10 Kekeliruan Presiden Indonesia Yudhoyono Tahun 2013

Ketimpangan

Tahun Baru (2014) telah tiba dan Tahun Lama (2013) telah lewat. Banyak harapan masyarakat dititipkan ke pundak pemerintah agar kondisi sosial ekonomi membaik di Tahun 2014 ini. Perayaan hingar-bingar pergantian tahun di berbagai kota besar dan pelosok tanah air menyiratkan optimisme masyarakat, walaupun Indonesia menghadapi agenda politik besar, yakni Pemilihan Presiden-Wakil Presiden serta anggota Legislatif. Jangan-jangan perayaan akhir tahun tersebut justru merupakan pelempiasan masyarakat atas rasa frustasi mereka terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik saat ini? Bisa jadi ya. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh hilang harapan, bahwa Indonesia dapat melewati Tahun Politik ini dengan segala dinamikanya.

Namun, sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita melirik ke belakang untuk melihat berbagai peristiwa atau kekeliruan yang terjadi pada tahun lalu. Berikut tercantum 10 Kekeliruan (mistakes) Pemerintah di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bahan refleksi. Poin 1 sampai 10 tersebut merupakan hasil kompilasi dan refleksi. Susunan 1 sampai 10 tidak mencerminkan bobot dari peristiwa. Dan setiap kita pun bisa berbeda pendapat dan persepsi.

1.  Pemilihan Menpora Roy Suryo

Keputusan yang dinilai salah atau keliru dilakukan oleh Kepala Negara adalah pengangkatan pengamat telematika, Roy Suryo, sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) baru menggantikan Andi Mallarangeng. Andi mengundurkan diri setelah diduga terlibat dalam asus pembangunan kompleks olah raga Hambalang, Bogor. Keputusan pengangkatan Roy Suryo dinilai keliru oleh sebagian besar masyarakat karena ia minim pengalaman dalam organisasi olah raga. Padahal Indonesia membutuhkan sosok yang memahami dunia pemuda dan olah raga Indoensia yang dalam beberapa tahun belakangan minim prestasi.

2. Kasus Lapindo

Kasus luapan lumpur Lapindo memanas pada Februari 2013 setelah Presiden SBY meminta pemilik PT Minarak Lapindo Jaya, keluarga Aburizal Bakrie, untuk membayar sisa tunggakan kompensasi bagi masyarakat Sidoarjo sebesar Rp miliar, setelah rumah mereka terkubur oleh luapan lumpur lapindo. Namun, isu tersebut membuat hubungan antara ARB dengan SBY memanas. Perang isu dan komentar pun terjadi antara kedua pihak. Ujung-ujungnya, hubungan SBY-Bakrie mencair lagi. Buah dari hubungan yang kembali cair tersebut tercermin dari lolosnya sebuah pasal dalam APBN-P untuk mengalokasikan dana Rp155 miliar untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) menangani musibah lumpur Lapindo.  Para pengamat menilai alokasi dana tersebut merupakan bentuk tukar-menukar kepentingan antara SBY dan Bakrie sebagai ketua Golkar. SBY dan pemerintah mendapat dukungan dari Golkar untuk menaikkan harga BBM pada pertengahan tahun 2013. Para politisi di DPR mengaku mereka kecolongan dengan terselipnya keputusan alokasi dana Lapindo. Perhatian mereka tersedot pada perdebatan kenaikan harga BBM.

3. Isu Kudeta

Kesalahan kedua adalah melemparkan isu kudeta. Tidak jelas mengapa isu tersebut dimunculkan oleh Presiden. Tapi yang jelas beberapa hari berikutnya setelah isu tersebut muncul di publik. Yang jelas, beberapa hari kemudian sejumlah 25.000 apara t tentara dan polisi dikerahkan untuk mengamankan kudeta. Tidak ada angin tidak ada hujan. Kudeta yang diisukan itu tidak kelihatan. Pengamat menilai isu kudeta hanya sebagai ‘lelucon politik’ kepala negara. Sebagain mengatakan Presiden terlalu oversensitive. Sebagian pengamat mengatakan istilah kudeta tidak tepat, karena kudeta dilakukan oleh pihak internal (bisa militer, bisa pihak internal lain). Sementara polisi mengamankan ibu kota dari potensi demo (people power).

