Pemerintah Indonesia Tidak Serius Untuk Konversi BBM ke BBG

Perusahaan Gas Negara

Para ahli di bidang energi dan migas sudah menyatakan bahwa Indonesia tengah menuju ke krisis energi. Begitu juga dengan para ahli ekonomi telah menyatakan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat memberatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebenarnya ada satu solusi yang bisa menyelesaikan kedua permasalahan tersebut, yakni konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG).

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) sudah menyatakan bahwa mereka akan mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menyuplai energi berbasis gas bumi di kawasan DKI Jakarta.

PGN akan bersedia membangun infrastruktur baik dalam bentuk pipa gas untuk sektor rumah tangga, komersial dan industri serta SPBG dan Mobile Refueling Unit (MRU) bagi sektor transportasi, PGN memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi akibat tingginya ketergantungan terhadap BBM.

"Kami memiliki kerjasama dan dukungan yang sangat baik dari pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan ibukota ini sebagai kota berbasis gas bumi yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Dukungan dari pak Jokowi dan pak Ahok yang luarbiasa terhadap penggunaan gas bumi di Jakarta, memungkinkan PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas di Jakarta seperti yang sudah kami lakukan saat ini," papar Assistant Vice President Komunikasi Korporat PGN, Irwan Atmanto.

Ia juga mengklarifikasi rumor yang beredar bahwa terjadi perselisihan antara PGN dengan pihak Pemprov. "Kami tidak pernah menantang ataupun memaksa siapapun untuk menggunakan BBG. Komitmen PGN dan pak Ahok sama, yaitu bagaimana agar Jakarta tidak tergantung pada BBM subsidi yang semakin menjadi beban pemerintah. Sebagai bukti komitmen dan konsistensi PGN mewujudkan konversi ke gas bumi, sebagian besar kendaraan operasional PGN telah menggunakan gas bumi. SPBG mini di kantor pusat PGN di Jakarta juga telah beroperasi bulan lalu," jelasnya.

Di sektor rumah tangga, tahun ini ada penambahan sambungan baru gas bumi sebanyak 5.200 pelanggan, dari yang sudah ada saat ini sebanyak 13.600 rumah tangga. Di sektor transportasi, PGN sudah menambah pembangunan SPBG dan MRU untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan BBG. Saat ini di Jakarta PGN menyuplai gas bumi untuk 14 SPBG. Selain itu PGN juga mengoperasikan sendiri SPBG dan MRU. MRU itu antara lain ada di Monas dan Pangkalan Bus Trans Jakarta di Cawang.

Selain PGN, Pelindo juga menyatakan dukungannya untuk menyediakan BBG. Pelindo III di kawasan Teluk Lamong, pengusaha angkutan yang tergabung Organda Tanjung Perak akan mendatangkan 100 unit truck bahan gas sampai dengan akhir September.

Namun langkah dari pengusaha ini ternyata belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Pasalnya, sampai dengan saat ini, SPBG penunjang yang seharusnya disediakan oleh pemerintah namun belum terwujud.

 “Jadi kami saat ini sudah siap, unit kami sudah datang untuk menunjang pelabuhan Teluk Lamong yang akan diuji minggu depan. Keinginan kami supaya para pengusaha di Tanjung Perak ini mau berinvestasi ke BBG. Kalau dari pemerintah harga BBG ini jauh lebih murah dibanding BBM,” tutur ketua Organda Tanjung Perak Jawa Timur, Cody Lamahayu.

Dari beberapa contoh di atas bisa terlihat bahwa sebenarnya sudah banyak pihak yang bersedia mendukung konversi BBM ke BBG. Namun pemerintah tampaknya memang belum berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita terwujud.

KPK Akan Menyentuh TNI yang Kebal Hukum Indonesia

Samad dan Moeldoko

Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak jenderal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kaya raya punya banyak properti dan usaha di sana-sini, serta punya jam mahal seperti Moeldoko yang baru terungkap baru-baru ini. Bukannya apa, masalahnya duit sebanyak itu didapat dari mana? Kan gaji menjadi militer hanyalah tidak seberapa.

Ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup mata akan hal ini. KPK akan mulai menyentuh TNI! Walaupun terhalang perangkat peraturan, namun KPK yakin bahwa TNI memang bisa disentuh apabila ada kerugian negara yang berdampak signifikan pada masyarakat sipil.

"Dijelaskan di KUHAP juga bahwa kalau saja misalnya ada tindak pidana korupsi yang dilakukan TNI lebih banyak merugikan kepentingan sipil maka KPK diberikan kewenangan untuk masuk melakukan penyelidikan lewat yang namanya koneksitas. Oleh karena itu harus kita lihat substansinya. Kalau ternyata dia banyak merugikan kepentingan sipil maka bisa ditarik ke peradilan konektivitas itu. Bukan tidak dikategorikan korupsi hanya ditangani oleh TNI. Jadi bukan berarti TNI kebal hukum" jelas Abraham Samad, ketua KPK.

