Ini Komentar Konyol Anggota DPR Soal Blok Mahakam

Kurtubi

Lagi-lagi komentar konyol keluar dari mulut anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adalah Komisi VII DPR yang mendesak pemerintah untuk memberikan participating interest (PI) atau pemberian hak partisipasi atas pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina. Masalahnya, selama ini hak tersebut diberikan ke pihak asing atau operator lamanya

Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, mengatakan Blok Mahakam sudah seharusnya diserahkan ke PT Pertamina (Persero) secara penuh 100 persen. Dirinya juga menilai bahwa Pertamina memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengelola blok tersebut.

"Jangan lagi berikan hak partisipasi 15 persen atau segala macamnya ke operator lama," ketus Kurtubi.

Kurtubi juga menganggap bahwa melalui penyerahan hak partisipasi penuh 100 persen Blok Mahakam ke Pertamina, maka akan memberikan dukungan kinerja perusahaan secara korporasi. "Ini juga menjadi salah satu cara meningkatkan produksi dan penerimaan negara," tandas Kurtubi.

Dia berpendapat bahwa pihak asing sudah cukup mengelola Blok Mahakam sampai 50 tahun. Maka perusahaan asing tidak boleh lagi menikmati hasil sumber daya alam Indonesia yang seharusnya bisa digunakan dan dioptimalkan oleh negara. "Di Blok itu cadangannya sangat luar biasa besar," tegas dia.

Saat ini blok yang akan habis kontrak pada 2017 dan terletak di Kalimantan Timur tersebut masih dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.

Pemerintah sebelumnya telah memutuskan bahwa mayoritas hak partisipasi Blok Mahakam diserahkan ke Pertamina. Namun Pertamina tetap disarankan untuk menggandeng operator lama yakni Total dan Inpex.

Sangat disayangkan bahwa anggota DPR bisa mengeluarkan pernyataan bodoh tersebut. Nasionalisme buta bisa membuat kita tidak realistis dalam mempertimbangkan keadaan. Kemampuan dan kondisi keuangan Pertamina belum siap untuk mengelola blok migas sesulit blok Mahakam sendirian.

Pertamina sedang sibuk untuk cari pinjaman supaya bisa mengelola blok Mahakam, Total E&P Indonesie sudah menyatakan siap untuk investasi triliunan di blok Mahakam. Kan sayang sekali kalau karena gengsi kemudian Pertamina menyia-nyiakan ini.

Pertamina juga bisa belajar banyak dari perusahaan sekelas Total. Semoga saja pemerintah bisa bijak dalam memutuskan nasib blok Mahakam.

Pembangunan Infrastruktur dari Alih Fungsi Subsidi BBM

infrastruktur

Akhirnya ada juga kejelasan dari dana yang digunakan setelah pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) mengajukan usul program prioritas pengalihan subsidi BBM yang akan dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 33,31 triliun.

Adapun dana tersebut akan dibagi untuk 4 prioritas infrastruktur. Yang pertama bakal ditujukan untuk infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi seperti program kedaulatan pangan akan diusulkan mendapatkan anggaran sebesar Rp 8,45 triliun.

"Anggaran ini digunakan untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi, pembangunan dan rehabilitasi waduk, pengendalian banjir dan pengamanan pantai, serta pengembangan air baku untuk penyediaan air bersih," terang Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.

Sementara itu untuk pemenuhan infrastruktur dasar, Kementerian PU-Pera mengalokasikan Rp 3,71 untuk proyek pembangunan rumah dan Rp 5,40 triliun untuk permukiman termasuk untuk pengembangan kawasan perbatasan.

"Ketiga, anggaran Rp 10 triliun untuk kesenjangan antar wilayah. Seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan jalan wilayah perbatasan, baik menuju perbatasan dan sejajaran dengan perbatasan," jelas Basuki.

Untuk program konektivitas dianggarkan sebesar Rp 5,75 triliun untuk pembangunan jalan bebas hambatan (Tol). "Termasuk pembangunan jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok dan jalan akses pelabuhan di Sorong (Papua), Kuala Tanjung (Sumatera Utara), dan Maloy (Kalimantan Timur)," tambahnya.

Rakyat memang sangat membutuhkan detail-detail tersebut karena rakyat sempat marah ketika subsidi BBM dicabut. Dengan keyakinan bahwa ternyata subsidi BBM tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, tentunya rakyat yang marah akan menjadi lebih mendukung kebijakan pemerintah.

Infrastruktur memang sangat penting karena perekonomian bergantung pada infrastruktur. Semakin tinggi tingkat infrastruktur, roda perekonomian akan makin berputar.