4. Rangkap Jabatan

Ditengah krisis Partai Demokrat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih menjadi Ketua Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum. Anas diduga terlibat permainan uang saat Anas Urbaningrum memenangi kontes pemilihan ketua Partai Golkar di Bandung. Anas pun didorong oleh internal partai Demokrat untuk mengundurkan diri. Akhirnya, Anas ‘dipaksa’ mundur setelah KPK menetapkan AU sebagai tersangka. Banyak pengamat menilai keputusan Presiden sebagai keputusan keliru karena keputusan tersebut dianggap bakal mengganggu konsentrasi SBY sebagai Presiden RI. Lagipula, sebelumnya Presiden meminta para menterinya untuk fokus pada mengurus negara, ketimbang mengurus partai. Namun, ucapan tersebut malah dilanggar sendiri oleh SBY.

5. Orang-Orang Dekat Berkeliaran di Ring-1

Dalam berbagai kasus korupsi yang sedang diproses pengadilan, termasuk kasus impor sapi maupun kasus pembangunan gedung hambalang, muncul ke permukaan orang-orang yang tidak memiliki posisi formal (di luar birokrat) tapi mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Diantaranya Bunda Putri, Sengman, dan lain-lain. Kehadiran orang-orang di sekitar kekuasaan ini menjadi bumerang bagi pemerintah.

6. Tidak Melakukan Tindakan Tegas Terhadap Kasus-kasus Intolerance

Indonesia ibarat rumah untuk dihuni oleh seluruh warga, dari Sabang sampai Merauke, dengan berbagai suku, agama, bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dijamin oleh Konstitusi. Namun, dalam setahun terakhir cukup banyak kasus-kasus ‘intollerance’ yang terjadi, seperti pengusiran kelompok Ahmadiyah di berbagai wilayah serta melarutnya kasus rumah ibadah (Gereja) di Yasmin, Bogor. Di beberapa tempat terjadi upaya penutupan rumah ibadah oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, namun aparat keamanan. Presiden SBY dinilai tidak mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok masyarakat tersebut, dan memberi kesan pembiaran kasus-kasus seperti ini terjadi.

7. Tidak Tegas dalam Mereformasi Sektor Energi

Sektor energi, khususnya, minyak dan gas bumi berperan strategis dalam pembangunan bangsa. Dari sisi pendapatan negara, sektor energi menyumbang 30% pendapatan negara (APBN). Sektor ini juga menciptakan multi-plier effect yang besar terhadap industri-industri pendukung migas. Tapi Pemerintahan SBY dinilai gagal mereformasi industri migas serta meningkatkan ketahanan energi (energy security) tidak terlihat. Tidak ada kemajuan berarti dalam industri migas. Yang terjadi malah penurunan produksi minyak dan tidak ada penambahan signifikan pada cadangan migas. Insentif fiskal yang dijanjikan ke pelaku industri untuk mendorong eksplorasi di lepas pantai dan laut dalam serta daerah frontier, tidak muncul-muncul. Jawaban pemerintah selalu klise; masih dalam penggodokan. Kegagalan ini termasuk tidak mengganti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Seharusnya, bila industri migas dan energi secara umum, tidak performed, maka menterinya diganti.

Bentuk kekeliruan dan kegagalan lain adalah menunda keputusan terkait kontrak Blok Mahakam. Padahal, kontrak Blok Mahakam akan berakhir 2017. Sebagai blok besar dan tua, operator tentu berharap pemerintah membuat keputusan jauh-jauh hari – 3-5 tahun, sehingga operator punya cukup waktu untuk mempersiapkan langkah berikutnya, termasuk rencana investasi.

