#TVOneMemangBeda jadi Trending Topic Indonesia

parodi #TVOneMemangBeda

Pemilihan presiden kali ini memang lain daripada yang lain. Selain antusiasme para pemilih yang luar biasa, ada juga kisah lucu dan menarik untuk disimak. Seperti yang kita ketahui, ada cukong-cukong media di kubu para capres. Surya Paloh cukong Metro TV merangkap ketua Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang termasuk koalisi Jokowi, Hary Tanoe cukong MNC group dari Partai Hanura dan Aburizal Bakrie cukong TV One yang berada di koalisi Prabowo.

Selesai waktu pencoblosan, TV One menampilkan hasil quick count kedua capres. Ketika media dan lembaga survey lainnya memenangkan Jokowi, TV One menampilkan hasil quick count yang anti-mainstream, yakni memenangkan Prabowo. Pada suatu titik bahkan TV One menampilkan hasil quick count yang apabila dijumlah, hasilnya lebih dari 100%! Inilah sumber mengapa TV One menjadi bahan olok-olok, terutama di media sosial Twitter.

"Jangan dikira kami tidak memperhatikan hal-hal itu, seperti guyonan untuk TV One. Itu semua kami perhatikan dan menjadi bahan evaluasi. Kalau memang secara internal ada yang salah, itu akan kami koreksi. Di running text kalau ada yang salah, itu juga ada sanksinya," ujar Sekretaris Perusahaan PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) yang membawahkan stasiun TV One, Neil Tobing. "Seperti hari-hari ini, ketika media lain menayangkan quick count, kami sudah menayangkan krisis di Gaza. Kami berusaha menyajikan apa yang dibutuhkan pemirsa," tambahnya. Padahal, jangan-jangan TV One sedang buah simalakama! Apabila menayangkan hasil quick count, berarti akan memenangkan Jokowi, lebih baik tidak ditayangkan sekalian.

Buntut dari kejadian ini juga saham Viva News dan TV One anjlok di bursa saham ketika IHSG semua saham beserta rupiah menguat. Indeks tukar semua menguat karena pasar menganggap Jokowi lah pemenang pilpres kali ini. Namun memang dasar TV One memang beda sesuai motonya, saham mereka yang anjlok sendiri.

Selain itu, buntut lain dari insiden kecil ini adalah juga diedarkannya petisi untuk mencabut hak penyiaran TV One kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Komisi Penyiaran Indonesia. Pengisi petisi berargumentasi bahwa TV One tidak layar siar karena TV One telah melakukan pembohongan publik dan sangat parsial serta tidak independen. Memang TV One sudah sangat parsial sejak jaman kampanye. TV One hanya menyiarkan berita-berita baik tentang Prabowo, berita tentang Jokowi sangat jarang. Kalaupun ada, itu pun pasti berita yang buruk. Hingga tulisan ini dibuat, pengisi petisi telah menembus 10.000 orang.

Beberapa candaan dengan hashtag #TVOneMemangBeda di Twitter adalah sebagai berikut ini:

- Status kamu masih jomblo? Coba cek di TV One siapa tahu kamu sudah tidak jomblo lagi. #TVOneMemangBeda

- Jokowi Presiden RI, Prabowo Presiden TV One #TVOneMemangBeda

-  Brazil membantai Jerman 7-1 di Piala Dunia. #TVOneMemangBeda

Prabowo Anti Asing atau Antek Asing?

"Jangan biarkan asing menguasai seluruh sumber daya alam Indonesia. Sudah saatnya direbut kembali dan dinikmati oleh rakyat. Sudahlah asing mendapatkan kesempatan untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, rakyat juga tidak mendapatkan apa-apa," ucap Prabowo di salah satu kampanyenya.

Memang tidak jarang kita mendengar ucapan-ucapan bernuansa nasionalis dan anti asing yang keluar dari mulut Prabowo di kampanye-kampanyenya. Prabowo menganggap bahwa rakyat Indonesia yang miskin adalah orang-orang ‘goblok’, hingga dia harus mengklarifikasi pernyataannya tersebut karena menuai banyak kecaman. Selain militerisme, aroma nasionalisme sangat kental terlihat di atribut-atribut yang digunakan Prabowo.

