain seperti Golkar, PDIP, PSK, Hanura atau partai-partai lainnya. Golkar yang diketuai oleh Aburizal Bakrie sebetulnya bukan awam terhadap masalah energi. Beberapa anak perusahaan Group Bakrie bergerak di sektor energi seperti PT Energi Mega Persada. Namun, Bakrie punya catatan hitam terkait energi, yakni masalah lumpur Lapindo yang kini masih terus dipersoalkan publik. Salah satu perusahaan afiliasi Bakrie diduga menjadi pemicu muntahnya lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai pebisnis yang menjadi politisi Aburizal Bakrie mestinya sangat paham tentang pentingnya ketahanan energi. Sebagai mantan ketua Kadin yang pro-bisnis, kita bisa menduga Bakrie akan pro-investasi. Namun, seperti apa program Golkar terkait energi, sejauh ini masih belum jelas.

Barangkali satu-satunya calon presiden yang memiliki visi yang jelas terkait ketahanan energi (energy security adalah Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Hal ini bisa dimaklumi karena Prabowo sendiri memiliki perusahaan energi, yakni Nusantara Energy, yang tentu sangat paham pentingnya ketahanan energi. Prabowo tampak mengetahui dan memahami akar persoalan energi yang dihadapi Indonesia saat ini, yakni ketergantungan pada impor. Sementara pada sisi lain, investasi untuk eksplorasi rendah. Karena itu, tidak mengherankan bila baru-baru ini Prabowo mengkritik pemerintah terkait kegagalan serta rendahnya perhatian pemerintah untuk mendorong investasi eksplorasi. Disamping itu, Prabowo juga dengan tegas mengkritik upaya sebagian kelompok masyarakat untuk menasionalisasi aset migas. Menurut dia, ini hanya persoalan pemahaman saja. Yang terutama adalah bekerja untuk kepentingan nasional dan semangat nasionalisme, bukan menasionalisasi.

Kita berharap para calon presiden dan partai-partai yang akan bertempur pada Pemilu 2014 akan menempatkan isu ketahanan energi ini menjadi salah satu isu utama. Tentu kita berharap akan terjadi perdebatan yang sehat, bukan manipulasi isu sekadar untuk menarik simpati publik. Ketahanan energi adalah isu yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Tanpa itu, ekonomi Indonesia dapat terancam dari waktu ke waktu.

Profil Kebijakan Energi Para Calon Presiden:

Prabowo Subianto (Gerindra)

Prabowo Subianto: Prabowo Subianto baru-baru ini mengatakan dia tidak setuju dengan nasionalisasi aset migas (gaya Chaves). Seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo tampaknya mendukung investasi asing untuk mempertahankan produksi minyak dan gas, namun, berbeda dengan Presiden Yudhoyono, Prabowo ingin fokus pada investasi untuk eksplorasi migas. Prabowo mengkritik kegagalan pemerintah saat ini untuk mendorong investasi untuk eksplorasi migas.

Poin Kebijakan Energi: 8/10

Aburizal Bakrie (Golkar)

Aburizal Bakrie, seorang pelaku bisnis melalui group Bakrie, yang kemudian terjun ke politik tampaknya akan pro-bisnis dan pro-investasi. Maksudnya, kepentingan bisnisnya kemungkinan akan diprioritaskan. Investor bisa jadi akan nervous bila Bakrie menjadi presiden, yang sejauh ini kemungkinannya (menjadi presiden) kecil. Golkar kemungkinan akan berjuang untuk fokus pada pemilihan parlemen (legislative election) agar tetap bisa menjaga keseimbangan politik seperti yang dilakukan saat ini. Namun, Bakrie sebagai pelaku bisnis punya catatan buruk yakni terkait kasus lumpur Lapindo.

Poin Kebijakan Energi: 3/10

Megawati Soekarnoputri (PDIP)

Saat ini PDIP belum menetapkan siapa yang bakal menjadi calon Presiden partainya. Kita asumsikan ketua partai Megawati Soekarnoputri masih berpeluang untuk dicalonkan. Siapapun yang akan dicalonkan pengaruh Megawati masih akan besar. Namun, publik punya catatan terhadap Megawati. Saat menjadi Presiden, Mengawati dihadapkan pada tantangan berat yakni melakukan reformasi birokrasi dan menghapus praktik-praktik korupsi yang telah merajalela, termasuk di sektor minyak dan gas bumi. KPK pun dibentuk. Tapi ia dinilai gagal.

Nilai Kebijakan Energi: 2/10

Joko Widodo (PDIP & Dijagokan oleh Partai-Partai Lain)

Jokowi saat ini menjadi tokoh yang disukai oleh publik dan menjadi media darling. Peluang Jokowi menjadi Presiden sangat besar, dengan catatan Megawati tidak ego dan menghalangi jalan Jokowi menjadi Presiden. Walaupun prestasi yang dicapainya dalam waktu singkat saat menjadi Gubernur DKI Jakarta mengagumkan, prestasi Jokowi di tingkat nasional belum terbukti dan belum diketahui pandangan dan kebijakan dia terkait industri minyak dan gas.