8. Memaksa Diadakannya Konvensi Partai Demokrat

Gelaran Konvensi Partai Demokrat untuk menjaring calon Presiden dari Partai Demokrat yang digagas Ketua Partai Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden Indonesia, gagal menarik simpati publik. Berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei, maupun para pengamat politik, konsensi tersebut gagal menarik simpati publik. Konvensi tersebut dianggap sebagai pemborosan internal partai. Sebagian pengamat menilai, ada perbedaan perlakukan terhadap calon-calon Presiden yang akan bertarung dalam konvensi tersebut. Beberapa calon dipanggil langsung oleh SBY untuk maju dalam konvensi, tapi ada beberapa calon yang dipanggil oleh Komite Konvensi.

9. Pengangkatan Jubir yang Keliru

Ketua Partai Demokrat telah mengangkat politisi Demokrat Ruhut Sitompul sebagai salah satu juru bicara (Jubir) Partai. Ruhut dinilai tidak pas dan bahkan mencoreng imej partai akibat ulah dan pernyataan-pernyataannya yang terkadang memancing kontroversial di masyarakat. Dari sisi moral, ia juga dinilai tidak tepat, karena ia tidak mengakui anak dari hasil perkawinan pertamanya. Dalam internal partai ia juga terkadang membuat pernyataan yang membuat kuping merah sesama politisi partai. Misalnya, ia mengatakan Soetan Bhatugana menerima uang dari kubu Anas Urbaningrum dalam konvensi Partai Demokrat di Bandung. Tapi pernyataan Ruhut kemudian dibantah oleh Soetan. Baru-baru ini ia juga membuat pernyataan yang bernilai SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dengan mencap seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia (Boni Hargen) sebagai pengamat hitam karena kulitnya hitam. Ruhut pun dilaporkan ke Polda. Pernyataan tersebut jelas tidak diterima masyarakat umum karena Indonesia adalah rumah bagi seluruh penghuninya, dari Sabang sampai Merauke. Apakah karena kulitnya hitam, orang Papua, Ambon, Flores, dianggap sebagai warga kelas dua dan tiga? Tentu tidak.

 10.  Subsidi BBM Membengkak & Rupiah Melemah

Kekeliruan lain yang dilakukan oleh Presiden adalah membiarkan subsidi BBM membengkak. Padahal, uang subsidi BBM yang nilainya ratusan triliun tersebut akan lebih bernilai bila dialokasikan untuk membangun infrastruktur jalan, rumah sakit, sekolah, jembatan atau pembangunan sektor pertanian. Tidak ada terobosan yang dilakukan SBY dalam mengurangi beban subsidi dalam APBN. Dalam pelaksanannya, subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah atas karena mereka membeli BBM bersubsidi. Pemerintahan SBY juga gagal mencegah pelemahan rupiah yang kini melemah ke atas Rp12.000 per dolar AS. Salah satu akar persoalan adalah meningkatnya permintaan dolar AS oleh Pertamina untuk mengimpor BBM. Akibatnya, defisit neraca pembayaran melebar dan rupiah tertekan. (*)

Awan Gelap Membayangi Industri Migas Indonesia di Tahun Politik

Memasuki tahun baru 2014, tampaknya awan masih akan menyelimuti bumi nusantara. Yang dikhawatirkan, para pelaku industri migas menahan rencana investasi mereka, sementara pemerintah Indonesia tidak mau mengambil risiko membuat keputusan-keputusan penting. Kita berharap para pelaku industri migas tetap berinvestasi dan menjalankan roda usaha seperti biasa, sementara pemerintah berani membuat keputusan-keputusan penting, termasuk kontrak blok migas, seperti Blok Mahakam. 

* * *

Dua hari jelang pergantian tahun, mendung menyelimuti sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau dikenal Jabodetabek. Beberapa wilayah sudah diguyur hujan sejak pagi. Seperti Jabodetabek yang mendung, demikian juga kondisi industri minyak dan gas bumi selama tahun 2013. Dikhawatirkan mendung yang membayangi industri minyak dan gas bumi ini akan terus berlanjut pada tahun 2014, tahun politik saat Indonesia akan sibuk dengan agenda Pemilihan Umum, baik untuk memilih anggota legislatif maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Salah satu situasi yang memprihatinkan adalah tingkat produksi minyak yang terus turun. Pada tahun 2013, lifting minyak Indonesia hanya mencapai 826.000 barel per hari, dibawah target 830.000 bpd. Padahal target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut sudah direvisi dari sebelumnya 900.000 bph. 

