Kabinet Rakyat Indonesia Jokowi

Jokowi-JK 2014-2019

Jokowi adalah presiden rakyat ternyata bukanlah suatu slogan belaka. Jokowi membuat banyak orang berdecak kagum karena selain menolak politik transaksional, beliau juga menggunakan crowd-sourcing untuk kabinetnya melalui www.kabinetrakyat.org! "www.kabinetrakyat.org merupakan upaya kami sebagai bagian dari masyarakat dengan latar belakang beragam - relawan, aktivis, jurnalis, pengacara, buruh, pedagang,pegawai negeri, petani, politisi, praktisi IT, tokoh agama dan mahasiswa - untuk mewujudkan Kabinet Rakyat seutuhnya, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat!" demikian yang tertulis di website tersebut.

Namun ada juga yang tidak menyambut positif gagasan yang diusung oleh Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) ini. Menurut beberapa pihak, upaya ini dilakukan oleh orang-orang yang haus kekuasaan namun tidak memiliki keprofesionalitasan kerja.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai NasDem Willy Aditya menampik hal tersebut. "Ini sesuai, sejak awal kampanye Pak Jokowi yang sudah memberikan garis memperkuat sistem presidensial dengan kabinet yang berbasis profesional dan kerja. Ini dikarenakan preferensi Pak Jokowi dan JK dalam menyusun kabinet akan melihat program kampanye dan ekspektasi publik terhadap sektor prioritas,” jelasnya.

Ketua Dewan Kehormatan PDI-P Sidarto Dhanusubroto juga menyambut positif gagasan tersebut. Beliau menampik kekhawatiran akan adanya intervensi terhadap hak prerogatif presiden dalam menunjuk orang yang akan masuk ke kabinetnya. "Tidak akan mengganggu. Itu masukan agar orang-orang yang punya integritas, punya kapasitas dan rekam jejak yang baik, tidak ada beban masa lalu, bisa menjadi pertimbangan bagi presiden dan wakil presiden. Bagi saya makin banyak publik partisipasi, yang memang sudah punya nama-nama yang berintegritas, bagi saya memang baik,” paparnya.

Berikut ini adalah susunan usulan kabinet Jokowi-JK menurut www.kabinetrakyat.org:

1. MENTERI KOORDINATOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Jenderal TNI Budiman

Jendral TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, MPA

Jenderal (purn) TNI Ryamizard Racudu

2. MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Drs HA Muhaimin Iskandar, MSi

Puan Maharani

Tri Rismaharini

3. MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN

Faisal Basri

Chairul Tanjung

Hendri Saparini

4. MENTERI DALAM NEGERI

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM

Ferry Mursyidan Baldan

Arif Wibowo

5. MENTERI LUAR NEGERI

Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D

Andreas Hugo Pareira

Yuri Oktavian Thamrin

6. MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Drs. Ahmad Basarah, MH.

Hasto Krisyanto

Maruarar Sirait

7. MENTERI PERTAHANAN

Mayjen (Purn) TNI TB. Hasanuddin, SE, MM.

Andi Widjajanto, S Sos, MSc

Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno

8. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Zainal Arifin Muchtar

Prof Dr Saldi Isra, SH, MPA

Taufik Basari, SH, MA

9. MENTERI KEUANGAN

Prof Dr Hendrawan Supratikno

Dr. Sri Adiningsih M.Sc

Jeffri Geovanie

10. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

Poltak Sitanggang

Effendi Simbolon

Dr. Ir. Tumiran M. Eng

11. MENTERI AGAMA

Imam Nachrowi

Komaruddin Hidayat

Zuhairi Misrawi

12. MENTERI PERINDUSTRIAN

Erwin Aksa

Prof. Dr.(H.C.) Dahlan Iskan

Soetrisno Bachir

13. MENTERI PERDAGANGAN

Agus Gumiwang Kartasasmita

Rahmat Gobel

Marie Elka Pangestu

14. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Nia Dinata

Yovie Widianto

Najwa Shihab

15. MENTERI PEKERJAAN UMUM

Marwan Jafar

Effendi Sianipar

H. Patrice Rio Capella, SH

16. MENTERI TENAGA KERJA

Jumhur Hidayat

Rieke Dyah Pitaloka

Andi Gani Nena Wea

17. MENTERI KEHUTANAN

Chalid Muhammad

M. Prakosa

Dr. Satyawan Pudyatmoko, M.Sc

18. MENTERI PERHUBUNGAN

Rusdi Kirana

Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit M. Sc

Ignasius Jonan

19. MENTERI PENDIDIKAN

Anies Baswedan

Yudi Latif

Prof. Azyumadi Azra, CBE

20. MENTERI SOSIAL

Khofifah Indar Parawansa

Andi F Noya

FX Hadi Rudyatmo

Banyak yang menganggap bahwa seharusnya Jokowi bisa menguruskan kabinet gemuk ini. Para presiden terdahulu membuat kabinet gemuk supaya bisa membagi jatah kue kekuasaan. Saat ini Jokowi bisa saja mengefisiensikan kabinet dan memangkas kementerian yang tidak perlu, seperti kementerian agama misalnya.