Namun belakangan muncul jurnalis kawakan dari Amerika Serikat, Allan Nairn, yang mempublikasikan dua buah postingan di blognya yang berisi tentang pengalamannya mewawancarai Prabowo. Allan mengakui bahwa perbincangannya dengan Prabowo memang seharusnya off-the-record, namun karena sekarang Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden dan bahaya sudah berada di depan mata. Menurut pengakuannya, Prabowo adalah kaki tangan kepercayaan Amerika selama Prabowo masih di Kopassus. Prabowo bahkan membuka pintu bagi Amerika Serikat untuk menginvasi Indonesia apabila benar diperlukan! Gila! Prabowo selalu menggadang-gadang diri sebagai seorang nasionalis dan anti asing, ternyata dialah si antek asing yang sebenarnya!

Prabowo anti asing?

Lagipula kalau dipikir-pikir lagi, untuk apa sih kita anti asing segala? Padahal tidak bisa dipungkiri bahwa berkat investasi asing dan para ahli dari berbagai negara, perekonomian dan pendidikan kita bisa maju seperti ini. Misalkan saja bidang energi. Kalau perusahaan-perusahaan minyak dan gas asing tidak berkiprah di Indonesia, memangnya Pertamina mampu mengolah itu semua? Pertamina sudah korup sejak dulu dan hanya dikuasai oleh para elite yang kebanyakan hasil perbiakan Orde Baru. Hasil kelola kebanyakan masuk ke kantong para elite. Sedangkan perusahaan asing yang notabene-nya malapetaka malah menyumbang jutaan dollar bagi pendapatan negara kita tiap tahunnya, belum lagi pembangunan dan sumbangan yang diberikan kepada masyarakat sekitarnya.

Ngomong-ngomong soal anti asing dan energi, ini mengingatkan kita perihal Blok Mahakam yang akan segera berakhir kontraknya pada tahun 2017. Isu anti asing juga digadang-gadang di sini. Pertamina mau mengambil alih dan mengusir Total E&P dan Inpex yang saat ini mengelola Blok Mahakam. Padahal kita tahu bahwa Blok Mahakam adalah blok yang sulit, sedangkan Pertamina masih belum memiliki teknologi dan orang-orang yang ahli. Seharusnya, kontrak Total kembali diperpanjang selama lima tahun, bekerjasama dengan Pertamina. Selama itu pula Total sembari mentransfer teknologi dan skill yang dibutuhkan kepada Pertamina.

Tapi kalau Prabowo yang jadi presiden sih kayaknya Blok Mahakam diambil alih oleh Pertamina ya. Walaupun masih ada kemungkinan tidak, karena Prabowo ternyata sebenarnya adalah antek asing, jadi mungkin dia tidak akan keberatan apabila Blok Mahakam dikelola asing. Kita lihat saja nanti bagaimana. Semoga saja yang mengelola Blok Mahakam nanti memang yang kompeten agar tidak sia-sia.

Mantan Ketua MK Indonesia Divonis Seumur Hidup

Akil sesaat setelah vonis dibacakan

“Saya akan banding, sampai ke surga sekalipun!” ucap Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dengan pede-nya seolah-olah dia pasti akan masuk surga. Pernyataan tersebut diucapkannya setelah majelis hakin Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepadanya. Akil terlibat dalam 15 kasus suap atas sengketa pemilihan kepala daerah. Penjara seumur hidup adalah tingkat hukuman atas pidana kejahatan yang paling berat dalam kerangka hukum Indonesia.

Namun putusan hukuman penjara seumur hidup tersebut disertai dengan pengembalian beberapa aset Akil yakni:

1. Tabungan di rekening Bank Nasional Indonesia atas nama Akil Mochtar sebesar Rp 4.203. 569.304 dikurangi Rp 1.000.050.000 yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Sehingga, sisa uang yang dikembalikan kepada Akil Rp 3.203.519.304

2. Tabungan di rekening Bank Mandiri atas nama Akil Mochtar sebesar Rp 3.798.675.753 dikurangi Rp 2.635.000.000 yang diduga kuat hasil korupsi. Sisa uang yang dikembalikan oleh negara Rp 1.163.675.753

3. Tabungan di rekening Bank Central Asia atas nama Akil Mochtar Rp 3.345.134.445,50 dikurangi 2.906.676.000 yang diduga hasil korupsi. Sisa yang dikembalikan Rp 438.458.445

4. Toyota Kijang Innova warna biru metalik dengan nomor polisi B 16359 SZC

5. Mobil Ford warna abu- abu nomor polisi B420 D

6. sebidang tanah seluas 305 meter persegi di Jalan Karya Baru nomor 20, Kalimantan Barat dinilai oleh hakim diperoleh dan dibeli Akil sebelum menjadi anggota DPR atau hakim MK.