Lifting minyak ini menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pada 2012, realisasi produksi minyak mentah Indonesia sebesar 860.000 bph, dibawah target sebesar 930.000 bph yang ditetapkan dalam APBN. 

Pada tahun 2014, produksi minyak diperkirakan bakal menurun lagi, dengan asumsi belum ada tambahan produksi dari proyek-proyek pengembangan minyak yang ada, terutama dari Blok Cepu. Padahal, sebelumnya pemerintah menargetkan produksi minyak dapat meningkat ke atas 1 juta bph lagi bila Blok Cepu memasuki tahapan produksi puncak (peak production). 

Pemerintah sebelumnya berharap produksi Blok Cepu di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu, bakal mencapai peak production sebesar 165.000 bph pada 2014. Namun, berbagai hambatan teknis dan non-teknis, termasuk masalah pembebasan lahan, perizinan yang memakan waktu lebih dari yang diperkirakan, membuat produksi puncak Blok Cepu molor.

Pemerintah sendiri telah menetapkan target lifting minyak sebesar 870.000 bph pada 2014 nanti. Namun, sebagian anggota DPR maupun pengamat energi mengatakan target lifting minyak tersebut sulit dicapai.

Sementara itu, lifting gas bumi selama 2013, seperti yang diumumkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu, mencapai 1.204.000 bph, di bawah target pemerintah sebelumnya sebesar 1.360.00 bph. 

Cadangan minyak Indonesia hanya sebesar 3,7 miliar barel, yang diperkirakan akan habis dalam 12 tahun mendatang, dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan minyak yang baru. Cadangan gas bumi sebesar 152,89 triliun standar kaki kubik (standard cubic feet/tsfc). Dari jumlah itu, 104,71 tscf merupakan cadangan terbukti dan 48,18 tscf merupakan cadangan potensial.

Penurunan produksi atau lifting minyak dan gas bumi tersebut merupakan cermin buruknya pengembangan industri minyak dan gas bumi pada 2014. Produksi atau lifting yang menurun menunjukkan menurunnya investasi perusahaan-perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia, baik untuk eksplorasi maupun untuk keperluan peningkatan produksi. 

Cukup banyak ranjau menghantui pelaku industri migas pada tahun 2013. Pelaku Indonesia maupun pemerintah sendiri mengakui masih adanya berbagai persoalan yang menghambat laju industri migas di Indonesia.  Beberapa faktor yang sering diutarakan oleh pelaku industri adalah faktor birokrasi dan perizinan yang rumit. Untuk membangun fasilitas produksi minyak dan gas bumi, dibutuhkan belasan dan bahkan puluhan perizinan yang perlu dikantongi oleh pelaku industri migas.

Faktor kedua adalah ketidakpastian hukum dan politik sehingga keputusan pemerintah dapat berubah-ubah, tergantung siapa yang berpengaruh pada pemimpin negara. Sebagai contoh, pembubaran BPMigas, badan pelaksana kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi Indonesia, atas tuntutan sekelompok masyarakat, padahal badan itu merupakan buah dari sebuah Undang-Undang Migas yang dihasilkan oleh DPR, yang notabene dipilih oleh rakyat. Namun, pemerintah tidak hilang akal. Pemerintah kemudian membentuk lembaga pengganti yakni SKK Migas, yang memiliki tugas dan fungsi yang mirip, hanya statusnya sekarang langsung berada di bawah kontrol Kementerian ESDM.

Faktor lain adalah ketidakpastian kontrak blok-blok Migas yang kontraknya segera berakhir. Paling tidak ada 5-6 blok migas yang kontraknya akan berakhir dalam 5 tahun kedepan. Perusahaan migas, atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), membutuhkan kepastian lebih awal mengenai nasib kontrak blok-blok migas karena itu akan mempengaruhi rencana investasi mereka. Dalam peraturan yang ada, pemerintah memberikan kesempatan kepada KKKS untuk mengajukan perpanjangan hingga 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Tentu ketentuan ini punya maksud, yakni investasi industri migas bersifat jangka panjang, apalagi blok-blok migas yang berskala besar, seperti Blok Mahakam.