Mari kita lihat bersama sejauh mana usulan nama-nama tersebut akan dipakai oleh Jokowi!

KPK Pahlawan Penyelamat Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

KPK blusukan ke bandara

Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraksi tengah malam! Tidak mengherankan bahwa pengguna media sosial Twitter meramaikan hashtag #KPKtidaktidur sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja KPK. Kali ini KPK blusukan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menyidak pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Yang hadir dalam sidak tersebut di antaranya adalah empat pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto. Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja, Kabareskrim Komjen Irjen Pol Suhardi Alius, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diwakili oleh Mas Achmad Santosa dan Yunus Husein serta pihak dari Angkasa Pura II yaitu Direktur Angkasa Pura II Tri S. Sunoko dan Kepala Bandara Soetta dan sejumlah pejabat terkait lain.

"Kita saksikan malam ini. Kita kerjasama dengan Mabes Polri dan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), sidak terhadap proses pemulangan TKI. Maksudnya lebih pada kedekatan uji pelayanan, bukan semata-mata penegakan, tapi dalam proses kami temukan beberapa pelanggaran hukum. Oleh karena itu tentu akan ditindak lanjut oleh teman-teman Mabes Polri," ujar Abraham.

"Sidak dilakukan terhadap sistem, prosedur dan sumber daya dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh BNP2TKI serta terhadap pengelolaan sistem keamanan di Bandara Soekarno Hatta. Sejak 2006, KPK telah menaruh perhatian khusus pada sistem penempatan TKI melalui kegiatan kajian dan pemantauan. Hasil kajian KPK telah disampaikan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI," jelas juru bicara KPK, Johan Budi.

18 orang ditangkap sementara untuk diproses sebagai hasil dari sidak tersebut. Seorang oknum Polri dan dua orang dari TNI Angkatan Darat juga menjadi yang ditangkap. Namun dalam sidak tersebut belum ada oknum dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam pelayanan kepada TKI. "Kami akan gali lebih jauh pihak-pihak lain yang diduga terlibat ada mata rantai mafia jaringan TKI maka pada waktunya kita akan periksa sejauh mana BNP2TKI dan tidak menutup perluasan penyelidikan," tutur Abraham.

Data BNP2TKI menunjukkan bahwa kedatangan TKI pada 2010 sejumlah 539.169 orang, pada 2011 sejumlah 494.266 orang, pada 2012 sejumlah 393.720 orang dan pada 2013 sejumlah 260.093 orang. Angka yang fantastis bukan apabila dijumlahkan semua! Memang malang benar nasib para TKI ini. DIpuja-puja sebagai penyumbang devisa terbesar negara namun perlakuan terhadap mereka sangat tidak pantas. Seperti yang diungkapkan oleh Abraham berikut ini, “Mereka setengah mati cari duit, tapi ketika pulang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, diperas dan intimidasi. KPK prihatin dengan keadaan ini, makanya lakukan sidak.”

#TVOneMemangBeda jadi Trending Topic Indonesia

parodi #TVOneMemangBeda

Pemilihan presiden kali ini memang lain daripada yang lain. Selain antusiasme para pemilih yang luar biasa, ada juga kisah lucu dan menarik untuk disimak. Seperti yang kita ketahui, ada cukong-cukong media di kubu para capres. Surya Paloh cukong Metro TV merangkap ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang termasuk koalisi Jokowi, Hary Tanoe cukong MNC group dari Partai Hanura dan Aburizal Bakrie cukong TV One yang berada di koalisi Prabowo.

Selesai waktu pencoblosan, TV One menampilkan hasil quick count kedua capres. Ketika media dan lembaga survey lainnya memenangkan Jokowi, TV One menampilkan hasil quick count yang anti-mainstream, yakni memenangkan Prabowo. Pada suatu titik bahkan TV One menampilkan hasil quick count yang apabila dijumlah, hasilnya lebih dari 100%! Inilah sumber mengapa TV One menjadi bahan olok-olok, terutama di media sosial Twitter.