7. Deposito di Bank Rakyat Indonesia senilai Rp1,5 miliar

8. Deposito Bank Rakyat Indonesia Rp 1,5 miliar

9. Mobil Audi hitam nomor polisi B 8234 C dinilai hakim diperoleh dari hasil tukar tambah mobil

10. Uang seumlah Rp 350 juta

Di dalam pertimbangan hakim, salah satu alasan yang memberatkan adalah bahwa karena Akil adalah seorang hakim, seseorang yang seharusnya menjadi teladan dan contoh. Lebih lagi bahwa Akil bukan sembarang hakim, melainkan hakim konstitusi! Seseorang yang berada di pucuk konstitusi namun malah korupsi sangatlah mengecewakan.

Peristiwa ditangkapnya dan divonisnya Akil diliput dan diberitakan juga oleh berbagai media internasional. Seorang ketua MK suatu negara melakukan korupsi! Sungguh mencoreng dan memalukan nama bangsa! Indonesia memang sudah sering go-international dalam hal korupsi. Seandainya saja kita bisa hebat dalam keahlian yang lain.

Vonis yang dijatuhkan kepada Akil juga otomatis menjadi sejarah hukuman terberat atas kasus korupsi. Lain lagi di Republik Rakyat Cina (RRC), hukuman untuk korupsi adalah hukuman mati. Walaupun dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), namun hukuman tersebut terbukti cukup efektif dalam memberantas korupsi. Apakah KPK akan membawa Indonesia melangkah ke jalur tersebut mengingat sudah sangat kronisnya korupsi di Indonesia?

Perpecahan Di Tubuh Golkar

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan dipecatnya tiga anggota partai Golongan Karya (Golkar) oleh ketuanya Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa dengan sebutan Ical ini. Sebenarnya Golkar memang sudah mulai terpecah ketika Ical berkoalisi dengan tim Prabowo-Hatta sedangkan pada saat yang sama Jusuf Kalla (JK) menjadi wakil Jokowi. Golkar “muda” memilih untuk mendukung JK. Perpecahan sebenarnya sudah mulai terlihat sesaat setelah pendeklarasian capres cawapres tempo hari.

Berikut ini adalah komentar-komentar politisi Golkar menanggapi tindakan ketuanya yang seenak udelnya:

Andi Sinulingga

Andi Sinulingga: “Ini bentuk otoritarisme yang seharusnya tidak perlu ada di zaman demokrasi seperti ini. Itu melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Apalagi dalam sistem politik kita partai hanya merupakan syarat administrasi saja dalam pencalonan capres sebagaimana yg di atur undang-undang. Lebih lagi pada orang-orang yang ada di sekeling ketua umum yg telah memberikan masukan yang sangat tidak menguntungkan bagi keutuhan partai Golkar ke depan.”

Indra J Piliang: “Abrizal Bakrie sudah tidak taat pada ideologi partai yang nasionalis. Ical tidak lagi membawa nuansa Golkar sebagai partai yang nasionalis, Pancasilais, menjunjung inklusivitas, dan berdiri sebagai partai garis tengah. Golkar di kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjadi partai kanan sebagaimana partai koalisi lainnya. Pemecatan itu sendiri apabila direfleksikan adalah sebuah reaksi atas sikap para kader yang ternyata memberi pengaruh yang cukup besar pada tubuh Golkar.”

Poempida Hiyatulloh: “Tidak ada yang bisa menggantikan kami mengawal kepentingan masyarakat di legislative. Sebelum ini kami tidak pernah mengungkit kegagalan Ical sebagai ketua umum, tetapi kejadian ini memaksa kami melakukan serangan balik.”

JK pun menantang Ical untuk memecat dirinya! Beranikah Ical? JK adalah pemain lama di dunia politik. Kekuatan dan massa JK sebagai pemain lama tentunya lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan dan massa Ical yang notabene-nya adalah orang kaya dadakan yang gabung politik.