Sinyal yang diberikan pemerintah sejauh ini tidak mengesankan. Sebagai contoh, Blok Siak dan Blok Kampar. Pemerintah baru membuat keputusan pada hari terakhir kontrak. Karena itu, pemerintah memberi kesempatan kepada operator lama untuk tetap beroperasi selama 6 bulan berikutnya, sebelum blok Siak diserahkan ke pemerintah.

Operator blok-blok migas berharap pemerintah membuat keputusan jauh sebelum kontrak berakhir. Idealnya, keputusan dibuat 3-5 tahun sebelum kontrak berakhir, sehingga operator punya cukup waktu untuk melakukan strategi kedepan, termasuk keputusan terkait investasi. Operator Blok Mahakam, Total E&P Indonesie telah mengajukan perpanjangan kontrak operatorship Blok Mahakam tahun 2007 dan pendekatan terus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Namun, hingga kini pemerintah belum membuat keputusan. 

Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan 3 opsi terkait pengembangan Blok Mahakam, yakni diperpanjang, tidak diperpanjang dan kolaborasi operator lama (Total E&P Indonesie dan mitranya Inpex), dan mengakomodasi pemain baru, dalam hal ini Pertamina. Wakil Menteri ESDM sebelumnya mengatakan pemerintah masih membutuhkan operator lama dalam pengembangan Blok Mahakam selanjutnya. Apakah itu berarti pemerintah akan memilih opsi ketiga, hingga saat ini tidak diketahui secara pasti. Tarik menarik kepentingan politik dan transisi perubahan pemerintah yang sedang terjadi dapat berpengaruh pada keputusan pemerintah. 

Namun, bila melihat tingkat kerumitan dan kompleksitas Blok Mahakam, para pelaku industri dan pengamat menilai kolaborasi atau joint-operation – melibatkan operator lama dan pemain baru – merupakan solusi ideal bagi pengembangan Blok Mahakam selanjunya.  Selain, dapat mengurangi tingkat risiko, opsi tersebut dapat menjamin kelanjutan produksi Blok Mahakam dan bahkan produksi dapat dioptimalkan. Investasi besar yang telah direncanakan oleh operator sebesar US$7,3 miliar dalam 5 tahun kedepan dapat terealisasi.

Memasuki tahun baru 2014, tampaknya awan masih akan menyelimuti bumi nusantara. Yang dikhawatirkan, para pelaku industri migas menahan rencana investasi mereka, sementara pemerintah sendiri tidak mau mengambil risiko membuat keputusan-keputusan penting. Namun, kita berharap para pelaku industri migas dapat tetap berinvestasi dan menjalankan roda usaha mereka, sementara pemerintah tetap membuat keputusan-keputusan penting, termasuk kontrak blok migas, seperti Blok Mahakam. (*)

Kilas Balik 2013, Industri Minyak dan Gas Indonesia Mencapai Titik Kritis

Anjungan migas lepas pantai

Tahun 2013 beberapa lagi akan berakhir dan kita akan memasuki tahun baru, tahun 2014. Sebelum beranjak ke 2014, ada baiknya kita menengok ke belakang, melakukan review atau kilas balik industri minyak dan gas bumi (migas), salah satu industri yang strategis bagi bangsa ini. Industri migas strategis tidak perlu diperdebatkan lagi karena industri ini menyumbang sekitar 30 persen pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Industri ini juga menjadi lokomotif bagi industri-industri pendukung migas dan industri lainnya. Jutaan tenaga kerja bekerja di industri migas, baik yang bekerja secara langsung di perusaan migas, nasional dan internasional, serta yang  tidak langsung. Satu kesimpulan yang muncul ke permukaan bahwa INDUSTRI MIGAS MENCAPAI TITIK KRITIS tahun 2013.

