Polisi Cantik, Rekening Gendut dan Aksi Teror

Wajah-wajah manis Polwan

Apa yang muncul dalam pikiran Anda ketika menyebut kata POLISI Republik Indonesia (Polri)?  Jawabannya pasti bermacam-macam. Mungkin ada ada yang membayangkan seorang polisi yang dengan wajah sangar mendekati Anda, siap memberikan tiket pelanggaran lalu lintas (tilang). 

Bagi yang rajin menonton tayangan kondisi lalu lintas melalui sebuah televisi swasta, Metro TV mungkin Anda membayangkan wajah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang muncul dengan senyum manis, tak kalah dengan artis sinetron. 

Pikiran kita juga mungkin membayangkan polisi lalu lintas yang dengan sabar mengatur lalu lintas atau polisi yang mengejar penjahat atau pelaku teror. Anda tidak dipersalahkan bila yang muncul adalah bayangan polisi ‘gendut’, bukan bentuk tubuhnya yang tidak proporsional, tapi membayangkan rekeningnya yang membengkak hingga triliun rupiah.

Lihat saja polisi Aiptu Labora Sitorus yang kini ditahan terkait kepemilikan rekening Rp1.5 triliun yang diduga diperoleh dari cara memanfaatkan posisinya saat bertugas di Papua. Ia diduga terlihat bisnis haram pengolahan kayu ilegal di Sorong, Papua Barat. Menurut laporan Tempo, Sitorus juga diduga terlibat dalam distribusi BBM ilegal.

Kasus yang heboh yang menyita perhatian masyarakat dalam beberapa bulan terakhir adalah kasus Simulator SIM yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, sebagai salah satu terdakwa. Ia dituduh memperkaya diri sendiri sebesar Rp88,446 miliar dalam proyek senilai lebih dari Rp 198 miliar.

Tidak mengherankan bila institusi kepolisian disebutkan sebagai salah satu lembaga terkorup. Hari ini, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menyebutkan Korps Bayangkara dan DPR sebagai lembaga terkorup. Kontan, hasil penilaian KPK tersebut membuat berang institusi kepolisian.

Seorang anggota Polisi ditembak. (foto JG/EPA)

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie menantang KPK untuk menunjuk polisi yang melakukan tindak pidana korupsi agar bisa diminta pertanggungjawabannya. Ia meminta KPK untuk menunjukkan elemen polisi mana yang melakukan tindakan korupsi atau rawan terjadi tindak korupsi. 

Tentu tanggapan Kadiv Humas Polri tersebut ingin membela institusi Kepolisian RI. Namun, merujuk berbagai kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota polisi belakangan ini merupakan bukti nyata betapa praktik korupsi masih merajalela di lembaga yang memiliki tugas untuk melindungi masyarakat tersebut.

Berbagai kasus korupsi yang melanda Kepolisian Indonesia (Polri) belakangan ini bertolak belakang dengan upaya kepolisian untuk memperbaiki imej atau persepsi publik terhadap polisi. Lihatlah berbagai spanduk atau iklan layanan masyarakat yang bertebaran di berbagai tempat bahwa polisi adalah “pelindung masyarakat”, “pelayan masyarakat”. Belum lagi wajah-wajah manis Polisi wanita yang saban hari menyapa pemirsa memberikan laporan terkini terkait kondisi lalu lintas setiap pagi, siang atau sore hari.

 

Di tengah tipisnya kepercayaan publik pada lembaga kepolisian, kini muncul masalah baru, aksi penembakan terhadap anggota kepolisian. Dalam satu-dua bulan terakhir, beberapa orang anggtoa polisi tewas ditembak oleh orang-orang yang tidak kenal. Motif aksi tersebut belum diketahui secara pasti. Ada yang menyebutkan penembakan terhadap polisi merupakan aksi balas dendam anggota jaringan teroris, tapi ada juga yang menyebutkan aksi tersebut merupakan tindakan kriminal biasa yang kebetulan korbannya adalah anggota polisi.