"Jangan dikira kami tidak memperhatikan hal-hal itu, seperti guyonan untuk TV One. Itu semua kami perhatikan dan menjadi bahan evaluasi. Kalau memang secara internal ada yang salah, itu akan kami koreksi. Di running text kalau ada yang salah, itu juga ada sanksinya," ujar Sekretaris Perusahaan PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) yang membawahkan stasiun TV One, Neil Tobing. "Seperti hari-hari ini, ketika media lain menayangkan quick count, kami sudah menayangkan krisis di Gaza. Kami berusaha menyajikan apa yang dibutuhkan pemirsa," tambahnya. Padahal, jangan-jangan TV One sedang buah simalakama! Apabila menayangkan hasil quick count, berarti akan memenangkan Jokowi, lebih baik tidak ditayangkan sekalian.

Buntut dari kejadian ini juga saham Viva News dan TV One anjlok di bursa saham ketika IHSG semua saham beserta rupiah menguat. Indeks tukar semua menguat karena pasar menganggap Jokowi lah pemenang pilpres kali ini. Namun memang dasar TV One memang beda sesuai motonya, saham mereka yang anjlok sendiri.

Selain itu, buntut lain dari insiden kecil ini adalah juga diedarkannya petisi untuk mencabut hak penyiaran TV One kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Komisi Penyiaran Indonesia. Pengisi petisi berargumentasi bahwa TV One tidak layar siar karena TV One telah melakukan pembohongan publik dan sangat parsial serta tidak independen. Memang TV One sudah sangat parsial sejak jaman kampanye. TV One hanya menyiarkan berita-berita baik tentang Prabowo, berita tentang Jokowi sangat jarang. Kalaupun ada, itu pun pasti berita yang buruk. Hingga tulisan ini dibuat, pengisi petisi telah menembus 10.000 orang.

Beberapa candaan dengan hashtag #TVOneMemangBeda di Twitter adalah sebagai berikut ini:

- Status kamu masih jomblo? Coba cek di TV One siapa tahu kamu sudah tidak jomblo lagi. #TVOneMemangBeda

- Jokowi Presiden RI, Prabowo Presiden TV One #TVOneMemangBeda

-  Brazil membantai Jerman 7-1 di Piala Dunia. #TVOneMemangBeda

Prabowo Anti Asing atau Antek Asing?

"Jangan biarkan asing menguasai seluruh sumber daya alam Indonesia. Sudah saatnya direbut kembali dan dinikmati oleh rakyat. Sudahlah asing mendapatkan kesempatan untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, rakyat juga tidak mendapatkan apa-apa," ucap Prabowo di salah satu kampanyenya.

Memang tidak jarang kita mendengar ucapan-ucapan bernuansa nasionalis dan anti asing yang keluar dari mulut Prabowo di kampanye-kampanyenya. Prabowo menganggap bahwa rakyat Indonesia yang miskin adalah orang-orang ‘goblok’, hingga dia harus mengklarifikasi pernyataannya tersebut karena menuai banyak kecaman. Selain militerisme, aroma nasionalisme sangat kental terlihat di atribut-atribut yang digunakan Prabowo.

Namun belakangan muncul jurnalis kawakan dari Amerika Serikat, Allan Nairn, yang mempublikasikan dua buah postingan di blognya yang berisi tentang pengalamannya mewawancarai Prabowo. Allan mengakui bahwa perbincangannya dengan Prabowo memang seharusnya off-the-record, namun karena sekarang Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden dan bahaya sudah berada di depan mata. Menurut pengakuannya, Prabowo adalah kaki tangan kepercayaan Amerika selama Prabowo masih di Kopassus. Prabowo bahkan membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk menginvasi Indonesia apabila benar diperlukan! Gila! Prabowo selalu menggadang-gadang diri sebagai seorang nasionalis dan anti asing, ternyata dialah si antek asing yang sebenarnya!

Prabowo anti asing?

Lagipula kalau dipikir-pikir lagi, untuk apa sih kita anti asing segala? Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa berkat investasi asing dan para ahli dari berbagai negara, perekonomian dan pendidikan kita bisa maju seperti ini. Misalkan saja bidang energi. Kalau perusahaan-perusahaan minyak dan gas asing tidak berkiprah di Indonesia, memangnya Pertamina mampu mengolah itu semua? Pertamina sudah korup sejak dulu dan hanya dikuasai oleh para elite yang kebanyakan hasil perbiakan Orde Baru. Hasil kelola kebanyakan masuk ke kantong para elite. Sedangkan perusahaan asing yang notabene-nya malapetaka malah menyumbang jutaan dollar bagi pendapatan negara kita tiap tahunnya, belum lagi pembangunan dan sumbangan yang diberikan kepada masyarakat sekitarnya.