Menurut Samad pula, TNI tidak bisa semena-mena dalam mengelola anggaran negara. TNI harus tetap transparan dan tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki. “TNI punya Undang-undang sendiri. Namun, bukan berarti TNI kebal hukum. Oleh karena itu kita lihat substansinya,” tandasnya.

Sedangkan menurut Panglima TNI Jenderal Moeldoko, KPK tidak boleh merecoki TNI karena akan membuat TNI tidak terhormat lagi. "Kalau sampai KPK masuk (menyidik kasus korupsi), maka TNI tak terhormat lagi. Karena itu, kita harus jaga kehormatan TNI. Jangan sampai terjadi korupsi di TNI. Jadi, kalau KPK masuk ke TNI, biar agendanya minum kopi dan mengobrol saja,” ujar Moeldoko dengan luar biasa ngelesnya.

Lebih luar biasanya lagi, Moeldoko menyatakan bahwa KPK tidak bisa mengusut soal pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Sebab, pengadaan alutsista merupakan rahasia negara. "Tidak bisa (KPK periksa TNI). Ada sesuatu yang tidak bisa dibuka, seperti belanja senjata karena memiliki standar rahasia. Karena itu pengadaan alutsista harus dirahasiakan. Tetapi yang tidak memiliki value rahasia, pasti akan dibuka,” tambahnya.

Seolah-olah beritikad baik, Moeldoko juga mengatakan bahwa TNI memiliki komitmen untuk tidak melakukan nepotisme dalam tubuh TNI. “Contohnya begini, saya sudah membuat zona integritas dan bebas korupsi. Kepada seluruh Letnan Kolonel yang kelola keuangan saya katakan, tidak ada istrinya Panglima, anak dan sanak saudarnya Panglima yang bermain di logistik. Kalau ada, kamu tangkap dia. Ini sudah zona yang saya buat, karena saya tidak ingin bawahan saya tersandera oleh bayang-bayang orangnya Panglima. Saya tidak ingin memberikan beban kepada mereka. Tapi kalau Letkol, bintang, dan lainnya macam-macam, saya akan pecat,” katanya.

Namun pernyataan Moeldoko tersebut sangat meragukan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa TNI itu kebal hukum seperti negara di dalam negara karena TNI mempunyai mekanisme peradilan sendiri. Tidak semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI akan diproses. Kalau diproses pun, hukumannya pasti minimal. Kesewenang-wenangan seperti ini sudah banyak diprotes oleh berbagai kalangan namun belum juga berhasil. Mari kita dukung KPK untuk menjadi pertama yang berhasil!

Apakah Jokowi Akan Mencabut Subsidi BBM Indonesia?

BBM subsidi

Presiden terpilih Indonesia periode 2014-2019 Jokowi tampaknya akan segera diuji dengan bola panas pencabutan subsidi BBM. Bola panas yang sudah mulai digulirkan sejak jaman pemerintahan Megawati ini memang seperti bom waktu. Cepat lambat memang sepertinya subsidi BBM perlu dicabut karena terlalu membebani anggaran negara. Isu ini telah menjadi salah satu isu panas padahal Jokowi belum lagi menjabat. Ahli dari berbagai kalangan sudah penasaran apa yang akan menjadi keputusan Jokowi terkait isu ini nantinya.

Baru-baru ini BPH Migas mengeluarkan beberapa ketentuan terkait pengendalian BBM subsidi yakni pengaturan waktu penjualan solar subsidi di tiap SPBU di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan daerah lainnya yang hanya boleh pada pukul 08.00-18.00 WIB, meniadakan premium di SPBU yang berada di rest area jalan tol dan diganti dengan pertamax serta meniadakan penjualan solar di Jakarta Pusat.

Menurut Jokowi, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut tidak mengambil keputusan yang tegas terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pembatasan penjualan BBM bersubsidi akhirnya hanya akan membuat pembeli beralih mencari SPBU yang masih menjual BBM bersubsidi. Seperti jika wilayah SPBU di Jakarta Pusat tidak menjual BBM bersubsidi, maka pembeli pasti akan mencari ke tempat lain, yang akhirnya membuat SPBU yang ada di kota menjadi sepi. "Kalau saya tegas-tegas saja. Mau naik (harga BBM bersubsidi), naik semuanya. Kalau saat ini, kan, di lokasi-lokasi tertentu saja (pembatasan), ya akhirnya gini, yang dibatasin di SPBU tengah kota, ya teriak," ungkapnya.