Ataukah jangan-jangan aksi tersebut merupakan aksi pihak tertentu untuk menempatkan polisi sebagai korban. Sasarannya adalah untuk mendapatkan simpati publik bahwa polisi adalah korban. Dengan adanya aksi ‘teror’ tersebut, pemerintah dan DPR perlu meningkatkan anggaran kepada institusi Polisi. 

Teori konspirasi seperti bisa saja muncul, apalagi kemudian muncul pernyataan berbagai pihak agar DPR dan pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk Polri. Bila cara ini yang dilakukan, “kebangetan” dan tentu kita tidak mengharapkan hal ini yang melatarbelakangi aksi penembakan kepada anggota polisi belakangan ini.

Melihat berbagai kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota polisi, tampaknya Polri perlu bekerja lebih keras lagi untuk melakukan reformasi internal. Polisi adalah bagian dari masyarakat dan memiliki tugas berat untuk menjaga keamanan, melindungi dan memberi rasa aman pada masyarakat. Maka, publik pun punya kepentingan memiliki lembaga kepolisian yang bersih, berwibawa dan mengayomi masyarakat. Bila itu terjadi, maka tidak sulit bagi polisi untuk mendapatkan dukungan publik.

Sebagai warga negara, tentu kita mengharapkan agar Polri melakukan reformasi internal agar Polri menjadi lembaga yang bersih dan berwibawa. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan bagi anggota polisi agar anggota polri lebih fokus pada tugasnya, dan tidak berpikir untuk “nyambi” mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Tentu, meningkatkan kompensasi atau gaji, tidak serta merta menghilangkan praktik korupsi, namun hal itu penting apalagi bagi anggota polisi di tingkat bawah. Masyarakat dapat bertindak sebagai pengawas bagi reformasi internal polisi. (*)

Harga Minyak Naik Lagi, Ekonomi Indonesia Terancam

Harga minyak naik

Tahun 2008, harga minyak mentah dunia meroket hingga US$145 per barel, menyebabkan berbagai negara menghadapi krisis ekonomi. Tapi ekonomi Indonesia lolos dari kelesuan ekonomi dunia tersebut didukung oleh sektor konsumsi dalam negeri dan ekspor komoditas. Kini, ekonomi Indonesia kembali menghadapi ancaman eksternal, yakni naiknya harga minyak mentah dunia. Dalam beberapa hari ini harga minyak (WTI) dan Brent telah bergerak di kisaran US$106-US$114 per barel.

Apa yang menyebabkan harga minyak naik? Apa yang dilakukan Indonesia agar tidak mudah terancam dari gejolak harga minyak? Apakah Indonesia dapat kembali lolos dari guncangan eksternal ini?

Beberapa pengamat minyak mentah di bursa Wall Street memprediksi harga minyak bisa naik antara US$20 hingga US$40 per barel.

Apa yang menyebabkan harga minyak naik? Faktor pertama adalah kekhawatiran memburuknya kondisi geopolitik di Timur Tengah bila Amerika dan sekutunya menyerang Suriah. Suriah (Syria) sebetulnya bukan negara penghasil minyak. Produksi minyaknya tidak signifikan, hanya sekitar 50.000 barel per hari, jauh di bawah produksi minyak mentah Pertamina.

Namun dari sisi geopolitik, Suriah berbatasan dengan negara Irak, produsen minyak kedua terbesar OPEC, serta Jordan, Turki, Israel dan Lebanon. Dikhawatirkan, bila Suriah chaos, kekacauan politik dapat berpengaruh (spill-over) ke negara-negara tetangga.

Disamping itu, tampaknya sulit bagi Amerika untuk mendapat dukungan dari negara-negara seperti Rusia, Iran, dibanding, misalnya, ketika negara Paman Sam menyerang Irak dan Libya. Bila Amerika tetap ngotot menyerang Suriah, dan ditentang oleh Rusia, boleh jadi eskalasi akan memburuk. Apa yang terjadi Rusia dan Iran turut "bermain" melawan serangan AS?