Ya, tidak salah. Tahun 2013 ini merupakan tahun kritis, tahun krisis, tahun yang tidak memuaskan. Mengapa demikian? Pertama, dalam hal kegiatan eksplorasi, tidak ada penemuan cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan. Aktivitas eksplorasi minyak dan gas bumi, terutama di lepas pantai dan laut dalam tidak memberi hasil yang memuaskan. Perusahaan-perusahaan migas yang melakukan pengeboran, mencari cadangan baru, pulang dengan tangan kosong karena hanya menemukan sumur kering, sumur kosong a.k.a dryhole. Hanya segelintir perusahaan yang menemukan cadangan migas, yang nantinya dapat dikembangkan atau dikomersilkan.

Menurut siaran pers resmi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sebanyak 12 kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) minyak dan gas mencatat kerugiaan akumulasi hingga mencapai US$1,9 miliar atau Rp22 triliun akibat kegagalan mengeksplorasi 16 blok di laut dalam di Indoensia. Cadangan migas di blok-blok tersebut terbukti tidak ekonomis. Kerugian tersebut tidak bisa diklaim ke pemerintah Indonesia melalui skema cost recovery.

Perusahan-perusahaan migas yang gagal menemukan cadangan migas, antara lain Exxon Mobil Corp., Statoil ASA, ConocoPhillips, Talisman Energy Inc., Marathon Oil Corp., Tately NV, Japan Petroleum Exploration Co., CNOOC Ltd., Hess Corp., Niko Resources Ltd. dan Murphy Oil Corp. Seperti yang telah dilaporakan beberapa media, Hess Corp telah menjual aset-aset migasnya di Indonesia. Sementara, Niko Resources memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan eksplorasi/pengeboran laut dalam yang bersifat multi-years. Tentu ini merupakan berita yang tidak menguntungkan, tidak hanya perusahaan yang bersangkutan tapi juga bagi industri migas Indonesia.

Sesuai peraturan, bila cadangan migas tidak ditemukan, maka biaya yang telah dikeluarkan tidak bisa diklaim. Sementara kalau cadangan migas ditemukan dan bernilai ekonomis, maka perusahaan-perusahaan migas itu dapat mengklaim dana yang telah diinvestasikan selama masa eksplorasi ke pemerintah saat memasuki masa produksi di kemudian hari. Lagi-lagi, ini menunjukkan aktivitas eksplorasi merupakan kegiatan high-risk, berisko tinggi. Tidak salah bila dikatakan kegiatan eksplorasi merupakan sebuah gambling, bisa untung bisa rugi. Dan fakta telah menunjukkan, tingkat keberhasilan eksplorasi hanya berkisar antara 10-20 persen. Artinya, kemungkinan kegagalan justru jauh lebih besar, ketimbang kemungkinan keberhasilan.

Oleh karena itu, tidak heran bila perusahaan KKKS migas besar saja yang berani mengambil risiko investasi eksplorasi, yang sebagian besar merupakan perusahaan migas asing (international oil company/IOC). Tanpa perusahaan migas global bermodal besar dan berani mengambil risiko, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan tambahan cadangan minyak dan gas bumi. Padahal penemuan cadangan sangat vital bagi kelanjutan produksi atau sustainable production di masa datang.

Pesan dari situasi ini adalah bahwa Indonesia masih membutuhkan oil majors, atau perusahaan-perusahaan migas besar dunia, untuk mengembangkan industri migas nasional. Sejauh ini, produsen minyak terbesar Indonesia masih dipegang Chevron (CPI) sementara produsen gas terbesar adalah Total E&P Indonesia. Produksi gas nasional terbesar datang dari blok Mahakam, walaupun kondisi blok ini semakin tua, namun masih bersifat strategis. Produksi gas bumi dari Blok Mahakam menyumbang sekitar 80 persen kebutuhan gas pada fasilitas produksi Bontang, di Kalimantan Timur.  

Faktor krisis kedua industri migas adalah, faktor KETIDAKPASTIAN yang berakbiat pada penurunan produksi dan sepinya aktivitas eksplorasi dan pengembangan industri migas. Situasi ketidakpastian ini dengan jelas digambarkan oleh sebuah lembaga internasional ternama, Business Monitor International. Menurut laporan terbaru Business Monitor tentang Industri Minyak dan Gas Indonesia, meningkatnya ketidakpastian hukum dan usaha akibat kampanye nasionalisasi yang disponsori oleh pihak-pihak dan kepentingan tertentu yang berujung pada perubahan kebijakan pemerintah pada sektor sumber daya alam, termasuk industri minyak dan gas bumi. 