Semoga saja dengan berhasilnya program ini, subsidi BBM ke depannya bisa dihapus secara keseluruhan dan digunakan untuk kepentingan infrastruktur yang lebih nyata.

Heboh Foto Mesra Ketua KPK Bersama Puteri Indonesia

Foto Skandal Ketua KPK

Dunia maya dihebohkan dengan beredarnya foto mirip Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Abraham Samad bersama Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira Wirayanti. KPK sudah dengan tegas menyatakan bahwa foto tersebut adalah rekayasa semata.

"KPK sudah mengkaji foto yang sudah beredar dan dipastikan hasil editan dan rekayasa," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Bambang berujar bahwa kondisi sekarang, khususnya pasca penetapan tersangka Komjen Polisi Budi Gunawan. Pihak-pihak tertentu akan mencoba menyebar fitnah untuk KPK dengan memanfaatkan kondisi.

"KPK paham situasi seperti ini. KPK dapat dan selalu jadi sasaran fitnah, didelegitimasi dan mencoba dikorbankan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Tentu KPK tak segan mengambil langkah hukum bila kelak diperlukan," tandasnya.

Abraham Samad sendiri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa penyebaran foto tersebut merupakan gosip yang sengaja disebarkan untuk menghancurkan dan mengkriminalisasi dirinya.

Sedangkan anggota komisi III DPR dari PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menyarankan agar ada klarifikasi terhadap kebenaran foto tersebut. Jika terbukti, maka majelis etik KPK harus memberikan sanksi tegas terhadap Samad.

"Pertanyaannya itu asli apa tidak (foto mirip Abraham Samad dan Elvira Devinamira). Kalau asli, baru diusut Majelis Etik," tegas Trimedya.

Menurutnya pula, tak cukup dengan sanksi etik tapi jika benar maka penyebar foto tersebut pun layak mendapatkan sangsi pidana. Hal itu masuk usaha pencemaran nama baik.

"Harus diusut oleh penegak hukum siapa penyebarnya. Kan itu bisa lewat cybercrime (tuntutannya)," terang dia.

"Pertanyaannya itu asli apa tidak. Kalau asli, baru diusut Majelis Etik."

Ya masa Abraham Samad tidak sadar kalau punya banyak musuh jadi mengambil foto seperti itu sih.  Besar kemungkinan ini adalah balasan dari kubu Budi Gunawan yang dendam terhadapnya. Tapi kalaupun memang misalkan ternyata foto itu benar dan Samad benar dicekal, ya tidak apa-apa juga sih. Walaupun kepemimpinan berganti, namun KPK sebagai institusi akan tetap hidup!

Jokowi Pilih Koruptor Sebagai Kapolri

Budi Gunawan

Hari ini masyarakat Indonesia dikagetkan dengan foto yang banyak beredar di media sosial maupun pesan singkat yang isinya surat pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Sutarman dan pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon penggantinya.

Sekilas tentang latar belakang Budi. Ketika masih berpangkat Komisaris Besar (Kombes), Budi pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden RI di masa pemerintahan Megawati, tahun 2001 hingga 2004.

Usai masa pemerintahan Mega, karir Budi semakin meningkat. Budi tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Binkar) Mabes Polri.

Dari Binkar, dirinya naik menjadi Kepala Selapa Polri, lembaga yang dibawahi Lemdikpol selama 2 tahun. Dirinya juga pernah mengecap pengalaman menjadi Kapolda Jambi.

Selain itu, Budi juga pernah menjabat sebagai Kapolda Bali. Gelar Komisaris Jenderal (Komjen) pun berhasil diterimanya saat didapuk menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) pada tahun 2012, yang membawahi lembaga-lembaga pendidikan seperti Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (SESPIM), Akademi Kepolisian (Akpol) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan penilaian atas penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Pemilihan Budi sebagai calon Kapolri dianggap sepenuhnya berada dalam kewenangan Jokowi sebagai Presiden. Padahal Jokowi bilang bahwa sebenarnya penunjukan Budi itu atas usul dari Kompolnas.

"Penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri, menurut Kompolnas, itu sepenuhnya adalah kewenangan Bapak Presiden. Dan itu bagian dari pertimbangan dan rekomendasi Kompolnas kepada Presiden," kata komisioner Kompolnas, Edisaputra Hasibuan.