Jokowi mendukung pencabutan subsidi BBM, apabila sudah melalui dikalkulasi dengan cermat, salah satunya yaitu dampaknya terhadap APBN. "Tentu saja kalau mau menaikkan harus ada kalkulasi hitungannya. Ya itungan semuanya, ekonomi, dampak sosial, politik semuanya," katanya.

Meski demikian Jokowi ogah menjawab apakah ia akan menaikkan harga BBM nanti jika resmi dilantik sebagai presiden. Ia hanya mengatakan yang terpenting adalah bagaimana mencari cara untuk mengurangi defisit BBM. "Harus dilihat efisiensinya ada atau enggak. Kalau nggak ada ya udah. Tapi kalau nggak ada dan harus BBM naik ya gimana," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) menganggap penyesuaian harga bukanlah satu-satunya jalan untuk menyehatkan fiskal Indonesia. “Menurunkan subsidi BBM, jangan langsung dengan kenaikan. Yang kita harus bicarakan adalah penurunan subsidi BBM. Kenaikan harga BBM wajib dilakukan oleh pemerintah baru karena jumlah subsidinya sudah terlalu besar dan persentase terhadap pengeluaran pemerintah sudah besar. Daripada ini dibuang untuk suatu yang tak bermanfaat, lebih baik uangnya untuk mengurangi angka kemiskinan yang menjadi permasalahan sekarang,” pungkasnya.

Kabinet Rakyat Indonesia Jokowi

Jokowi-JK 2014-2019

Jokowi adalah presiden rakyat ternyata bukanlah suatu slogan belaka. Jokowi membuat banyak orang berdecak kagum karena selain menolak politik transaksional, beliau juga menggunakan crowd-sourcing untuk kabinetnya melalui www.kabinetrakyat.org! "www.kabinetrakyat.org merupakan upaya kami sebagai bagian dari masyarakat dengan latar belakang beragam - relawan, aktivis, jurnalis, pengacara, buruh, pedagang,pegawai negeri, petani, politisi, praktisi IT, tokoh agama dan mahasiswa - untuk mewujudkan Kabinet Rakyat seutuhnya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat!" demikian yang tertulis di website tersebut.

Namun ada juga yang tidak menyambut positif gagasan yang diusung oleh Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) ini. Menurut beberapa pihak, upaya ini dilakukan oleh orang-orang yang haus kekuasaan namun tidak memiliki keprofesionalitasan kerja.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem Willy Aditya menampik hal tersebut. "Ini sesuai, sejak awal kampanye Pak Jokowi yang sudah memberikan garis memperkuat sistem presidensial dengan kabinet yang berbasis profesional dan kerja. Ini dikarenakan preferensi Pak Jokowi dan JK dalam menyusun kabinet akan melihat program kampanye dan ekspektasi publik terhadap sektor prioritas,” jelasnya.

Ketua Dewan Kehormatan PDI-P Sidarto Dhanusubroto juga menyambut positif gagasan tersebut. Beliau menampik kekhawatiran akan adanya intervensi terhadap hak prerogatif presiden dalam menunjuk orang yang akan masuk ke kabinetnya. "Tidak akan mengganggu. Itu masukan agar orang-orang yang punya integritas, punya kapasitas dan rekam jejak yang baik, tidak ada beban masa lalu, bisa menjadi pertimbangan bagi presiden dan wakil presiden. Bagi saya makin banyak publik partisipasi, yang memang sudah punya nama-nama yang berintegritas, bagi saya memang baik,” paparnya.

Berikut ini adalah susunan usulan kabinet Jokowi-JK menurut www.kabinetrakyat.org:

1. MENTERI KOORDINATOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Jenderal TNI Budiman

Jendral TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, MPA

Jenderal (purn) TNI Ryamizard Racudu

2. MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Drs HA Muhaimin Iskandar, MSi

Puan Maharani

Tri Rismaharini

3. MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN

Faisal Basri

Chairul Tanjung

Hendri Saparini

4. MENTERI DALAM NEGERI

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM

Ferry Mursyidan Baldan

Arif Wibowo

5. MENTERI LUAR NEGERI

Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D

Andreas Hugo Pareira

Yuri Oktavian Thamrin

6. MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Drs. Ahmad Basarah, MH.

Hasto Krisyanto

Maruarar Sirait

7. MENTERI PERTAHANAN

Mayjen (Purn) TNI TB. Hasanuddin, SE, MM.