Ketiga, kasus gratifikasi yang melibatkan mantan ketua SKK Migas Rudi Rubiandini. Kini Rudi telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini sedang ditelusuri KPK. Publik berharap kasus gratifikasi akan menjadi titik balik pengetatan praktik good corporate governance, baik di lembaga SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pelaku industri migas dan industri-industri pendukung migas. 

Situasi krisis ini tentu membuat kita prihatin apalagi melihat kenyataan bahwa cadangan minyak kita akan habis 12 tahun lagi bila tidak ditemukan cadangan baru, dan gas bumi sekitar 30-40 tahun lagi. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah terobosan. Pemerintah perlu mengirim sinyal ke investor migas bahwa Indonesia terbuka bagi investasi asing, khususnya di industri migas. Birokrasi, sistem perizinan, perlu disederhanakan. Kepastian hukum perlu diciptakan. Faktor ketidakpastian perlu dihilangkan, termasuk ketidakpastian perpanjangan blok-blok migas yang kontraknya akan habis. Perusahaan migas perlu diberi kepastian mengenai kelanjutan kontrak-kontrak migas yg akan berakhir, termasuk Blok Mahakam. Keputusan perlu dibuat dengan segera agar perusahaan-perusahaan migas dapat melakukan perencanaan investasi jauh-jauh hari. Investasi migas tidak dilakukan overnight. (*)

Moody's: Ketergantungan Impor Tinggi, Aktivitas Akusisi di sektor Migas di Indonesia & Asia Meningkat

Ilustrasi: sebuah anjungan migas lepas pantai

 Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang kini tergantung pada minyak impor akibat terus merosotnya produksi dalam negeri. Permintaan konsumsi minyak dalam negeri mencapai sekitar 1,4-1,5 juta barel per hari, sementara produksi minyak terus menurun menjadi 830.000 bph, separuh dari puncak produksi minyak 1,65 juta bph tahun 1995. Untuk produksi gas bumi, saat ini masih stagnan, dan pada suatu saat akan menurun bila tidak ditemukan cadangan gas bumi baru. Lembaga rating internasional Moody’s memperkirakan ketergantungan impor migas di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, akan mendorong aktivitas akuisisi di sektor hulu industri migas.

Akuisisi tersebut diperkirakan akan dilakukan tidak hanya oleh perusahaan migas besar dunia (oil majors) tapi juga perusahaan-perusahaan migas nasional di kawasan ini.

“Kami perkirakan ketergantungan Asia pada minyak dan gas bumi impor akan mendorong perusahaan-perusahaan migas negara-negara di kawasan Asia (national oil companies/NOCs) untuk melakukan akuisisi untuk mengamankan kebutuhan energi mereka,” kata Moody’s dalam laporannya.

Moody’s mencatat terjadi penurunan produksi minyak yang signifikan di negara-negara Asia dalam periode 2008-2012, terutama di Australia, Indonesia dan Malaysia, sementara pada saat yang sama permintaan domestik meningkat.

Untuk gas bumi atau liquefied natural gas (LNG), Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Sekitar 50% produksi LNG diekspor, sementara 50% dari produksi dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri. Berbeda dengan minyak, LNG yang sudah berproduksi saat ini sudah dikontrakkan ke pembeli jauh sebelum proyek-proyek LNG tersebut mulai berproduksi, seperti proyek di Badak LNG, BP Tangguh dan beberapa proyek LNG lainnya. Pada satu sisi, pemerintah telah meningkatkan alokasi output LNG ke pasar domestik, sementara pada sisi lain permintaan gas bumi dari dalam negeri meningkat tajam.