Edisaputra berujar bahwa Kompolnas mengaku akan mendukung keputusan Presiden terkait pemilihan Kapolri pengganti Jendral Sutarman ini. Rekam jejak Budi Gunawan selama menjabat di kepolisian dianggap sebagai salah satu nilai plus pria 55 tahun tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi putusan bapak Presiden. Dalam catatan kompolnas, Budi Gunawan adalah pati senior Polri yang memiliki rekam jejak dan memiliki kinerja yang bagus. Prestasinya juga banyak," ujar Edi.

Nah permasalahannya, yang mana malah tidak diungkit-ungkit sama sekali, Budi Gunawan pernah terjerat kasus rekening gendut. Kasus tersebut sempat heboh karena diekspos oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Salah satu staf ICW pun dibacok kepalanya karena mengulik-ulik kasus tersebut.

Banyak orang kecewa atas pemilihan tersebut. Jokowi dinilai belum bisa melepaskan diri dari pengaruh Megawati. Jelas pun bahwa berarti pemberantasan korupsi bukanlah prioritas Jokowi. Lagi-lagi rapor merah untuk Jokowi.

PR Terbesar KPK Adalah Kepolisian dan Kejaksaan Indonesia

KPK

Tidak terasa, setelah lewatnya skandal demi skandal korupsi, ternyata kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah genap berusia 11 tahun sejak awal berdiri pada tahun 2003. Ketua KPK, Abraham Samad, menyatakan bahwa KPK masih memiliki banyak PR yang harus segera diselesaikan.

"Masih banyak PR KPK ke depan yang harus segera diselesaikan dan KPK harus tetap menjadi lembaga yang dicintai publik,‎" ujar Abraham.

Abraham berpendapat bahwa tingginya harapan masyarakat terhadap kinerja KPK menjadi salah satu PR. Lembaga yang saat ini paling dipercaya masyarakat itu harus bisa memenuhi harapan masyarakat untuk memberantas korupsi.

"PR itu berupa harapan dan tantangan yang harus dihadapi ke depan‎," tandas Samad.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto berpandangan bahwa belum banyak yang bisa dilakukan KPK sejak 11 tahun berdiri. Namun, Bambang yakin bahwa yang telah dilakukan KPK adalah hal yang terbaik untuk pemberantasan korupsi.

"Ulang tahun ini harus dijadikan 'pengingat' bahwa kerja belum lagi usai. Onak dan duri membentang sangat panjang dan acap kali datang mengancam dan menghadang," pungkas Bambang.

"Postur KPK ke depan harus didesain dan dikembangkan sesuai perkembangan evolusi korupsi yang kian canggih dan masif. Demografi Indonesia tak bisa hanya ditangani oleh KPK yang berpusat di Jakarta saja. Harus ada keberanian untuk mempercepat dan memperluas jangkauan KPK," tegas Bambang.

Sementara itu, Komisioner KPK yang lain, Adnan Pandu Praja, mengatakan bahwa PR terbesar KPK adalah mengurangi penyalahgunaan wewenang oleh oknum parlemen. Selain itu, KPK juga harus berperan dalam meningkatkan kinerja Polri dan Kejaksaan untuk menangani kasus korupsi.

"Untuk yang pertama, sangat tergantung kepada dukungan kemitraan dari partai politik. Yang kedua sangat tergantung dari tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal," tukas Pandu.

Memang tugas KPK yang terberat sepertinya adalah dalam melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Mengapa demikian? Karena justru merekalah yang acap kali menjadi dalang dan pelakunya! Padahal posisi mereka vital. Kalau sudah ada perubahan kultur di dalam kepolisian dan kejaksaan, barulah harapan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih meningkat tajam dibanding saat ini.

Jaya KPK!

Wartawan Indonesia Tidak Sensitif dalam Peliputan QZ8501

QZ 8501

Sekali lagi kita dikejutkan dengan berita hilangnya pesawat terbang. Padahal belum lama Malaysian Airline yang hilang belum ditemukan. Kejadian yang kali ini menimpa maskapai Air Asia pun mengingatkan kita pada pesawat Adam Air yang hilang pada 2007 lalu.

Tim gabungan akan kembali melakukan pencarian AirAsia QZ 8501 yang hilang di sekitar perairan Bangka Belitung. Bupati Belitung Timur, Basuri Tjahaya Purnama memiliki dugaan yang lebih spesifik mengenai lokasi hilangnya pesawat itu.

"Diperkirakan Pulau Nangka dan Serutu," tutur Basuri.

Pulau Nangka yang masuk dalam wilayah Bangka Belitung memang berada di zona perairan yang menjadi target pencarian QZ 8501. Begitu juga dengan Pulau Serutu yang masuk dalam wilayah administrasi Kalimantan Barat itu.