Akankah terjadi Perang Dunia ke-III? Pertanyaan yang provokatif, tapi perlu agar kita menaikan bendera waspada. Saat ini, dunia sedang menunggu perkembangan politik di Paman Sam dan dunia, menanti apakah pemerintah Obama betul-betul menyerang. Bila kita mengamati gerakan-gerakan di belakang layar, pertanyaannya bukan “jika”, tapi “kapan”.   

Kondisi ini, dapat membuat para spekulan dunia memainkan harga minyak.

Lalu, apakah “faktor Suriah”, menjadi satu-satunya penyebab harga minyak naik? Tidak juga. Faktor lain adalah menurunya harga obligasi Amerika, yang turun tajam 10 tahun terakhir. Hal ini, yang membuat investor memindahkan sebagian dana mereka instrumen lain, termasuk emas dan “emas hitam” atau minyak. Faktor ini pula yang menyebabkan harga emas kembali merangkak naik belakangan ini.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita perlu waspada. Tampaknya, pemerintah sudah melakukan beberapa langkah antisipasi. Misalnya, untuk penetapan Indonesia Crude Price (ICP) untuk APBN 2014, sudah memasukan faktor kenaikan harga minyak ini.

Beberapa hari lalu, pemerintah dan DPR belum menetapkan ICP, namun, mereka setuju ICP akan berada di kiaran US$100-US$115 per barel. Produksi terjual atau lifting minyak mentah dan kondensat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2014 sebesar 870.000 barel per hari.

DPR dan pemerintah juga itu juga menyepakati lifting gas bumi 1,24 juta barel setara minyak per hari, sehingga lifting minyak dan gas tahun depan diusulkan 2,11 juta barel setara minyak per hari.

Kenaikan harga minyak sangat tidak menguntungkan Indonesia karena negara kepulauan ini sudah menjadi net-importer. Tidak ada lagi cerita ‘windfall profit’ dari kenaikan harga minyak. Produksi minyak Indonesia kini turun hingga menjadi sekitar 860.000 barel per hari turun dari 1,6 juta bph tahun 1995.

Kenaikan harga minyak, melemahnya rupiah akibat anjloknya neraca perdagangan, serta memanasnya kondisi politik jelang Pemilihan Umum 2014 diperkirakan akan berdampak buruk pada kondisi ekonomi Indonesia tahun ini dan tahun depan. 

Dalam situasi ini, pemerintah perlu waspada dan menyiapkan langkah-langkah antipasi. Protokol krisis perlu disiapkan sehingga bila pemerintah terpaksa harus melakukan langkah drastis  untuk menyelamatkan ekonomi, tidak lagi ragu-ragu dan tidak menyebabkan kerancuan dan keraguan hukum seperti yang terjadi pada kasus bail-out Bank Century tahun 2009, yang kemudian menyebabkan kasus berkepanjangan.

Langkah lain yang perlu diambil adalah membuat terobosan untuk meningkatkan investasi sektor minyak dan gas bumi. Investasi migas bersifat jangka panjang. Investasi eksplorasi hari ini, baru akan membawa hasil dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Biasanya, perusahaan minyak dan gas justru melakukan investasi ketika terjadi krisis ekonomi. Sehingga ketika ekonomi kembali pulih, mereka siap memproduksi minyak dan gas. 

Pemerintah perlu mendorong perusahaan-perusahaan migas untuk mempercepat dan merealisasikan investasi mereka. Disamping pasokan dolar meningkat, ekonomi akan tetap bergerak dan produksi minyak dan gas dapat meningkat.

Dalam perspektif ini, kita menyambut baik rencana Investasi perusahaan-perusahaan migas besar seperti BP, yang berencana membangun train 3 proyek LNG di BP Tangguh, Papua; Inpex dengan proyek Masela, serta rencana Total E&P Indonesia untuk menginvestasikan US$7.2 miliar untuk mengembangkan Blok Mahakam. Tentu dengan asumsi kontrak pengembangan blok tersebut diperpanjang atau paling tidak Total E&P tetap dilibatkan dalam pengembangan Blok Mahakam pasca 2017.  (*)

Pasar Tenaga Kerja Industri Migas Indonesia

Pasar tenaga kerja industri minyak dan gas (migas) bersifat global, lintas batas, spesifik dan terbuka. Siapa yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu, para pekerja migas Indonesia punya peluang untuk bekerja di perusahaan migas dimana saja. Para pekerja migas diperlakukan sama (equal treatment).