Mengingat output gas bumi saat ini sudah ada pembelinya, maka Indonesia bakal mengimpor LNG dari luar negeri untuk memenuhi permintaan dari dalam negeri yang terus meningkat tajam. Dan itu, sudah terbukti. Pertamina beberapa hari lalu telah menandatangani perjanjian jual-beli (SPA) dengan sebuah perusahaan di Amerika Serikat untuk mengimpor LNG.

Ironis, Pertamina lebih memilih mengalokasikan dana miliaran dolar AS untuk mengimpor LNG untuk periode tertentu, ketimbang mengalokasikan dana miliaran dolar setiap tahun untuk mencari cadangan migas baru di dalam negeri. Pertamina lebih memilih jalan pintas dengan mengimpor LNG ketimbang bersusah-payah dan mengambil risiko dengan berinvestasi mencari cadangan migas baru.

Maka tidak mengherankan bila perusahaan migas global seperti ExxonMobil, Total E&P Indonesie, BP, Inpex, ENI, dan Chevron, yang menemukan cadangan migas dan berproduksi migas. Sementara Pertamina cenderung pasif, menunggu blok-blok migas tua habis masa kontraknya.

Kondisi ini tidak sehat dan tidak efisien bagi keuangan Pertamina, karena biaya investasi untuk meningkatkan produksi di lapangan-lapangan tua jauh lebih besar ketimbang lapangan greenfield, lapangan baru.  Akibatnya, return on asset (ROA) dari investasi sangat tipis dan kadang rugi. Lapangan ONWJ, misalnya, Pertamina perlahan dapat meningkatkan produksi, tapi biaya investasinya pun sangat besar. Tahun 2012 saja, Pertamina mengalokasikan dana hampir US$1 miliar dolar untuk memperbaiki beberapa anjungan yang sudah tua, dan fasilitas produksi lainnya.

Demikian juga blok Siak yang akan segera dikembalikan ke Pemerintah, dibutuhkan biaya lebih besar untuk meningkatkan produksi blok tersebut yang kini berproduksi sekitar 1,800-2000 bph. Pertanyaannya, apakah dana yang dikeluarkan setimpal dengan produksi? Demikian juga blok-blok migas tua lainnya, yang kontraknya akan berakhir, termasuk Blok Mahakam. Sekitar 80 persen cadangan blok Mahakam telah dieksploitasi/diproduksi, sehingga jumlah cadangan yang masih tersisa sekitar 20% atau kurang.

Karena itu, operator yang mengelola Blok Mahakam pasca 2017, dituntut untuk meningkatkan investasi untuk menambah cadangan dan mempertahankan produksi dari sumur-sumur dan lapangan-lapangan minyak yang ada. Pertanyaannya, apakah efisien dan produktif bila blok Mahakam dikelola seluruhnya oleh Pertamina? Diperkirakan 2-3 miliar dana harus dikeluarkan setiap tahun untuk mempertahankan produksi di Blok Mahakam.

Saat ini pemerintah memiliki tiga opsi untuk mengembangkan Blok Mahakam, pasca 2017. Pertamina, kontrak operator yang sekarang (Total E&P) diperpanjang, opsi kedua, tidak diperpanjang, dan opsi ketiga, melibatkan operator lama (Total E&P Indonesie bersama mitranya Inpex) serta mengakomodasi kepentingan perusahaan migas nasional Pertamina. Dari sisi pemerintah, pertimbangan utama adalah produksi Blok Mahakam lebih dioptimalkan lagi dan risiko dapat ditekan ke titik nol.

Pemerintah kemungkinan tak akan mengambil risiko dengan menyerahkan seluruh tanggungjawab pengelolaan blok tua-raksasa tersebut kepada operator baru. Terlalu riskan dan tidak efisien. Maka opsi joint-operating, kolaborasi operator lama dan pemain baru merupakan opsi yang ideal dan efisien.

Dari konteks ketahanan energi dan pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri, maka opsi ketiga tersebut tampaknya lebih tepat bagi Indonesia yang kini terus berupaya mengamankan ketahanan energi dalam negeri. Mempertahankan produksi migas di lapangan atau blok-blok yang berproduksi perlu tetap dilakukan Indonesia, dan pada saat yang sama terus meningkatkan investasi untuk mencari cadangan minyak dan gas bumi. (*)