Andi Widjajanto, S Sos, MSc

Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno

8. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Zainal Arifin Muchtar

Prof Dr Saldi Isra, SH, MPA

Taufik Basari, SH, MA

9. MENTERI KEUANGAN

Prof Dr Hendrawan Supratikno

Dr. Sri Adiningsih M.Sc

Jeffri Geovanie

10. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

Poltak Sitanggang

Effendi Simbolon

Dr. Ir. Tumiran M. Eng

11. MENTERI AGAMA

Imam Nachrowi

Komaruddin Hidayat

Zuhairi Misrawi

12. MENTERI PERINDUSTRIAN

Erwin Aksa

Prof. Dr.(H.C.) Dahlan Iskan

Soetrisno Bachir

13. MENTERI PERDAGANGAN

Agus Gumiwang Kartasasmita

Rahmat Gobel

Marie Elka Pangestu

14. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Nia Dinata

Yovie Widianto

Najwa Shihab

15. MENTERI PEKERJAAN UMUM

Marwan Jafar

Effendi Sianipar

H. Patrice Rio Capella, SH

16. MENTERI TENAGA KERJA

Jumhur Hidayat

Rieke Dyah Pitaloka

Andi Gani Nena Wea

17. MENTERI KEHUTANAN

Chalid Muhammad

M. Prakosa

Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc

18. MENTERI PERHUBUNGAN

Rusdi Kirana

Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit M. Sc

Ignasius Jonan

19. MENTERI PENDIDIKAN

Anies Baswedan

Yudi Latif

Prof. Azyumadi Azra, CBE

20. MENTERI SOSIAL

Khofifah Indar Parawansa

Andi F Noya

FX Hadi Rudyatmo

Banyak yang menganggap bahwa seharusnya Jokowi bisa menguruskan kabinet gemuk ini. Para presiden terdahulu membuat kabinet gemuk supaya bisa membagi jatah kue kekuasaan. Saat ini Jokowi bisa saja mengefisiensikan kabinet dan memangkas kementerian yang tidak perlu, seperti kementerian agama misalnya.

Mari kita lihat bersama sejauh mana usulan nama-nama tersebut akan dipakai oleh Jokowi!

KPK Pahlawan Penyelamat Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

KPK blusukan ke bandara

Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraksi tengah malam! Tidak mengherankan bahwa pengguna media sosial Twitter meramaikan hashtag #KPKtidaktidur sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja KPK. Kali ini KPK blusukan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menyidak pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Yang hadir dalam sidak tersebut di antaranya adalah empat pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto. Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja, Kabareskrim Komjen Irjen Pol Suhardi Alius, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diwakili oleh Mas Achmad Santosa dan Yunus Husein serta pihak dari Angkasa Pura II yaitu Direktur Angkasa Pura II Tri S. Sunoko dan Kepala Bandara Soetta dan sejumlah pejabat terkait lain.

"Kita saksikan malam ini. Kita kerjasama dengan Mabes Polri dan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sidak terhadap proses pemulangan TKI. Maksudnya lebih pada kedekatan uji pelayanan, bukan semata-mata penegakan, tapi dalam proses kami temukan beberapa pelanggaran hukum. Oleh karena itu tentu akan ditindak lanjut oleh teman-teman Mabes Polri," ujar Abraham.

"Sidak dilakukan terhadap sistem, prosedur dan sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh BNP2TKI serta terhadap pengelolaan sistem keamanan di Bandara Soekarno Hatta. Sejak 2006, KPK telah menaruh perhatian khusus pada sistem penempatan TKI melalui kegiatan kajian dan pemantauan. Hasil kajian KPK telah disampaikan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI," jelas juru bicara KPK, Johan Budi.

18 orang ditangkap sementara untuk diproses sebagai hasil dari sidak tersebut. Seorang oknum Polri dan dua orang dari TNI Angkatan Darat juga menjadi yang ditangkap. Namun dalam sidak tersebut belum ada oknum dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pelayanan kepada TKI. "Kami akan gali lebih jauh pihak-pihak lain yang diduga terlibat ada mata rantai mafia jaringan TKI maka pada waktunya kita akan periksa sejauh mana BNP2TKI dan tidak menutup perluasan penyelidikan," tutur Abraham.

Data BNP2TKI menunjukkan bahwa kedatangan TKI pada 2010 sejumlah 539.169 orang, pada 2011 sejumlah 494.266 orang, pada 2012 sejumlah 393.720 orang dan pada 2013 sejumlah 260.093 orang. Angka yang fantastis bukan apabila dijumlahkan semua! Memang malang benar nasib para TKI ini. DIpuja-puja sebagai penyumbang devisa terbesar negara namun perlakuan terhadap mereka sangat tidak pantas. Seperti yang diungkapkan oleh Abraham berikut ini, “Mereka setengah mati cari duit, tapi ketika pulang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, diperas dan intimidasi. KPK prihatin dengan keadaan ini, makanya lakukan sidak.”