Tren anggota “muda” yang memihak ke Jokowi-JK sebenarnya tidak hanya terjadi di tubuh Golkar, namun juga terjadi di tubuh Partai Amanat Nasional (PAN). Walau ketua PAN, Hatta Radjasa, adalah wakil Prabowo, namun tidak sedikit anggota partai PAN khususnya yang muda memilih untuk menyatakan diri mendukung Jokowi-JK.

Apakah PAN juga akan mengikuti jejak blunder Golkar untuk memecat anggota partai yang tidak sejalan dengan ketua? Kita nantikan saja!

Hatta Rajasa, Kasus KRL Impor dan Mafia Migas

Hatta Rajasa

 Selain sibuk keliling berkampanye Hatta Rajasa, calon wakil Presiden yang berpasangan dengan calon presiden Prabowo Subianto harus berusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanpa banyak diliput media, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dipanggil dan ditanyai KPK terkait kasus KRL hibah Jepang pada tahun 2006, saat dia menjabat sebagai menteri Perhubungan. Hatta dipanggil saat sebagian masyarakat menuntut pemerintah dan KPK untuk menelusuri dugaan keterkaitan Hatta Rajasa dengan mafia impor minyak.

Dalam kasus korupsi KRL impor ini, KPK telah menahan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Soemino Eko Saputro. Baru-baru ini media-media Jepang mengangkat kasus ini dan mendapatkan bukti bahwa pejabat-pejabat tertentu Jepang telah memberi suap ke beberapa negara mitra dagang Jepang, termasuk Indonesia, terkait impor KRL.


Kasus korupsi ini berawal saat Jepang memberi bantuan kereta api listrik kepada Departemen Perhubungan tahun 2006-2007 dengan nilai proyek sebesar Rp 48 miliar. Diduga kerugian negara mencapai Rp 11 miliar. KPK menduga telah terjadi mark up dalam biaya transportasi pengiriman kereta api sebesar 9 juta Yen. Saat ini Hatta Rajasa dipanggil sebagai saksi, dan tidak menutup kemungkinan statusnya ditingkatkan, tergantung hasil pemeriksaan.

Pemanggilan Hatta Rajasa oleh KPK terjadi ketika pada saat yang sama berbagai kelompok masyarakat menuntut pemerintah dan KPK untuk menelusuri keterlibatan mantan menteri perhubungan ini dalam bisnis impor minyak, yang dikendalikan oleh mafia migas.

Sudah bukan rahasia lagi kalau bisnis impor minyak di Indonesia dikuasai mafia kakap. Mafia ini yang mengendalikan (Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Petral memiliki tugas utama, yakni menjamin supply kebutuhan minyak yang dibutuhkan Pertamina/Indonesia dengan cara impor.

Bisnis impor minyak ini memang empuk dengan nilai sekitar Rp 300 triliun per tahun. Nama yang tidak asing lagi dibalik mafia migas ini adalah Muhammad Reza Chalid, yang sudah sering dimuat di media-media utama. Reza Chalid bahkan sudah dikenal sejak era Soeharto. Banyak pengamat menilai Reza Chalid sebagai seorang yang sangat powerful dan bisa menentukan dan mengatur berbagai transaksi impor minyak Indonesia.

Reza diyakini telah menguasai Petral selama puluhan tahun melalui kerjasama dengan broker-broker minyak seperti Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil, Cosmic Petroleum dan Supreme Energy yang berbasis di Singapura. Perusahaan-perusahaan ini terdaftar di negara bebas pajak Virgin Island.

Selama beberapa dekade rencana pemerintah untuk membangun kilang minyak selalu terhambat. Dan, berbagai pengamat, terhambatnya pembangunan kilang itu dihambat oleh mafia migas. Para mafia migas berkepentingan agar Indonesia terus bergantung pada BBM impor.

Hatta Rajasa diyakini sebagai tokoh yang berada di belakang Reza. Menurut Majalah Forum Keadilan, dalam menjalankan operasinya, Reza-Hatta melakuan segala cara. Hatta Rajasa disinyalir memiliki kedekatan dengan mafia minyak yang berbasis di Singapore, Mohammad Reza dari Global Energy Resources.

Tanggapan Hatta Rajasa

Dalam sebuah wawancara dengan koran The Jakarta Post, Hatta Rajasa mengakui bahwa ia dekat dengan Muhammad Riza Chalid, namun tidak memiliki hubungan bisnis dengan Reza Chalid.