Nilai Kebijakan Energi: ?/10

Hatta Rajasa (Partai Amanat Rakyat)

Hatta Rajasa merupakan mantan menteri perhubungan yang memiliki catatan buruk. Cukup banyak kecelakaan pesawat, kerita api dan ferry saat ia menjadi menteri perhubungan. Namun, kedekatannya dengan Presiden SBY (melalui ikatan perkawinan, putrinya menikah dengan salah satu putra SBY) membuat Hatta tetap dipertahankan menjadi menteri dan bahkan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian. Catatan buruk saat ia menjadi menteri perhubungan dan dukungannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan BPMIGAS dan pandangan nasionalisme ekstrim PAN  terhadap industri minyak dan gas akan membuat investor nervous. Melihat posisi PAN, kemungkinan Hatta akan menjadi calon Wakil Presiden.

Nilai Kebijakan Energi: 1/10

Incumbent: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Partai Demokrat belum menetapkan siapa yang bakal menjadi calon Presiden dari Partai itu. Namun, publik paling tidak memiliki catatan terhadap berbagai kebijakan, program dan realisasi program pemerintah terkait kebijakan energi. Presiden SBY terlihat pro-investasi energi dan pro-bisnis.  Namun, SBY gagal meningkatkan investasi eksplorasi migas dan produksi minyak cenderung turun. Ketergantungan impor minyak tinggi. Ada jurang antara rencana dengan realitas di lapangan. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh pemerintah baru nanti, khususnya untuk meningkatkan ketahanan energi Indonesia.

Nilai Kebijakan Energi: 3/10

Wiranto (Hanura)

Hanura telah mendeklarasikan Wiranto sebagai calon Presiden berpasangan dengan Harry Tanoesudibyo sebagai wakil Presiden. Kebijakan energi Wiranto belum kelihatan jelas, namun, kemungkinan dia akan pro-bisnis dan pro-investasi. Bergabungnya Harry Tanoe ke Hanura paling tidak akan sedikit banyak berpengaruh pada kebijakan Wiranto bila ia menjadi Presiden. Harry Tanoe merupakan pemilik MNC group, sebuah konglomerasi bisnis yang bergerak di media dan industri lainnya, termasuk minyak dan gas bumi melalui Bhakti Group.

Nilai kebijakan Energi: 5/10

Catatan Harian -- Selamat Pagi Indonesia!!

Bundaran HI

 Apa yang baru hari ini di kota Metropolitan Jakarta? Demikian pertanyaan kolega saya dari Hong Kong lewat jalur skype pagi ini. 

Tanpa berpikir panjang saya langsung menjawab, ‘not much really’. As usual, jalanan masih macet. Pada hari pertama bulan puasa kemarin, kemacetan sedikit berkurang. Mungkin ada sebagian warga memilih cuti pada hari pertama puasa (dan hari kedua bagi sebagian warga Muslim yang telah memasuki bulan puasa hari Selasa).

Menarik untuk mengamati prilaku para elit politik, kata saya kepada kawan saya itu. Biasanya, periode fasting month ini terkadang digunakan untuk ber-bukber (buka bersama) sambil bersilahturahmi. Saat-saat seperti ini dimanfaatkan untuk bersilahturahmi dengan teman, kompetitor ataupun musuh.

Lihat saja dua raja media, ARB (Aburizal Bakrie) sang pemilik Viva group dan Bakrie Group dan Surya Paloh (SP), sang empunya Metro TV. Tiba-tiba keduanya terlihat mesra di hadapan wartawan kemarin. Keduanya, terlihat akrab padahal hubungan keduanya sempat renggang sejak berkompetisi merebut posisi Ketua Golkar beberapa tahun lalu. Kala itu, ARB keluar sebagai Ketua Umum Golkar, partai besar peninggalan Orba (sempat mau dicabut dan dihapus dari muka bumi saat reformasi, tapi belakangan tetap rimbun).

SP kemudian tetap menunjukkan eksistensinya dengan mendirikan sebuah organisasi masa (Ormas) -- Nasional Demokrat.  Banyak tokoh Golkar maupun non-Golkar yang sempat tersedot ke gerakan tersebut karena misinya yang menarik -- mengedepankan gerakan perubahan.

Ya, siapa sih yang tidak ingin berubah. Semua orang ingin berubah. Menuju ke sesuatu yang lebih baik tentunya. Nasdem juga demikian. Dengan media yang dimilikinya, Metro TV, terkadang dijadikan corong oleh sang pemilik untuk mendiseminasi informasi dan menggalang dukungan bagi gerakan tersebut. 

Smart (or unsmart) move?