Pekerja Migas

Dalam perjalanan dari Bandung menuju Bogor beberapa waktu lalu saya secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pekerja di industri minyak dan gas. Sebut saja namanya Damas (35 tahun), lulusan STM swasta di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Walaupun lulusan STM, ia telah malang melintang di berbagai perusahaan kontraktor minyak dan gas besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ia tak sungkan berbagai pengalaman.

Ia memiliki latar belakang teknik elektro. Selepas lulus STM ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor migas ternama, Tripatra engineering. Saat itu ia terlibat di berbagai projek minyak dan gas dalam negeri. Ia sempat mengenyam pengalaman beberapa perusahaan kontraktor sebelum mengadu nasib di Angola, bekerja di sebuah perusahaan minyak raksasa Perancis di Angola.

Ia bercerita saat ini banyak tenaga kerja ahli Indonesia bekerja di berbagai proyek migas di Angola. Menariknya, perusahaan-perusahaan migas besar menaruh kepercayaan besar pada pekerja asal Indonesia. Beberapa perusahaan migas internasional bahkan kini lebih memilih tenaga kerja ahli asal Indonesia dibanding India. Salah satu alasannya adalah etos kerja pekerja Indonesia disukai oleh perusahaan-perusahaan tersebut, disamping punya keahlian mumpuni tentunya.

Ketika ditanya mengapa banyak tenaga kerja migas asal Indonesia bekerja di negara-negara seperti Angola, dengan jujur ia mengatakan alasan utama adalah kompensasi dan pengalaman. Untuk keahlian dan posisi yang sama di Indonesia, katakanlah, well supervisor atau reservoir engineer, dapat memperoleh kompensasi atau gaji 7 kali lipat. Misalnya: di Indonesia dia mendapat US$6,000 per bulan, maka di sana ia akan mendapatUS$420,000 per bulan.

“Kita kerja cukup 5 tahun disana, sama saja kita kerja 20-30 tahun disini,” ujarnya. Tapi tentu saja ada plus-minusnya, misalnya harus tinggalkan keluarga untuk periode yang cukup lama. Bisa juga pulang ke Indonesia beberapa kali dalam setahun. Damas sempat bercerita, beberapa lalu ia sempat berlibur dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan membuka usaha, sekadar mengisi waktu. Namun, setelah beberapa bulan, ia kembali ditawari oleh Tripatra Engineering untuk bekerja di proyek Cepu.

Pekerja Migas di salah satu platform offshore

Tentu cukup banyak pekerja migas seperti Damas. Menurut perkiraan SKK Migas, kurang lebih 100,000 tenaga kerja ahli migas Indonesia saat ini yang tersebar di berbagai negara, termasuk di Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin seperti di Qatar, Kuwait, Angola, Nigeria, Amerika Utara, Norwegia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Brasil.

Tentu saja ini fenomena menarik dan menguntungkan bagi perkembangan industri minyak dan gas Indonesia kedepan. Para pekerja migas ini tentu beberapa di antaranya akan kembali ke Indonesia dan menyumbangkan keahlian mereka di berbagai proyek migas di Tanah Air.

Industri migas memang memiliki keunikan dan karakter tersendiri. Namun, secara umum dapat kita lihat bahwa pasar tenaga kerja industri migas bersifat global, lintas batas, spesifik dan terbuka. Artinya, siapa yang memiliki kompetensi dan keahlian tertentu, ia punya peluang untuk bekerja dimana saja. Para pekerja migas diperlakukan sama (equal treatment).

Bila tenaga kerja migas mencapai sekitar 100,000 di luar negeri, tentu yang bekerja di industri minyak dan gas di dalam negeri mencapai puluhan juta. Baik yang bekerja langsung di perusahaan migas, maupun di industri penunjang migas seperti kontraktor, supplier, dan sebagainya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memperkirakan, tahun ini akan terjadi penambahan tenaga kerja sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional hingga 6.700 orang.