Ngomong-ngomong soal anti asing dan energi, ini mengingatkan kita perihal Blok Mahakam yang akan segera berakhir kontraknya pada tahun 2017. Isu anti asing juga digadang-gadang di sini. Pertamina mau mengambil alih dan mengusir Total E&P dan Inpex yang saat ini mengelola Blok Mahakam. Padahal kita tahu bahwa Blok Mahakam adalah blok yang sulit, sedangkan Pertamina masih belum memiliki teknologi dan orang-orang yang ahli. Seharusnya, kontrak Total kembali diperpanjang selama lima tahun, bekerjasama dengan Pertamina. Selama itu pula Total sembari mentransfer teknologi dan skill yang dibutuhkan kepada Pertamina.

Tapi kalau Prabowo yang jadi presiden sih kayaknya Blok Mahakam diambil alih oleh Pertamina ya. Walaupun masih ada kemungkinan tidak, karena Prabowo ternyata sebenarnya adalah antek asing, jadi mungkin dia tidak akan keberatan apabila Blok Mahakam dikelola asing. Kita lihat saja nanti bagaimana. Semoga saja yang mengelola Blok Mahakam nanti memang yang kompeten agar tidak sia-sia.

Mantan Ketua MK Indonesia Divonis Seumur Hidup

Akil sesaat setelah vonis dibacakan

“Saya akan banding, sampai ke surga sekalipun!” ucap Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pede-nya seolah-olah dia pasti akan masuk surga. Pernyataan tersebut diucapkannya setelah majelis hakin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepadanya. Akil terlibat dalam 15 kasus suap atas sengketa pemilihan kepala daerah. Penjara seumur hidup adalah tingkat hukuman atas pidana kejahatan yang paling berat dalam kerangka hukum Indonesia.

Namun putusan hukuman penjara seumur hidup tersebut disertai dengan pengembalian beberapa aset Akil yakni:

1. Tabungan di rekening Bank Nasional Indonesia atas nama Akil Mochtar sebesar Rp 4.203. 569.304 dikurangi Rp 1.000.050.000 yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Sehingga, sisa uang yang dikembalikan kepada Akil Rp 3.203.519.304

2. Tabungan di rekening Bank Mandiri atas nama Akil Mochtar sebesar Rp 3.798.675.753 dikurangi Rp 2.635.000.000 yang diduga kuat hasil korupsi. Sisa uang yang dikembalikan oleh negara Rp 1.163.675.753

3. Tabungan di rekening Bank Central Asia atas nama Akil Mochtar Rp 3.345.134.445,50 dikurangi 2.906.676.000 yang diduga hasil korupsi. Sisa yang dikembalikan Rp 438.458.445

4. Toyota Kijang Innova warna biru metalik dengan nomor polisi B 16359 SZC

5. Mobil Ford warna abu- abu nomor polisi B420 D

6. sebidang tanah seluas 305 meter persegi di Jalan Karya Baru nomor 20, Kalimantan Barat dinilai oleh hakim diperoleh dan dibeli Akil sebelum menjadi anggota DPR atau hakim MK.

7. Deposito di Bank Rakyat Indonesia senilai Rp1,5 miliar

8. Deposito Bank Rakyat Indonesia Rp 1,5 miliar

9. Mobil Audi hitam nomor polisi B 8234 C dinilai hakim diperoleh dari hasil tukar tambah mobil

10. Uang seumlah Rp 350 juta

Di dalam pertimbangan hakim, salah satu alasan yang memberatkan adalah bahwa karena Akil adalah seorang hakim, seseorang yang seharusnya menjadi teladan dan contoh. Lebih lagi bahwa Akil bukan sembarang hakim, melainkan hakim konstitusi! Seseorang yang berada di pucuk konstitusi namun malah korupsi sangatlah mengecewakan.

Peristiwa ditangkapnya dan divonisnya Akil diliput dan diberitakan juga oleh berbagai media internasional. Seorang ketua MK suatu negara melakukan korupsi! Sungguh mencoreng dan memalukan nama bangsa! Indonesia memang sudah sering go-international dalam hal korupsi. Seandainya saja kita bisa hebat dalam keahlian yang lain.

Vonis yang dijatuhkan kepada Akil juga otomatis menjadi sejarah hukuman terberat atas kasus korupsi. Lain lagi di Republik Rakyat Cina (RRC), hukuman untuk korupsi adalah hukuman mati. Walaupun dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), namun hukuman tersebut terbukti cukup efektif dalam memberantas korupsi. Apakah KPK akan membawa Indonesia melangkah ke jalur tersebut mengingat sudah sangat kronisnya korupsi di Indonesia?