Yang pasti, gerakan SP lewat Nasdem terus bergulir. Namun, sebagian orang melihat gerakan masa tersebut  akan bermuara dan bermetamorfosis menjadi sebuah partai politik. Soal ini, tidak dibantah dan juga tidak diiyakan oleh SP. Yang jelas, kemudian ARB mewanti-wanti dan memberikan warning kepada para politisi Golkar -- pilih Nasdem or Golkar. Sebagian tokoh-tokoh pendiri atau penggerak Nasdem melakukan gerakan ‘Muntaber’ – mundur tanpa beritahu atau sebagian pamit baik-baik setelah membaca, mencium, ada motivasi tersembunyi dibalik gerakan masa tersebut.

Ah, orang yang hijau dalam berpolitik saja yang pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu. Apapun misi dan motivasinya, adalah hak Mr. SP untuk melakukan sesuatu yang dijamin Undang-Undang. Hak setiap warga pula untuk bergabung, mendukungmaupun memilih jalur Muntaber.

Apa yang terjadi kemudian telah menjadi sejarah. Salah satu raja media ‘HT’ (Harry Tanoe), tiba-tiba membuat kejutan, dengan menyatakan bergabung dengan Nasdem. Semua melihat, memantau dan menganalisa dengan pisau analisis masing-masing. Apa yang terjadi bila dua raksasa media bergabung? Yang pasti, lawan-lawan politik melakukan perhitungan. Pemerintahan yang berkuasa (PD) melakukan perhitungan.

Yang menarik, langkah HT tersebut dilakukan pada saat salah satu saudaranya tersandung kasus proyek IT di Kementerian Hukum and Hak Asasai Manusia. HT pun menjadi saksi dalam kasus tersebut. Bukan tidak mungkin statusnya meningkat jadi tersangka.

Tersangka? Hmm, menentukan status tersangka, terdakwa tak semudah meng-update status di twitterland, facebook atau media sosial lainnya. Sebagai lembaga yang tidak steril terhadap pengaruh kekuatan eksternal, KPK, tidak semudah itu menetapkan status seseroang. Kalau pun status telah dibuat, eksekusinya pun mengambang. Lihat saja, mantan Menteri Olah Raga Andi Malarangeng (AM) atau Anas Urbaningrum (AU – Au ah gelap) sudah ditetapkan tersangka tapi belum ditahan.

Kembali ke dua tokoh kita di atas tadi – SP dan ARB. SP kemudian membuat partai sendiri Partai Nasdem dan ARB pemegang kendali Golkar. HT? Setelah bergabung, mencoba membesarkan Nasdem lewat jaringan-jaringan TV-nya, membangun jaringan partai hingga ke bawah. Nasdem pun lolos jadi peserta Pemilu 2014. Lagi-lagi, kejutan terjadi. Setelah beredar ada cracking internal di Nasdem lantaran ada matahari kembar. Keretakan internal itu berujung pada HTH – HT hengkang.

Dengan resources yang dimiliki HT digoda berbagai partai untuk bergabung. Tapi, rupanya pilihan HT jatuh ke Hanura, partai yang didirikan (retired general) Wiranto. Kenapa bukan Gerindra? Golkar? PAN? Atau partai-partai lain? Hanya HT yang tahu. Adakah deal-deal politik antara HT dan Hanura? Dalam berpolitik, there is no lunch. “Tidak mungkin tidak ada” kata seorang sahabat.   Benar saja, Wiranto dan HT beberapa waktu lalu mengumumkan menjadi pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Langkah W-HT tersebut menyulut keresahan internal di Hanura. Beberapa tokoh senior Hanura berkoar-koar di media, langkah W-HT tidak sesuai aturan main partai, terlalu awal, langkah blunder, etc, etc. Sebagian mendukung dan memuji, langkah bagus untuk ‘test the water’. Tidak salah juga sih. Apakah pasangan W dan HT, merupakan pasangan ‘married made in heaven?’ Hanya waktu yang akan memberi jawaban.

Itu perkembangan politik dari kacamata warga, kata saya kepada kolega saya tersebut.

Media-media jugahingga hari ini  masih memberitakan soal harga-harga yang melambung pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebagian masyarakat terjepit karena harga-harga kebutuhan pokok naik saat kebutuhan dana meningkat bulan Juni-Juli untuk biaya pendidikan. Inilah ongkos sebuah keputusan yang terlambat dibuat. Lebih tepat keputusan kenaikan BBM dibuat awal tahun.

Berita menarik lain, apalagi kalau bukan sang media darling ‘Jokowi’, blusukan (kunjungan tanpa rencana dan bersifat mendadak) tetap menarik perhatian media. Kemarin JoKoWi ber-blusukan ke Kemayoran dan sorenya mengunjungi sebuah mesjid di kawasan Manggarai dan berbaur dengan masyarakat saat buka puasa.

Ah setelah ngobrol tanpa batas waktu dan ruang, saya dan kolega saya pun pamitan sambil mengucapakan ‘enjoy your day’ and ‘have a nice day’.   

Selamat Pagi Indonesia!!!