Besarnya perkiraan jumlah penambahan tenaga kerja nasional sektor hulu migas ini, didasarkan pada persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program and Budget/WP&B) 2013 Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) migas dengan anggaran belanja mencapai US$ 26,2 miliar.

Angka ini tampaknya merupakan perkiraan kasar, karena bisa jadi ribuan orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tidak terlibat secara langsung, misalnya mereka yang bekerja di industri-industri terkait industri migas seperti industri yang memproduksi pipa dan baja. Mereka menyuplai produk mereka ke industri migas. Perusahaan Guna Nusa, misalnya, mempekerjakan ribuan orang untuk memproduksi anjungan minyak lepas pantai (oil and gas platform) untuk kebutuhan  produksi migas Blok Mahakam, yang dioperasikan oleh perusahaan migas raksasa Perancis Total E&P Indonesia.

Perusahaan-perusahaan kontraktor seperti Tripatra, Rekind, McDermott, dan PAL, mempekerjakan ribuan tenaga kerja di berbagai proyek migas onshore maupun offshore.

Permintaan Tenaga ahli migas dari Indonesia tinggi

Proyek-proyek migas tersebut tentu akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Perusahaan BP Tangguh, misalnya, mempekerjakan puluhan dan bahkan ratusan tenaga kerja asal Papua di proyek BP Tangguh. Tenaga kerja lokal tidak saja bekerja sebagai tenaga kerja security, sebagian bahkan dipekerjakan di control room, seperti yang penulis saksikan sendiri ketika mengunjungi BP Tangguh beberapa waktu lalu.

Belum lagi proyek pengembagnan Blok Masela. Seiring berjalannya waktu, puluhan ribu tenaga kerja baru akan dipekerjakan di proyek lepas pantai tersebut, baik pada masa persiapan, konstruksi maupun ketika proyek tersebut telah beroperasi. Proyek-proyek migas besar biasanya mempekerjakan puluhan ribu orang. Di Blok Mahakam, sebagai contoh, sektiar 3,000 orang yang terlibat langsung atau yang dipekerjakan oleh Total E&P Indonesie. Tapi juga ada 22,000 orang yang pekerja yang terlibat secara tidak langsung. Kehadiran sebuah proyek migas tentu saja akan menciptakan trickle down effect bagi daerah sekitar proyek migas.

Patut dibanggakan berbagai posisi puncak di perusahaan-perusahaan migas besar sudah ditempati oleh putra-putri bangsa Indonesia. Kita berharap semakin berkembangnya industri migas di Tanah Air, semakin banyak lapangan kerja yang tercipta. Kita tidak persoalkan asal-muasal perusahaan tersebut. Tolok ukurnya adalah kontribusi bagi Kepentingan Bangsa atau Nasional, entah itu perusahaan lokal, nasional atau asing. Semakin banyak perusahaan migas yang beroperasi, semakin baik bagi negara. (*)

Total E&P Tetap Perlu Dilibatkan di Blok Mahakam (?)

Kini, para pekerja di Blok Mahakam, mitra kerja, masyarakat lokal, operator Total E&P Indonesie dan mitranya Inpex, Pertamina, maupun masyarakat umum menunggu keputusan final pemerintah. Yang terpenting pemerintah membuat keputusan setelah mempertimbangkan berbagai aspek teknis, non-teknis serta pertimbangan risiko nil (zero risk)

Keputusan mengenai hak pengelolaan Blok Mahakam yang berada di Kalimantan Timur, Indonesia, pasca 2017 tampaknya kian mendekati keputusan final, walaupun  kondisi politik nasional kian gaduh jelang Pemilihan Umum 2014 mendatang.
 

Pemerintah punya beberapa opsi mengenai siapa dan bagaimana skema pengelolaan blok tua tersebut. Namun, dari pernyataan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terakhir [29 Agustus 2013], tampaknya pemerintah cenderung memilih untuk tetap melibatkan operator yang sekarang, Total E&P Indonesie, demi menjamin adanya manfaat yang lebih bagi negara, walaupun keputusan belum final. Benarkah demikian? Mengapa perlu tetap dilibatkan?
 