Berikut petikan wawancara dengan koran berbahasa Inggris itu:

T: Anda kenal dengan pebisnis Muhammad Reza Chalid (yang diyakini sebagai broker BBM impor terbesar Indonesia)?

Hatta: Kenapa Anda menanyakan soal itu. Saya tidak punya hubungan bisnis dengan dia. Tapi, kami telah menjadi teman selama beberapa dekade.

T: Bagaimana Anda mengenal dia?

Hatta: Melalui Majelis Dzikir. Saya tahu dia memiliki bisnis impor minyak dan bahan bakar minyak, tapi tidak ada hubungan dengan saya. Mengapa Anda tidak menanyakan hal itu ke Pertamina? Kenapa tanya saya?


T: Apakah benar Reza memberikan sumbangan uang untuk keperluan kampanye Anda?

Hatta: Ngawur

T: Jadi bagaimana dengan dana kampanye Anda?

Hatta: Kebanyakan konglomerat dan pebisnis berada di kubu sebelah (Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla). Kami bahkan tidak punya iklan di koran. Kami tahu biaya beriklan di Kompas. Lihat saja koran-koran, hampir semua iklan adalah iklan kubu Jokowi. Karena itu, kami bergantung pada kader-kader kami untuk mendanai biaya kampanye.

Menarik untuk mengikuti bagaimana kelanjutan kasus KRL impor dan mafia migas ini. Kita berharap KPK akan menelusuri setiap kasus yang merugikan keuangan negara, tanpa pandang bulu. Seperti kata Hatta Rajasa saat debat Capres-Cawapres, “jangan sampai hukum di negara ini, tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah”. Artinya, hukum hanya berlaku bagi  orang-orang kecil tapi tidak berlaku bagi penguasa atau orang-orang yang punya power.


Disamping itu, pemerintah mendatang harus mengambil langkah tegas terhadap mafia migas. Bila perlu Petral dipindahkan ke Jakarta saja sehingga bisa dikontrol oleh pemerintah. Pemerintah membuang uang ratusan triliun setiap tahun untuk mengimpor BBM, padahal yang untuk mafia. Lebih baik pemerintah fokus mendorong eksplorasi migas, sehingga produksi dalam negeri meningkat, tidak bergantung pada impor. Melanggengkan kehadiran mafia migas sama saja melanggengkan ketergantungan Indonesia pada impor minyak.

(*)

Subsidi BBM, Produksi Migas Indonesia & Pemerintah Baru

Pasangan Prabowo-Hatta Rajasa vs Jokowi-Jusuf Kalla

Dalam beberapa hari belakangan, isu bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti mengatasi beban subsidi BBM yang membengkak tiap tahun. Tahun 2014 ini saja, subsidi BBM diperkirakan membengkak menjadi Rp 285 miliar triliun, dari Rp 210 triliun tahun lalu.

Dari berbagai pernyataan yang muncul dari dua kubu pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prahara) dan Jokowi Widodo (JKW)-Jusuf Kalla, mengakui subsidi BBM telah membelenggu APBN setiap tahun. Kubu Prabowo mengatakan BBM subsidi hanya dinikmati oleh orang berkecukupan (the haves) atau kelas menengah ke atas. Subsidi BBM tidak kena sasaran.

Demikian juga kubu Jokowi-Jusuf Kalla, tampaknya bertekad untuk menghapus BBM bersubsidi dalam 4 tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Jokowi, jika terpilih ia akan menghapus BBM bersubsidi dalam 4 tahun. Menurut Capres yang diajukan oleh PDIP dan mitra koalisinya ini, bahwa pemotongan subsidi tidak harus berbanding lurus dengan kenaikan harga BBM. Banyak cara yang dilakukan, misalnya meningkatkan efisiensi, mendiversifikasi sumber energi dan lain.

Seperti yang dikatakan oleh Arif Budimanta, ketua Tim Ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla, subsidi BBM memang harus dikurangi secara perlahan. Menurut dia, jika Jokowi-Kalla terpilih, maka mereka akan mengambil sikap mengurangi subsidi BBM dan dana subsidi tersebut dialihkan ke sektor lain, termasuk untuk membangun fasilitas umum dan infrastructure yang dapat mendongkrak penghidupan dan kehidupan masyarakat.