"Kalau posko kami siapkan di Kelapa Kampit, Manggar, Gantung dan Kelumpang," ujar adik dari Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama ini.

Basuri mengatakan, posko yang disiapkan Pemkab Belitung Timur difokuskan di Manggar. "Ambulans, BBM, semua kita siapkan untuk mengantisipasi korban," ujar Basuri.pan Crisis Center Bandara Juanda.

Hal yang disesalkan banyak pihak adalah juga soal peliputan tragedi ini. Wartawan lokal dinilai tidak simpati pada keluarga korban. Ketika wartawan internasional sibuk menganalisa mengapa tragedi tersebut bisa terjadi, wartawan lokal malah sibuk menginterogasi dan mengorek-ngorek perihal keluarga korban. Keluarga korban yang sedang panik dan bersedih malah disodori pertanyaan-pertanyaan yang mengiris.

Seharusnya dalam kode etik jurnalistik Indonesia ada aturan tata cara meliput peristiwa tragedi dan bencana supaya kejadian seperti ini tidak berulang terus menerus.

Yah kita harapkan saja bahwa sempat terjadi pendaratan darurat dan memang ada korban selamat. Semoga saja pemerintah Indonesia akan terbuka menerima bantuan internasional dalam mencari keberadaan pesawat yang hilang tersebut.

Ahok Tidak Keberatan Dipanggil Kafir, Yang Penting Tidak Korupsi

kutipan Ahok

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap dipanggil Ahok, menganggap selalu ada saja riuh perlawanan dan fitnah-fitnah yang ditujukan kepadanya terkait program dan kebijakan yang ia kerjakan ataupun yang baru akan ia kerjakan. Tetapi untungnya ia mengaku tidak peduli dengan penilaian apapun selama masih dalam koridor yang benar.

"Orang DKI dari dulu miras dijual, kok gara-gara saya. Kalijodo, lokalisasi, saya mau beresin ributnya ke yang lain," keluh Ahok.

Selain itu, banyak orang yang menyerangnya, mengaitkan program atau kebijakan yang dilakukannya dengan isu politik sampai isu rasisme. "Kalau saya paling gampang cari kelemahan saya. Udah Cina, kafir. Komplit," tuturnya.

Terkait isu rasisme yang sering dilontarkan padanya, ia pun bercanda dengan mengatakan bahwa dia akan membuat sebuah kaos yang melambangkan dirinya. "Saya pikir saya musti cetak kaos juga, tulisannya, saya bangga jadi kafir yang penting tidak korupsi," ujar Ahok.

Ahok menganggap bahwa sebenarnya inti masalah dari birokrasi atau apapun adalah korupsi. Tetapi hal itu dicoba untuk diputarbalikkan oleh orang yang punya kepentingan.

Masalah yang kerap terjadi di DKI pun akibat adanya korupsi. Baik macet, banjir, dan lain sebagainya, akar masalahnya adalah korupsi.

"Kalau dibereskan mudah-mudah semua program di DKI, semua pelayanan terpadu, kesehatan, bertahap akan kita penuhi," pungkas Ahok.

"Saya dari dulu selalu berkeyakinan kenapa demokrasi bisa diikuti korupsi, harusnya tanpa korupsi. Saya katakan sistem kita dikebiri," ujarnya.

Ahok juga menilai bahwa banyaknya tangan-tangan oknum yang bermain di balik pelayanan terpadu di Jakarta membuatnya harus berbuat nekad untuk memecat sebagian besar karyawan di DKI bulan ini. Resiko penolakan tentu akan besar tetapi dia tidak pernah bisa mengetahui keefektifan langkah tersebut kalau tidak dicoba lebih dulu.

"Sekarang gimana caranya anak muda jujur mau jadi PNS di DKI, makanya saya mau stafkan pejabat DKI yang nggak bagus. Kalau coba mecat orang nggak apa-apa, kalau salah ya balikin. Daripada kita sangka dia baik tapi ternyata nggak, program ketinggalan," tegasnya.

"Kelihatannya Desember banyak pentolan DKI mau saya stafkan. Stress juga nih, tapi kalau nggak pernah dilakukan nggak pernah kita coba. Kita bisa lihat perlawanan mereka sampai mana," tukasnya.

Tindakan-tindakan Ahok melawan korupsi yang sudah akut di Indonesia terutama Jakarta ini harus didukung penuh. Karena apabila dia berjalan sendirian tentu akan lebih sulit. Kira-kira butuh waktu berapa tahun ya untuk memberantas korupsi yang sudah akut ini dengan jurus-jurus pamungkas Ahok?