Berbagai opini di ruang publik berseliweran dan terkadang berbenturan dengan maksud untuk memenangkan hati dan simpati rakyat. Aroma politik terkadang mewarnai atau dipaksa mewarnai keputusan ekonomi, demikian sebaliknya.
 

Itulah risiko dan konsekuensi sebuah negara demokrasi. Keputusan yang diambil pemerintah tidak bisa begitu saja diambil. Terkadang pertimbangan seharusnya dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, kompetensi, business, kapasitas, namun, pada kenyataanya, ada aspek lain yang tetap perlu didengar oleh pemerintah. Toh, keputusan terakhir tetap berada di tangan pemerintah untuk diambil setelah melakukan evaluasi mendalam dan menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek teknis, non-teknis dan risiko.
 

Itu tampaknya terjadi dengan Blok Mahakam. Menurut peraturan yang berlaku, operator sebuah blok dapat mengajukan perpanjangan paling cepat 10 tahun sebelum kontrak berakhir. Mengapa 10 tahun? Itu bukan tanpa pertimbangan. Alasannya, investasi di sektor migas berorientasi jangka panjang. Investasi yang dilakukan saat ini, baru akan mulai memberikan manfaat atau hasil setelah 5 atau 10 tahun, atau bahkan belasan tahun.
 

Lihat saja Blok Masela. Operator blok tersebut, Inpex, telah mengeluarkan dana ratusan juta dolar mulai dari eksplorasi hingga persiapan pembangunan fasilitas produksi, sudah berjalan cukup lama, tapi belum memberikan hasil. Saat ini, Inpex sedang memasuki tahap tender pembangunan fasilitas FLNG (floating LNG). Bila berjalan sesuai rencana, produksi baru akan mulai tahun 2018 atau 2019, tertunda dari rencana awal 2017.
 

Namun, bisa tertunda juga bila operator tersebut belum mendapat lampu hijau dari pemerintah untuk memperpanjang kontrak pengelolaan blok tersebut setelah 2029. Inpex jauh jauh hari menginginkan keputusan pemerintah, mengingat investasi yang dikeluarkan bakal besar dan pengembalian investasi belum tentu break-even 10 tahun. Itu alasan Inpex.
 

Demikian juga Blok Mahakam. Total E&P Indonesia bersama mitranya non-operator Inpex Ltd, menurut berita-berita di media, telah menyampaikan keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak pengelolaan Blok Mahakam setelah 2017. Idealnya, memang keputusan perpanjangan atau tidak, atau skema baru, dilakukan paling lambat 5 tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, tahun 2012, sudah ada keputusan terkait operatorship blok Mahakam pasca 2017.
 

Namun, keputusan belum terjadi. Operator dan berbagai pengamat migas maupun eksekutif di Indonesia Petroleum Association (IPA) mengatakan tahun 2013 tahun yang tepat untuk membuat keputusan operator blok Mahakam, karena tahun 2014 Indonesia sudah disibukkan dengan agenda pemilihan umum -- pemilihan wakil rakyat (DPR) dan Presiden.
 

Pertanyaannya, apakah hak pengelolaan Blok Mahakam diperpanjang, tidak diperpanjang atau dibuat skema baru melibatkan operator lama dan pemegang participating interest (PI) baru, dalam hal ini Pertamina?
 

Dalam beberapa bulan terakhir, perdebatan terus berlangsung mengenai skema dan hak operatorship Blok Mahakam. Terakhir, seperti yang diberitakan di berbagai media, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengungkapkan Total E&P Indonesia tetap akan "dilibatkan" dalam pengelolaan Blok Mahakam yang berlokasi di pesisir Kalimantan Timur itu. Dia beralasan, blok tersebut tidak bisa dioperasionalkan sama seperti blok-blok minyak dan gas bumi pada umumnya.
 

Susilo mengatakan kondisi sumur-sumur di Blok Mahakam kini hasilnya 98% berwujud air sehingga dibutuhkan penangangan khusus. "Total akan tetap dilibatkan karena masalah ini tidak bisa hanya sekedar dijalani dengan seperti biasa," kata Susilo, seperti yang dikutip Detik.com , Kamis (29/8/2013).