Salah satu anggota tim sukses pasangan Prabowo-Hatta Rajasa, Drajad Wibowo, mengatakan bahwa prioritas utama adalah tidak menaikkan harga BBM subsidi bagi masyarakat. Langkah yang dilakukan adalah mengurangi subsidi BBM khusus orang kaya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengenaan instrumen pajak atau cukai tambahan bagi masyarakat mampu yang menggunakan BBM bersubsidi.

Sementara itu, tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Darmawan Prasojo dalam kesempatan berbeda, mengungkapkan, pasangan yang diusungnya akan mengurangi subsidi BBM secara bertahap selama empat tahun ke depan.

Pengurangan subsidi BBM tersebut dilakukan seiring dengan pengembangan energi alternatif yang potensinya masih besar di Indonesia. Sehingga, adanya alternatif yang murah menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap BBM mampu diredam.

Akar Permasalahan Subsidi

Dalam berbagai diskusi soal BBM, para ekonom dan pejabat pemerintah tampak hanya fokus bagaimana mengurangi subsidi BBM, tanpa mencari akar persoalan. Mengapa pemerintah mensubsidi BBM? Alasan utamanya karena harga BBM yang diimpor ke Indonesia cukup tinggi, seiring dengan naiknya harga minyak dunia. Sementara masyarakat sudah biasa dengan harga BBM yang ditetapkan (fixed) di harga rendah. Secara tidak sadar pemerintah telah memanjakan masyarakat dengan BBM subsidi.

Disatu sisi, pemerintah khawatir bila harga BBM dinaikkan, akan terjadi gejolak politik dalam negeri. Karena itu, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sejauh ini mempertahankan subsidi BBM at all cost. Rencana atau niat mengurangi subsidi BBM, hanya sampai di mulut saja, tidak direalisasikan. Berbagai program direncanakan untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, namun program-program tersebut hingga saat ini tidak terealiasi (contoh RIFD).

Besarnya dana atau anggaran subsidi BBM setiap tahun seharusnya membuat dan memaksa pemerintah untuk mencari jalan keluar mengurangi subsidi BBM, dan pada saat yang sama meningkatkan sumber energi non-fossil atau energi baru dan terbarukan.

Jokowi-JK telah secara tegas mengatakan akan mengurangi BBM subsidi dalam 4 tahun. Bila tidak melakukan apa-apa, maka harga BBM juga akan naik secara signifikan dalam 4 tahun tersebut. PR pemerintah baru nanti adalah bagaimana mengurangi subsidi BBM secara perlahan, dan pada saat yang sama melakukan berbagai terobosan mengoptimalkan sumber energi lain seperti gas bumi, panas bumi, dll.

Intinya, seluruh potensi sumber energi harus digarap dan didorong oleh pemerintah, termasuk minyak dan gas bumi. Seperti yang kita ketahui produksi minyak Indonesia merosot tiap tahun, dari 1,5 juta barel per hari tahun 1995, menjadi hanya sekitar 800,000 bph saat ini. Sementara konsumsi BBM mencapai 1,4 juta per hari. Itu berarti, Indonesia harus mengimpor sekitar 600,000 bph. Siapa yang diuntungkan? Tentu mafia impor. Tanpa bersusah-susah mencari cadangan minyak maupun gas, mereka atau importir menikmati keuntungan besar dari mengimpor minyak. Kita khawatir, pemerintah selama ini gagal atau tidak berani mengurangi subsidi BBM akibat tekanan dari mafia-mafia importir migas, yang punya kepentingan tersendiri agar Indonesia masih bergantung pada impor minyak.

Di satu sisi, ada perusahaan-perusahaan migas besar berani mengambil risiko dengan melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Sebetulnya, akar persoalan subsidi BBM di Indonesia adalah berkurangnya produksi minyak (dan gas) nasional. Padahal, bila produksi minyak meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, impor minyak akan berkurang dan konsekuensinya subsidi BBM dari anggaran pemerintah pun dapat dikurangi.

Karena itu, sebagai solusi jangka menengah-panjang mengurangi subsidi BBM adalah mengoptimalkan sumber daya (Migas) dari dalam negeri. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi, khususnya untuk eksplorasi migas. Bila cadangan meningkat, produksi juga akan meningkat. Dan bila produksi minyak dalam negeri meningkat, otomatis subsidi BBM juga berkurang dengan sendirinya. Semoga siapapun yang menang dalam Pilpres nanti, isu subsidi BBM ini harus segera dicari jalan keluarnya. (*)