Tentu Wakil Menteri tersebut tidak sekadar membuat pernyataan, tetapi telah melalui proses hasil evaluasi mendalam baik secara teknis maupun non-teknis serta aspek risiko. Ia menandaskan pertimbangan Kementerian ESDM semata-mata melihat mana yang terbaik bagi negara.
 

"Jadi semua itu kita evaluasi, yang jelas ESDM tidak berkepentingan untuk merugikan negara, tidak ada rencana permainan di zaman yang serba semua disadap, kalau misalkan ada tuduhan buat ini lah itu lah ya janganlah," kata Susilo.
 

Status operator sebuah blok migas memang hanya seperti penyangkul kebun atau sawah. Ia diberi kewenangan untuk menyangkul sawah (blok), sementara pemilik tetap negara yang diwakili oleh Negara. Karena itu, operator tetap harus tunduk terhadap keputusan sang pemilik blok, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hak penguasaan sumber daya alam, dalam hal ini, blok migas, tetap berada dalam kekuasaan negara. Operator hanya berfungsi sebagai kontraktor yang menyangkul sawah atau blok.
 

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengaku tetap memikirkan keberpihakan nasional dalam Blok Mahakam tersebut. Namun yang paling penting produksi gas yang ada di blok tersebut harus tetap berjalan walaupun adanya isu perpanjangan tersebut.
 

"Teman-teman jangan berpikir mengoperasikan Mahakam sama dengan mengoperasikan Banyu Urip. Banyu urip itu masih baru. Waktu produksi, begitu dibuka krannya masih minyak. Kalau di Mahakam itu 98 persennya sudah berwujud air. Oleh karena itu kompleksitas berbeda. Bukan berarti siapapun bisa menjalankan itu," ujar dia yang ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (29/8).
 

Tampaknya, memang tidak semua elemen masyarakat memahami tingkat kompleksitas blok Mahakam. 

Material yang muncul ke atas tidak hanya condensat dan gas, tapi juga sudah bercampur lumpur, pasir dan material lainnya. Hal ini bisa dipahami karena blok tersebut sudah berproduksi 40 tahun dan berada di tiga dunia, daratan, rawa-rawa dan lepas pantai. Kondisi ini turut membuat operasional blok tersebut dilakukan dengan sangat hati-hati,  agar mencapai titik zero risk.
 

Disamping itu produksi gas alam dan minyak cenderung menurun secara alamiah. Karena itu, perlu investasi baru untuk mempertahankan dan bila perlu meningkatkan produksi. Operator telah mengumumkan akan berinvestasi sekitar US$2.5-US$3 miliar setiap tahun atau sekitar US$7.3 miliar dalam 5 tahun mendatang untuk mempertahankan produksi. Saat ini, memang operator Blok Migas sedang membangun anjungan minyak dan gas baru di beberapa lapangan.
 

Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan akan selesai 1-2 tahun mendatang. Beberapa rencana investasi baru juga sedang disiapkan, namun, ditahan dulu sebelum ada keputusan dari pemerintah terkait hak pengelolaan blok pasca 2017.
 

Kini, para pekerja di Blok Mahakam, mitra kerja, masyarakat lokal, operator Total E&P Indonesie dan mitranya Inpex, Pertamina, maupun masyarakat umum menunggu keputusan final pemerintah. Yang terpenting pemerintah membuat keputusan setelah mempertimbangkan berbagai aspek teknis, non-teknis serta pertimbangan risiko nil (zero risk)

 

Bila pemerintah membuat keputusan untuk melibatkan operator yang sekarang untuk kepentingan yang lebih besar, agar produksi tetap berjalan lancar, tidak ada risiko gangguan produksi, dan bahwa ada jaminan pemerintah akan memperoleh pendapatan lebih dari blok Mahakam dalam tahun-tahun mendatang, maka publik akan tentu memahami keputusan pemerintah, walaupun ada sekelompok elemen tidak menyetujui.  (*)